CISDI Ungkap Tantangan Bidang Kesehatan di Era Prabowo - Gibran
“Bahkan, tanpa kementerian dan lembaga sebanyak ini, telah terjadi banyak konflik kepentingan untuk urusan fiskal ini, dan seringkali kesehatan yang harus dikalahkan. Kami berharap ada kepastian untuk ketersediaan anggaran dari kesehatan yang kami lihat sulit untuk bertambah kalau ambang batas defisit fiskalnya 3%,” kata Diah dalam konferensi pers virtual bertajuk “Bedah Prioritas Kesehatan 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran: Memperkuat Investasi Layanan Kesehatan Primer,” Selasa (22/10/2024).
Tantangan selanjutnya, menurut Diah, dari sisi tata kelola yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih regulasi dan kewenangan. “Kami melihat tumpang tindih regulasi itu sangat potensial untuk terjadi, dan adanya kesimpangsiuran dalam kewenangan antara pemerintah di tingkat nasional dengan pemerintah di tingkat daerah,” ucap dia.
Baca Juga
Respons Penurunan Anggaran Kesehatan di APBN, Cisdi Luncurkan White Paper
Dia pun mencontohkan salah satu program unggulan Prabowo yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia, yakni Makan Bergizi Gratis (BMG).
“Pada program makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) perlu penyelarasan regulasi dan kewenangan dengan lembaga lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa,” terang Diah.
Adapun tantangan ketiga yang akan menjadi sorotan publik, yakni terjadinya fenomena penyempitan keterlibatan sipil alias masyarakat dalam penentuan berbagai macam kebijakan pemerintah.
“Kami melihat adanya tren terhadap penurunan atau penyempitan ruang masyarakat sipil, ini telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Direfleksikan melalui minim-nya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK, ITE, Penyiaran, serta penyusunan RUU KUHP. Kami melihat bahwa ini terjadi penurunan steady decline dari masyarakat sipil, dalam proses pembuatan kebijakan,” lugas Diah.
Dalam paparannya, Diah menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan di beberapa program prioritas 100 hari pertama Prabowo – Gibran, khususnya yang bersinggungan dengan bidang kesehatan.
Baca Juga
Istana: Perpres Jaminan Kesehatan Bentuk Kepedulian Jokowi kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju
“Yang terbesar adalah makan bergizi gratis (MBG) di mana anggarannya sebesar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis anggarannya Rp 3,2 triliun, peningkatan kualitas rumah sakit (RS) tipe D menjadi tipe C sebesar Rp 1,8 triliun dan pengentasan tuberculosis (TBC) dengan anggaran Rp 8 triliun. Di mana saat ini diketahui Indonesia adalah negara dengan beban TBC nomor dua terbesar di dunia,” papar Diah.
Alhasil, lanjut Diah, Presiden Prabowo perlu memastikan komitmen politik maupun anggaran Kabinet Merah Putih di bidang Kesehatan selama lima tahun ke depan. Ia pun merekomendasikan, pemerintah harus membuka ‘keran investasi’ seluas-luasnya mengingat janji politik yang telah disampaikan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.
“Pemerintah harus membuka keran investasi seluas-luasnya dari sektor swasta, sehingga akhirnya komitmen berinvestasi terhadap layanan kesehatan sebagai layanan publik tidak dilupakan. Lalu, berinvestasilah kepada produksi serta distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lebih merata. Khususnya untuk memperkuat layanan kesehatan primer,” ujar Diah.