KPK Persilakan Laporkan soal Kontrak Rp 14,7 Miliar Raffi Ahmad dengan 2 Kementerian
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat untuk melaporkan mengenai kontrak pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp 14,7 miliar antara PT Rans Animasi milik Raffi Ahmad dengan Kemendikbudristek atau yang kini menjadi tiga kementerian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menyebut terdapat dugaan benturan kepentingan dalam kontrak kerja sama itu mengingat Raffi Ahmad kini menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
"KPK, silakan, membuka peluang untuk masyarakat melaporkan," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Baca Juga
KPK Berpeluang Dalami Perusahaan Raffi Ahmad Dapat Kontrak Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
Taufik mengatakan, KPK akan menelaah laporan tersebut termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Untuk itu, laporan yang disampaikan masyarakat diharapkan cukup lengkap untuk menjadi bahan telaah.
"Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana," katanya.
Taufik mengatakan, untuk saat ini, KPK belum dapat menyampaikan proses yang ada di luar Kedeputian Penindakan. Hal ini mengingat belum ada kegiatan di penindakan terkait polemik kontrak Rp 14,7 miliar tersebut.
Namun, Taufik menyatakan, KPK menilai polemik mengenai kontrak dua kementerian dengan Raffi Ahmad tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu pemberantasan korupsi.
"Untuk kali ini belum bisa menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan, tetapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi," katanya.
Raffi Ahmad Sumbangkan Rp 15 Miliar
Sementara itu, Raffi Ahmad mengaku sudah berkonsultasi dengan KPK terkait pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik. Konsultasi itu terjadi pada 2024.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717.
Menurut Raffi, KPK pada saat itu memandang aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya
Meski demikian, Raffi menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
“Oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ujarnya.
Selain itu, Raffi Ahmad menyatakan siap diperiksa oleh inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama dengan Kemendikbudristek KKP senilai Rp 14,7 miliar tersebut.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad meminta maaf kepada publik atas polemik kontrak kerja sama tersebut. Raffi mengaku akan menyumbangkan Rp 15 miliar kepada warga terdampak bencana di Indonesia.
"Saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Raffi.
Raffi menyatakan uang yang disumbangkan itu tidak memotong honor yang diterima kru produksi, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat lainnya yang telah membantunya dan The Dudas Minus One dalam memproduksi konten kerja sama dengan dua kementerian tersebut.
“Dana bantuan itu berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya, Ariel, Gading, dan Desta,” ujarnya.
Sementara, dia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk dukungan logistik, membangun bendungan, hingga hal lainnya.
“Bentuk dan pelaksanaannya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Raffi mengatakan penyaluran bantuan telah dimulai oleh timnya dengan dua wilayah sebagai sasaran awal.
“Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kami salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ujarnya.
Temuan ICW
Sebelumnya, ICW menemukan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, mendapat kontrak senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Kedua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga belasan miliar untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad itu adalah Kemendikbudristek yang kini menjadi tiga kementerian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad.
Baca Juga
Kemendikbudristek dan KKP Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk perusahaan Raffi Ahmad di tahun anggaran 2024, yakni penayangan video Youtube Rans Entertainment senilai Rp 452,6 juta; penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp 205,8 juta, penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai Rp 575,6 juta; event attendance Rp 2,5 miliar; dan penayangan Tiktok Raffinagita 1717 Rp 144,4 juta.
Sementara, KKP melalui Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk paket influencer engagement. KKP melalui Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 dengan paket Influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp 3,6 miliar. KKP melalui Setditjen Perikanan Tangkap tahun anggaran 2026, dengan paket jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna senilai Rp 3,6 miliar. Dengan demikian, secara total, kedua kementerian mengeluarkan anggaran senilai Rp14,69 untuk kontrak dengan PT Rans Animasi Indonesia dalam pengadaan jasa influencer.
ICW menduga pengadaan jasa influencer yang digarap perusahaan Raffi Ahmad itu berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
