Ingin Ciptakan Akses Kesehatan Universal, CISDI Luncurkan White Paper
JAKARTA, investortrust.id – Sebagai negara yang sedang menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memiliki visi untuk mencapai bonus demografi melalui Visi Indonesia 2045, dampak pandemi 3 tahun lalu memiliki potensi sulit untuk pulih dan mempengaruhi progres tersebut. Namun, perlu diakui bahwa pandemi COVID-19 juga telah memfokuskan perhatian masyarakat pada isu kesehatan, sesuatu yang mungkin tidak terjadi tanpa kehadiran pandemi ini.
Pandemi telah menggerakkan berbagai penelitian, inovasi komunitas, inisiatif, dan respons pemerintah, dengan kesehatan menjadi fokus utama perbincangan publik. Kesehatan, terutama dalam konteks kebijakan dan sistem, telah menjadi topik yang mendapat perhatian luas.
Sehingga seharusnya pandemi menjadi momen refleksi untuk melakukan perbaikan dalam banyak aspek dan meningkatkan sistem kesehatan nasional. Sayangnya, ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan masih sering terjadi, terutama di beberapa daerah dan khususnya terhadap kelompok masyarakat yang rentan.
Baca Juga
Respons Penurunan Anggaran Kesehatan di APBN, Cisdi Luncurkan White Paper
Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menanggapi ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan dan memperkuat akses bagi semua lapisan masyarakat. Dalam proses pemulihan dari pandemi, perbaikan sistem kesehatan harus menjadi prioritas utama, dengan fokus pada mengatasi disparitas akses yang masih ada.
“Populasi atau masyarakat seharusnya menjadi fokus utama pembangunan kesehatan. Para pembuat kebijakan perlu mendengar suara dan aspirasi masyarakat rentan lantaran kehadiran mereka yang kerap tersisihkan dalam pembangunan kesehatan,” ujar Diah Satyani Saminarsih, Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).
CISDI sendiri adalah organisasi non-profit yang bertujuan memajukan pembangunan sektor kesehatan dan penguatan sistem kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi dan intervensi inovatif yang inklusif dan partisipatif.
Diah menambahkan, melihat agenda pembangunan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, CISDI merasa penting bahwa Buku Putih yang bertajuk Indonesia's health Sector Development (2024-2034) ini sebagai rekomendasi untuk pemerintah terpilih pada pemilu 2024 mendatang sekaligus menegaskan kesehatan masyarakat sebagai prioritas pembangunan nasional.
Dalam pengerjaannya, CISDI berusaha untuk merangkum isu-isu kesehatan beserta dimensi interseksionalnya, yang melibatkan faktor-faktor seperti gender, iklim, kerentanan, kemiskinan, inklusivitas, dan keragaman masyarakat, karena semuanya saling memengaruhi. Oleh karena itu, pengambil kebijakan diharapkan untuk mempertimbangkan percakapan publik, bukti ilmiah, dan pandangan para ahli, serta melibatkan masyarakat secara berarti dalam upaya mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang kompleks.
Dalam upaya menyusun buku putih ini, CISDI telah mengadakan diskusi dengan 154 narasumber ahli yang memiliki latar belakang dalam bidang kesehatan dan non-kesehatan. Terdapat 22 sesi diskusi Delphi yang telah diadakan, melibatkan para ahli dalam empat sesi Delphi pleno yang dilaksanakan pada September 2023.
Baca Juga
Gagalnya Kesehatan Masyarakat jadi Ancaman Indonesia Emas 2045
Sektor kesehatan selama ini memang memiliki kelemahan dikarenakan pendekatan yang terlalu medis dan teknis serta kurang
terhubung dengan sektor pembangunan lainnya. Isu kesehatan juga kurang memiliki bobot politik sehingga tidak selalu menarik perhatian aktor-aktor pembangunan lain.
Dengan adanya Buku Putih ini diharapkan membantu perencanaan strategi ke depan, bagaimana merumuskan kebijakan berbasis bukti, terutama untuk meningkatkan akses kesehatan universal (Universal Health Coverage) yang berkualitas tinggi. "Kesehatan mempunyai barrier to entry yang selalu tinggi karena hanya dibicarakan oleh orang-orang yang mengerti kesehatan. Padahal kesehatan adalah isu politik dan seharusnya fokus pada kebutuhan masyarakat," tambah Diah.
Melalui buku putih ini, CISDI memberikan lima rekomendasi kepada para pengambil kebijakan di pemerintahan berikutnya agar tidak terlambat mewujudkan sistem kesehatan yang berfokus pada masyarakat.
Berikut lima rekomendasi tersebut; melaksanakan tata kelola yang partisipatif untuk sistem kesehatan, menjalankan investasi bermakna untuk sistem kesehatan, menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama sistem kesehatan, mewujudkan diplomasi integratif untuk kesehatan global, dan mewujudkan kerja layak untuk seluruh tenaga kesehatan.

