Sensus Ekonomi 2026 Berakhir Besok, Data Warga Jadi Kunci Bantuan Tepat Sasaran

JAKARTA, investortrust.id - Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) akan berakhir pada Senin (31/8/2026) besok. Masyarakat yang belum didatangi petugas, khususnya warga yang tinggal di apartemen maupun perumahan eksklusif, masih dapat mengisi sensus secara mandiri.

Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Sensus ini menjadi bagian penting dalam melengkapi gambaran kondisi ekonomi masyarakat. Data yang terkumpul diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran.

Baca Juga

Prabowo Minta Masyarakat Isi Sensus Ekonomi 2026 dengan Jujur

Pentingnya akurasi data terlihat dari pengalaman Timbul, seorang pengemudi becak di Kulon Progo, Yogyakarta. Ia sempat terkejut ketika keluarganya tercatat dalam desil 9, meski kondisi kehidupannya tergolong sederhana.

Setelah dilakukan pembaruan data oleh BPS, keluarga Timbul kemudian ditempatkan pada desil 3.

Kasus tersebut menunjukkan ketepatan data memiliki konsekuensi nyata. Data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya berpotensi membuat keluarga yang membutuhkan justru tidak masuk dalam kelompok penerima program perlindungan sosial.

Data tersebut juga berkaitan dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai basis penargetan berbagai program pemerintah.

Dalam buku Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat, sejumlah program perlindungan sosial disebut menggunakan DTSEN sebagai basis penargetan, antara lain program sembako, program keluarga harapan (PKH), penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), program Indonesia pintar (PIP), hingga berbagai subsidi.

Dengan demikian, kelengkapan dan akurasi data menjadi salah satu pintu agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Namun, Sensus Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pengelompokan kesejahteraan atau desil. Sensus juga berperan melengkapi potret kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini tidak selalu mudah terlihat.

Mulai dari usaha rumahan, toko daring, pekerja kreatif hingga usaha kecil menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu tercatat. Data tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Kelengkapan data diharapkan dapat memperkuat dasar pemerintah dalam merancang kebijakan, baik untuk mendorong pemberdayaan ekonomi maupun memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih tepat sasaran.

Bagi masyarakat yang belum didatangi petugas, terutama karena tinggal di apartemen atau perumahan eksklusif, masyarakat dapat mengisi Sensus Ekonomi 2026 secara mandiri melalui laman e-Survey BPS, https://esurvey.bps.go.id/general/se2026-keluarga.

Untuk itu, keakuratan data menjadi hal penting dalam membantu pemerintah melihat kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh, termasuk menemukan keluarga yang membutuhkan dukungan tetapi berisiko terlewat jika datanya tidak tepat.

Isi dengan Jujur

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi formulir Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jujur. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan keterbukaan masyarakat penting agar data yang dikumpulkan BPS melalui sensus tersebut dapat akurat. Hal ini mengingat sensus menjadi dasar pemerintah untuk merancang berbagai kebijakan ekonomi.

"Saya meminta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formula sensus dengan sejujur-jujurnya, mengajak semua orang untuk mengisi sejujur-jujurnya," kata Prabowo.

Prabowo memastikan informasi yang dihimpun BPS melalui sensus ekonomi tidak akan dimanfaatkan pemerintah untuk mengejar atau mengusut kekayaan maupun penghasilan pribadi masyarakat.

"Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," katanya.

Ditegaskan, data dari sensus ekonomi akan digunakan agar pemerintah dapat lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Dikatakan, kualitas data makroekonomi sangat bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan BPS.

Baca Juga

BPS Sebut Sensus Ekonomi 2026 dapat Lacak Aktivitas Ekonomi Youtuber hingga Shadow Economy

Prabowo juga mengungkapkan Indonesia telah lebih dari satu dekade tidak melakukan rebasing atau perubahan tahun dasar dalam penghitungan aktivitas ekonomi.

"Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka makroekonomi kita bergantung kualitas data yang dikumpulkan BPS. Saya mendapatkan laporan mendapatkan lebih dari 10 tahun kita belum melaksanakan rebasing atau atau cara menghitung berapa aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," kata Prabowo.