Tiga Faktor Pemicu Pergantian Mendadak Menteri Keuangan

“Dalam menavigasi arah perkembangan ekonomi politik Indonesia, kompetensi teknis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keselarasan ritme politik dan kemampuan bendahara negara menjaga ekspektasi pasar”.

Oleh: Bagong Suyanto - Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga

INVESTORTRUST - Jabatan Menteri Keuangan adalah kursi panas. Setelah sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan berita pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, kini kembali perhatian publik tertuju pada berita mendadak tentang pemberhentian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri yang dikenal bergaya koboi dan sering melontarkan tanggapan yang terkesan berani itu, tiba-tiba dicopot dari jabatan yang baru diembannya selama satu tahun.

Tidak hanya pengamat ekonomi, publik pun wajar jika bertanya-tanya dan menduga apa yang terjadi di balik pencopotan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Selama ini, jabatan Menteri Keuangan selalu menjadi episentrum perhatian. Menteri Keuangan adalah tempat di mana matematika fiskal bertemu langsung dengan realitas politik. Pada Senin, 14 September 2026, sejarah ekonomi Indonesia kembali mencatat kejutan baru. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan tongkat estafet kepemimpinan dialihkan kepada Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan.

Pergantian Purbaya ini mengejutkan publik, terutama karena terjadi tepat satu pekan setelah Purbaya menggenapi satu tahun masa baktinya. Beberapa jam sebelum pelantikan di Istana Negara, Purbaya bahkan masih memimpin rapat kerja di DPD RI sebelum mendadak meninggalkan ruangan. Spekulasi pun merebak. Artikel ini membedah dugaan latar belakang pencopotan Purbaya, dampak langsung yang ditimbulkannya, serta prospek kebijakan fiskal di bawah Menteri Keuangan yang baru.

Alasan Pencopotan

Keputusan reshuffle kilat ini meski sudah diduga sebagian pengamat, tetapi momentum pencopotan Purbaya tetap saja mengejutkan publik. Peristiwa ini langsung memicu gelombang kejut di sektor keuangan. Pasar keuangan kita tahu sangat sensitif terhadap ketidakpastian, apalagi jika menyangkut posisi Bendahara Negara.

Guncangan di pasar modal segera saja terjadi. Sesaat setelah pengumuman pergantian Menteri Keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sempat mengalami koreksi teknis karena pelaku pasar berusaha mencerna apa yang terjadi dan apa implikasi dari pergantian mendadak ini. Investor asing cenderung mengambil sikap wait and see terhadap imbas dari pergantian pejabat baru Menteri Keuangan.

Penunjukan Suahasil Nazara yang sebelumnya Wakil Menteri Keuangan diharapkan dapat berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber). Suahasil bukanlah orang asing di Lapangan Banteng, sehingga diharapkan transisi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan dapat berjalan relatif mulus --tanpa diikuti terjadinya perombakan struktural eselon satu yang masif.

Narasi resmi pemerintah di balik pencopotan Purbaya sudah tentu dilakukan untuk menekankan pada aspek "penyegaran organisasi". Namun demikian, di balik pencopotan Purbaya sebagian analisis ekonomi umumnya mengkaitkan dengan berbagai persoalan dan beban fiskal yang mengkristal selama setahun terakhir. Secara garis besar, diduga ada tiga faktor utama yang berkelindan di balik keputusan berani Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan.

Pertama, latar belakang pencopotan Purbaya diduga berkaitan dengan persoalan bagaimana memenuhi janji politik Presiden terpilih dan tekanan anggaran yang makin sulit dipenuhi. Ruang fiskal dilaporkan makin sempit, sehingga sebagai Menteri Keuangan Purbaya bukan tidak mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.

Kita tentu telah mengetahui bahwa sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani pada September 2025, Purbaya memikul beban berat untuk mendanai program-program jumbo pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menjelang pencopotannya, Purbaya sempat berceletuk kepada media bahwa mengelola fiskal negara "membuat pusing hampir setiap hari". Ketegangan antara menjaga batas aman defisit anggaran (3% dari PDB) dengan keharusan mengeksekusi visi populis Presiden tampaknya mencapai titik jenuh yang sulit dipecahkan.

Kedua, karena ada kaitannya dengan kebijakan kontroversial likuiditas yang selama ini dilakukan Purbaya. Selama ini, diduga latar belakang Purbaya sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memengaruhi gaya kepemimpinannya yang cenderung berfokus pada injeksi likuiditas perbankan. Langkahnya menggelontorkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL)—yang biasanya mengendap aman di Bank Indonesia—ke bank-bank Himbara menuai kritik tajam dari berbagai pengmat. Sebagian ekonom menilai strategi ini terlalu berisiko di tengah volatilitas makroekonomi dan sempat menekan nilai tukar rupiah. Tetapi Purbaya bergeming. Ia tetap menggelontorkan dana SAL ke sejumlah bank Himbara, sehingga memicu munculnya speksulasi yang tidak diinginkan.

Ketiga, gaya berkomunikasi Purbaya dan sentimen pasar yang timbul. Sudah bukan rahasia lagi bahwa gaya komunikasi Purbaya dinilai terlalu ceroboh dan kurang konvensional dibanding pendahulunya. Di saat pasar membutuhkan kepastian teknokratis yang berwibawa, dingin dan irit bicara, respons Purbaya terhadap beberapa isu—seperti pembengkakan utang kereta cepat Whoosh hingga implementasi sistem perpajakan Core Tax yang sempat mengalami kendala teknis— justru dinilai kebablasan. Gaya berkomunikasi Purbaya dianggap kurang menenangkan bagi investor institusional.

Menkeu Baru

Dipilihnya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru adalah pilihan paling logis sekaligus paling aman bagi pemerintah. Suahasil adalah sosok teknokrat tulen: seorang ekonom akademis dari Universitas Indonesia dengan pengalaman panjang sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Wakil Menteri Keuangan sejak tahun 2019.

Penunjukan ini membawa beberapa prospek cerah sekaligus tantangan yang tidak kalah pelik. Di balik optimisme pergantian Menteri Keuangan, ujian sesungguhnya yang bakal dihadapi Suahasil bukan pada kemampuan akademisnya, melainkan pada ketahanan politiknya. Ia harus mampu menjadi benteng pertahanan yang rasional ketika berhadapan dengan tuntutan belanja kementerian lain yang ugal-ugalan. Keahliannya dalam bernegosiasi di DPR akan diuji saat menyusun dan mengawal APBN ke depan agar tetap kredibel namun tetap mengakomodasi janji kampanye Presiden.

Dalam menavigasi arah perkembangan ekonomi politik Indonesia, kompetensi teknis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan keselarasan ritme politik dan kemampuan bendahara negara menjaga ekspektasi pasar. Purbaya telah berupaya menavigasi masa-masa transisi yang sulit, namun nakhoda baru kini telah ditetapkan. Semoga di tangan nakhoda yang baru, perkembangan ekonomi Indonesia dapat menjadi lebih baik. ***