Menkomdigi Bantah Minta Konten Karhutla Dibatasi di Medsos

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid membantah pemerintah meminta pembatasan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, informasi tersebut justru penting untuk mendukung penanganan karhutla.

“Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla. Informasi terkait Karhutla juga penting untuk Pemerintah sebagai masukkan untuk penanganan,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang diterima Investortrust.id, Rabu (21/10/2026).

Pernyataan itu muncul setelah video penanaman pohon di lokasi bekas karhutla yang diunggah Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, sempat dihapus TikTok. Video tersebut sebelumnya telah ditonton hingga sekitar 5 juta kali.

Afni mengunggah kegiatan penanaman pohon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Siak di Kawasan Industri Tanjung Buton pada 8 Oktober 2026. Salah satu pohon yang ditanam diberi nama Jenderal Herry sebagai penghormatan kepada mantan Kapolda Riau.

Penghapusan video itu memicu sorotan publik di media sosial. Afni kemudian menyatakan video tersebut kembali muncul setelah pengajuan bandingnya diterima.

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla: Ini Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Menanggapi hal tersebut Meutya mendorong platform digital agar lebih terbuka mengenai cara kerja algoritma yang menentukan penyebaran informasi. Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami bagaimana konten dijangkau dan ditampilkan kepada pengguna.

“Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka,” ujar Meutya.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan masyarakat berhak memperoleh informasi, sementara platform digital harus bertanggung jawab atas sistem distribusi konten. Isu ini kembali menyoroti pentingnya transparansi moderasi konten, terutama ketika informasi berkaitan dengan karhutla dan penanganan bencana.