Menteri Maman Ungkap Alasan Keterlibatan UMKM di Program MBG Belum Maksimal

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan sejumlah faktor yang membuat partisipasi pelaku UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum maksimal hingga saat ini.

Menurut Maman, salah satu penyebab utamanya adalah fokus Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono yang tengah membenahi sistem serta mekanisme internal, menyusul temuan indikasi pelanggaran hukum di institusi tersebut.

"Prioritas BGN adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kami akan fokus mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM," ujar Maman dalam konferensi pers di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Maman sebagai respons atas hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang dirilis pada Agustus 2026. Berdasarkan survei yang melibatkan 1.806 responden UMKM tersebut, tercatat baru sekitar 5% UMKM formal yang telah bermitra atau menjajaki kerja sama dalam Program MBG.

Selain itu, survei Indef juga mengungkapkan bahwa 80% UMKM belum melihat adanya peluang usaha baru dari program strategis ini, sementara 22% responden justru melaporkan adanya penurunan kegiatan usaha.

Baca Juga

Survei Voxpol: CKG dan MBG Jadi Program Prioritas Prabowo Paling Bermanfaat

Menanggapi tantangan tersebut, Maman menegaskan bahwa pelibatan UMKM dalam rantai pasok MBG tidak bisa disamaratakan. Pembagian peran harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kekuatan modal dari masing-masing klaster usaha.

Ia merinci, pengelolaan dapur umum MBG umumnya dipegang oleh klaster usaha menengah karena menuntut modal dan kapasitas produksi yang besar. Di sisi lain, klaster usaha kecil berperan di sektor hulu sebagai penyedia komoditas seperti peternakan ayam, telur, hingga pasokan ikan.

Adapun klaster usaha mikro dilibatkan secara langsung sebagai pemasok bahan pangan harian, mulai dari sayur-mayur hingga kebutuhan pokok eceran.

Berdasarkan data BGN per Juli 2026, jumlah UMKM yang telah terhubung dalam ekosistem rantai pasok MBG tercatat sebanyak 63.189 unit usaha. Pemerintah memastikan komitmennya untuk terus memperluas partisipasi pelaku usaha lokal seiring dengan tuntasnya penataan sistem internal dan peluncuran mekanisme pendaftaran terpadu di BGN.