Menteri Ara Ajak Mendagri, Kapolda, dan Kepala BPS Tinjau Bedah Rumah Warga Desil I di Kampung Ambon, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto meninjau renovasi rumah warga desil I di Kampung Ambon, Jakarta Barat.

Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan program bedah rumah yang memanfaatkan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) benar-benar tepat sasaran. Warga penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kategori desil I atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling bawah.

Saat meninjau lokasi, Sabtu (24/10/2026), Maruarar menyoroti kondisi fisik bangunan yang sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan penghuninya.

Baca Juga

Menteri Ara Sebut Bedah Rumah Harus Disertai Pemberdayaan Ekonomi dan Sertifikasi Tanah

"Tadi teman-teman sudah diundang datang, sudah melihat betapa hancurnya rumahnya dan berbahaya. Saya lihat temboknya, atapnya sudah mau roboh," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, para pejabat menyambangi kediaman Ester Yacoba Sumakul, warga yang tinggal seorang diri tanpa memiliki penghasilan tetap dan hanya mengandalkan uluran tangan dari kerabat serta tetangga.

"Ibu ini tidak punya pekerjaan, tinggal sendiri. Jadi, ada dua profil. Pertama rumahnya memang hancur-hancuran. Kedua, dari ekonomi keluarganya memang sangat tidak

memungkinkan," ungkap Ara.

Maruarar menegaskan, peninjauan langsung di lapangan sangat penting guna memastikan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto benar-benar tepat sasaran.

"Kenapa ini penting? Karena kadang bantuan sosial dari negara tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Diberikan kepada yang mampu dan kepada yang rumahnya masih layak huni. Ini harus diperbaiki, tidak boleh terjadi lagi," tegas dia.

Baca Juga

Menteri Ara Ubah Syarat Bedah Rumah, Penghuni Kontrakan Bisa Dapat Bantuan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada kesempatan yang sama menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian berbagai kemudahan bagi MBR untuk memiliki hunian layak.

Tito mengungkapkan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia. Saat ini, sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pemisahan urusan perumahan menjadi Kementerian PKP sangat tepat agar penanganan sektor ini bisa lebih terfokus.

"Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan Pak Presiden semua programnya pro rakyat, rakyat kecil terutama," ujar Mendagri.