3 Persoalan Ini Dinilai Ganjal Indonesia Jadi Pemimpin Ekonomi Halal Dunia

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyoroti tiga persoalan struktural yang menghambat perkembangan ekosistem halal nasional. Ketiganya antara lain capital, governance, dan inclusivity atau disingkat CGI.

“Kalau kita tarik satu benang merah, tiga isu struktural saya rasa dalam ekosistem halal Indonesia yang saya singkat menjadi 'CGI'. Tapi it's not computer-generated imagery kaya di film-film, bukan. Tapi CGI ini di sini yang dimaksud adalah capital, governance, dan inclusivity. This is the CGI,” dalam Diskusi Publik dengan tema ‘Masa Depan Ekonomi Halal RI’ yang digelar Universitas Paramadina, Rabu (22/7/2026).

Terkait capital, Arsjad menjelaskan, modal baru bisa benar-benar berfungsi jika terjadi pendalaman keuangan (financial deepening) di setiap sektor. Hal ini yang masih menjadi kelemahan Indonesia, tercermin dari rendahnya peringkat lembaga keuangan nasional.

Ia mencontohkan tiga sektor yang tertinggal jauh dari Malaysia dan negara tetangga lainnya, yaitu media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, serta wisata ramah muslim, akibat rendahnya skala investasi halal di sektor-sektor tersebut.

“Kita perlu membangun infrastruktur, perlu lebih banyak pendalaman di setiap sektor dari sisi modal. Itu penting, karena modal tidak datang kalau tidak di deepening dan diajak masuk kembali ke Indonesia. Promosi kita terhadap investor juga masih kurang,” kata Arsjad.

Baca Juga

Ekonomi Halal Dunia Tembus Rp 41 Kuadriliun, Indonesia Justru Melorot ke Posisi 4

Isu keuda yang disoroti adalah tata kelola (governance), khususnya di sektor keuangan syariah. Ia menyebut, peringkat tata kelola Indonesia saat ini berada di posisi ke-16, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di posisi kedua.

“Kalau governance-nya kurang baik, capital tidak akan mau masuk. Karena balik lagi, kepercayaan. Kita sedang membangun kepercayaan,” kata Arsjad.

Persoalan ketiga adalah inklusivitas, yang menurutnya berkaitan langsung dengan sejauh mana pertumbuhan sektor halal benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Hal ini yang menjadi titik lemah Indonesia, karena di hampir semua sektor memiliki dampak sosial yang rendah. Sehingga seluruh pihak perlu memberi dampak nyata terhadap masyarakat.

Modal Besar Populasi Muslim Terbesar di Dunia

Meski begitu, Arsjad optimistis Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk memimpin ekonomi halal global, yaitu populasi muslim lebih dari 240 juta jiwa, jauh melampaui Malaysia yang hanya sekitar 22 juta jiwa. Ia menambahkan, saat ini Indonesia telah memiliki 13 juta produk bersertifikasi halal, dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Produk-produk ini (perlu) dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Dan di sini posisi geografis kita Indonesia ini cocok, posisi geografisnya kita saja juga tidak kalah dan sangat strategis. Karena kita bisa menjadi jembatan untuk pasar Asia-Pasifik hingga ke negara-negara OIC (Organization of Islamic Cooperation). Apalagi Asia-Pasifik adalah salah satu area yang paling penting untuk ekonomi halal ke depannya,” ucapnya.

Baca Juga

Kisah UMKM di Cimahi, Omzet Meningkat Berkat Pelatihan Sertifikasi Halal BRI Peduli

Arsjad menyebut, pemerintah Indonesia telah menempatkan ekonomi halal sebagai prioritas strategis dalam industrialisasi nasional, yang tampak dari dua kebijakan utama yaitu program wajib halal yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta rencana kawasan ekonomi khusus untuk industri halal.

Namun, ia mengingatkan agar kawasan ekonomi khusus tersebut nantinya tidak berakhir sebagai kawasan kosong tanpa aktivitas nyata. “Jangan ada kawasannya tapi ya sudah melompong,” sambungnya.

Menurut Arsjad, faktor-faktor tersebut menjadi pengungkit (leverage) bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin ekonomi halal global. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mengubah posisinya dari sekadar konsumen menjadi produsen utama di industri ini.