AHY Sebut RI Harusnya Normalisasi Sungai Setengah Abad Lalu
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Indonesia seharusnya sudah menormalisasi atau menangani persoalan pengelolaan air dan pencemaran sungai sejak 50 tahun lalu. Namun, upaya tersebut dinilai masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan saat ini.
"Waktu terbaik untuk membersihkan sungai kita adalah 50 tahun yang lalu. Namun, waktu terbaik kedua adalah hari ini. (The best time to clean our rivers was 50 years ago. But the second best time is today)," kata AHY dalam rapat koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
AHY menambahkan, upaya membersihkan sungai dan menyediakan air bersih bagi masyarakat perlu menjadi prioritas nasional. Menurutnya, ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat, swasembada pangan, hingga swasembada energi.
Dia menilai isu air masih tertinggal dibandingkan pembahasan mengenai swasembada pangan dan energi, meskipun ketiganya saling berkaitan.
"Air sebagai penopang ketahanan atau swasembada pangan. Tanpa air, sulit rasanya kita meningkatkan produksi pertanian kita. Air juga mendukung swasembada energi. Dengan konsep hydropower, pump storage, bahkan sekarang bendungan-bendungan kita bisa digunakan untuk floating solar panel yang sekali lagi diharapkan bisa menyediakan cadangan energi yang semakin berkelanjutan," terang AHY.
AHY turut menggarisbawahi, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya penyediaan air bersih. Hal tersebut juga tercantum dalam Asta Cita nomor dua, yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.
Baca Juga
Pascabencana, PU Siapkan 48 Titik Sumur Air Tanah untuk Warga Aceh Tamiang
Dalam upaya mencapai swasembada air nasional, AHY menyebut terdapat empat pilar yang perlu diperhatikan, yakni air untuk rakyat, air untuk pangan, keberlanjutan air, serta pemanfaatan data dan analitik untuk pengelolaan air.
Air untuk rakyat mencakup akses air minum yang aman dan sanitasi layak bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, air untuk pangan berkaitan dengan keandalan air baku dan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Adapun keberlanjutan air mencakup perlindungan sumber air, pengendalian pencemaran, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pilar keempat menekankan penggunaan basis data dan sistem pemantauan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait distribusi air.
AHY juga menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Dia menyebut hanya sekitar 5,64% pulau kecil berpenghuni yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Selain itu, kehilangan air atau non-revenue water pada layanan PDAM mencapai 33%. Kapasitas SPAM yang telah terbangun tetapi belum beroperasi juga mencapai sekitar 28.000 liter per detik.
Persoalan lainnya adalah ketergantungan terhadap air tanah. AHY menyebut sekitar 70% kebutuhan air bersih masyarakat dan 90% kebutuhan air baku industri masih dipenuhi dari air tanah.
Baca Juga
Soroti Label Mata Air Pegunungan di Produk Minuman, Ahli: Itu Air Tanah
Dikatakan AHY, penggunaan air tanah yang berlebihan dapat memperburuk penurunan permukaan tanah atau land subsidence, terutama di kota-kota besar dan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
"Jadi setinggi-tingginya kita membangun tanggul pantai, tapi kalau permukaan tanahnya turun terus, ya rasanya setiap saat kita harus meninggi-ninggikan tanggul-tanggul itu," tegas Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, AHY mengatakan, pemerintah juga perlu menertibkan perizinan penggunaan sumber daya air, termasuk untuk kegiatan usaha.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, estimasi pelaku usaha yang tercatat dalam sistem online single submission (OSS) mencapai 6.451.746 atau 6,4 juta, sedangkan pemohon Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) hanya sekitar 43.761 atau setara 0,67% dari total 6,4 juta pelaku usaha tersebut.
Selain penertiban perizinan, pemerintah akan mendorong pengembangan sumber daya air alternatif melalui teknologi dan inovasi, termasuk desalinasi air laut dan air payau serta pencarian sumber air tawar di dalam laut.
Baca Juga
Menko AHY Ungkap Denda Penggunaan Air Rp 325 Miliar, Baru 22% Dibayar
AHY juga menekankan pentingnya integrasi data sumber daya air yang saat ini dikelola oleh sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk data sungai, cuaca, dan air tanah.
Pemerintah turut menyiapkan penguatan pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau kecil dan terluar, pengendalian penggunaan air tanah, mitigasi dampak perubahan iklim, serta penerapan smart water management untuk mendukung ketahanan air nasional.
