Kontrak Jasa Influencer Rp 14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad Disorot, KPK Minta Instansi Evaluasi
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi terkait mengevaluasi secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan KPK terkait polemik kontrak jasa influencer senilai Rp 14,7 miliar oleh dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad.
Kontrak yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini menjadi tiga kementerian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT Rans Animasi Indonesia ini menjadi sorotan publik lantaran diduga terjadi benturan kepentingan. Hal ini mengingat Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
"Tentu KPK juga mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh karena berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga
KPK Persilakan Laporkan soal Kontrak Rp 14,7 Miliar Raffi Ahmad dengan 2 Kementerian
Budi mengatakan, pada tahap awal atau tahap perencanaan, instansi seharusnya menganalisis kebutuhan organisasi. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, instansi seharusnya mencermati proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
"Ada beberapa metode. Ada yang penunjukan langsung, ada yang lelang, dan sebagainya. Itu bagaimana prosesnya," katanya.
Tak cukup sampai di situ, Budi mengatakan, instansi seharusnya mengevaluasi pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan. Termasuk mengevaluasi hasil dan dampak dari pengadaan tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagaimana analisis di tahap awal atau tidak.
"Artinya tiga tahapan ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi, termasuk jika ada modus atau jika ada potensi adanya benturan kepentingan," katanya.
Dalam kesempatan ini, Budi merespons pernyataan Raffi Ahmad yang menyebut sudah berkonsultasi dengan KPK terkait pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik. Budi menekankan, KPK membuka pintu bagi pihak mana pun untuk berkonsultasi dan meminta pendampingan.
Namun, Budi menekankan, konsultasi itu dalam konteks pencegahan. KPK memberikan rekomendasi agar potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan beragam modus dapat dicegah.
"Bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan. Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa," katanya.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mempersilakan masyarakat untuk melaporkan mengenai kontrak pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp 14,7 miliar antara PT Rans Animasi milik Raffi Ahmad dengan Kemendikbudristek atau yang kini menjadi tiga kementerian dan KKP.
"KPK, silakan, membuka peluang untuk masyarakat melaporkan," kata Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Taufik mengatakan, KPK akan menelaah laporan tersebut termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Untuk itu, laporan yang disampaikan masyarakat diharapkan cukup lengkap untuk menjadi bahan telaah.
"Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana," katanya.
Temuan ICW
Sebelumnya, ICW menemukan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, mendapat kontrak senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Kedua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga belasan miliar untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad itu adalah Kemendikbudristek yang kini menjadi tiga kementerian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad.
Baca Juga
KPK Berpeluang Dalami Perusahaan Raffi Ahmad Dapat Kontrak Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk perusahaan Raffi Ahmad di tahun anggaran 2024, yakni penayangan video Youtube Rans Entertainment senilai Rp 452,6 juta; penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp 205,8 juta, penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai Rp 575,6 juta; event attendance Rp 2,5 miliar; dan penayangan Tiktok Raffinagita 1717 Rp 144,4 juta.
Sementara, KKP melalui Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk paket influencer engagement. KKP melalui Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 dengan paket Influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp 3,6 miliar. KKP melalui Setditjen Perikanan Tangkap tahun anggaran 2026, dengan paket jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna senilai Rp 3,6 miliar. Dengan demikian, secara total, kedua kementerian mengeluarkan anggaran senilai Rp14,69 untuk kontrak dengan PT Rans Animasi Indonesia dalam pengadaan jasa influencer.
ICW menduga pengadaan jasa influencer yang digarap perusahaan Raffi Ahmad itu berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
