AHY Pilih Rekonsiliasi Bangsa Dibanding Hak Angket Pemilu 2024
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 dibanding wacana menggunakan hak angket. Ditekankan, hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak memiliki urgensi saat ini.
Hal itu dikatakan AHY sesuai silaturahmi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di , Jakarta, Sabtu (24/2/2024) petang. AHY merespons mengenai wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang didorong sejumlah pihak, termasuk capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY dikutip dari Antara.
Baca Juga
AHY menyatakan, tidak ada urgensi untuk menggunakan hak angket saat ini. AHY menyatakan, sikap tersebut bukan karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini.
AHY mengaku menghormati proses penghitungan suara pemilu yang saat ini masih berlangsung. Namun, secara rasional hasil penghitungan suara sementara menunjukkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.
"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.
AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh. Meski demikian, sebagai seorang demokrat, AHY menghormati partai dan tokoh mana pun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk dengan menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Juga
"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.
AHY menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.