KPK Berpeluang Dalami Perusahaan Raffi Ahmad Dapat Kontrak Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami dugaan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mendapat kontrak hingga Rp 14,7 miliar untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer dari dua kementerian. Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menemukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) yang kini telah menjadi tiga kementerian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan anggaran hingga belasan miliar untuk kontrak pengadaan jasa influencer dengan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad pada periode 2024-2026.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, lembaga antikorupsi akan memastikan terlebih dahulu apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Bud di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Baca Juga
Kemendikbudristek dan KKP Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
Budi menyinggung soal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait dengan paket proyek yang digarap perusahaan Raffi Ahmad tersebut. Hanya saja, Budi mengatakan, benturan kepentingan yang tercantum dalam Pasal 12i UU Tipikor harus dilihat secara menyeluruh. Dikatakan, benturan kepentingan tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir pengadaan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait. Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," kata Budi.
Pasal 12i UU Tipikor menyebutkan, "Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."
Budi mengungkapkan, KPK melalui pendekatan pencegahan telah berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar berhati-hati dalam proses pengadaan barang dan jasa. Apalagi, kata dia, sektor tersebut berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi.
Namun, KPK belum memastikan langkah pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung.
"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa," katanya.
Sebelumnya, ICW menemukan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, mendapat kontrak senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Kedua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga belasan miliar untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini menjadi tiga kementerian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad.
Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk perusahaan Raffi Ahmad di tahun anggaran 2024, yakni penayangan video Youtube Rans Entertainment senilai Rp 452.698.902; penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp 205.893.300, penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai Rp 575.655.000; event attendance Rp 2.521.329.200; dan penayangan Tiktok Raffinagita 1717 Rp 144.423.600.
Sementara, KKP melalui Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.596.955.000 untuk paket influencer engagement. KKP melalui Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 dengan paket Influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp 3.600.000.000.
Baca Juga
Gandeng Raffi Ahmad, Kemendes PDT Targetkan 45 Ribu Pemuda Desa Magang ke Luar Negeri
KKP melalui Setditjen Perikanan Tangkap tahun anggaran 2026, dengan paket jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna senilai Rp 3.600.000.000. Dengan demikian, secara total, kedua kementerian mengeluarkan anggaran senilai Rp14.696.955.002 untuk kontrak dengan PT Rans Animasi Indonesia dalam pengadaan jasa influencer.
ICW menduga pengadaan jasa influencer yang digarap perusahaan Raffi Ahmad itu berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
