Kemendikbudristek dan KKP Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
JAKARTA, investortrust.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, mendapat kontrak senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Kedua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga belasan miliar untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini menjadi tiga kementerian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim membeberkan berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad.
Baca Juga
Raffi Ahmad Sebut Haji Isam Pegang Saham RANS di Atas 1%, Ini Penjelasannya
Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk perusahaan Raffi Ahmad di tahun anggaran 2024, yakni penayangan video Youtube Rans Entertainment senilai Rp 452.698.902; penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp 205.893.300, penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai Rp 575.655.000; event attendance Rp 2.521.329.200; dan penayangan Tiktok Raffinagita 1717 Rp 144.423.600.
Sementara, KKP melalui Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.596.955.000 untuk paket influencer engagement. KKP melalui Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 dengan paket Influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp 3.600.000.000.
KKP melalui Setditjen Perikanan Tangkap tahun anggaran 2026, dengan paket jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna senilai Rp 3.600.000.000. Dengan demikian, secara total, kedua kementerian mengeluarkan anggaran senilai Rp14.696.955.002 untuk kontrak dengan PT Rans Animasi Indonesia dalam pengadaan jasa influencer.
Azhim mengatakan terdapat lima persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian itu. Salah satunya, kedua kementerian itu mengalokasikan anggaran hingga belasan miliar untuk jasa influence di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Pengadaan ini, katanya, makin menunjukkan pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten. Efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis. Tidak hanya terhadap kementerian/lembaga di tingkat pusat, Presiden juga meminta pemerintah daerah dan desa mengencangkan ikat pinggang. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi.
"Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp 575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03% dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta," kata Azhim dalam keterangan yang dikutip Selasa (10/11/2026).
Padahal, kata Azhim, manfaat dan dampak jasa influencer tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka. Apalagi, kedua kementerian itu sebenarnya memiliki biro hubungan masyarakat. Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
"Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer? Pertanyaan tersebut semakin relevan karena setiap kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk kanal website dan media sosial resmi dan anggaran kehumasan," katanya.
Selain itu, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Hal ini lantaran pengadaan tersebut mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam e-purchasing di katalog elektronik. Persoalan lain terlihat dari penetapan harga yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket.
Baca Juga
RANS Entertainment Bidik Dana IPO Saham Rp 429,25 Miliar, Raffi Ahmad Tetap Pengendali
Dengan berbagai persoalan itu, ICW menuntut agar KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. ICW juga menuntut BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi. Tak hanya itu, ICW menuntut LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga. ICW pun meminta Presiden Prabowo menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
"ICW menuntut Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden," katanya.
