Respons Penurunan Anggaran Kesehatan di APBN, Cisdi Luncurkan White Paper

JAKARTA, investortrust.id - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi) merilis buku putih atau white paper berjudul Indonesia’s Health Sector Development (2023-2034). Buku putih ini dikeluarkan untuk mendukung pembangunan nasional dan kecenderungan terjadinya penurunan anggaran kesehatan.

“Bahkan dihapuskannya mandatory spending di Undang-Undang kesehatan dan dari APBN juga berkurang karena dianggap selesainya Covid-19,” kata founder dan Direktur Utama Cisdi, Diah Satyani Saminarsih, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Diah mengatakan buku putih ini tidak hanya menjadi komitmen presiden terpilih pada 2024. Lebih dari itu, dia mengharapkan terjadinya perbaikan tata kelola sistem kesehatan.

“Itu perlu konsekuensi anggaran yang besar dan akan memakan waktu lama,” ucap dia.

Diah mengatakan kesehatan perlu dilihat tidak hanya sebagai beban biaya. Persoalan kesehatan juga harus dilihat sebagai investasi.

“Jika ini diadopsi, tolong diadopsi sebagai prioritas dan tolong lihat kesehatan sebagai investasi terhadap human capital dan negara ini,” kata dia.

Direktur Eksekutif Center for Universal Health, Chatham House, Robert Yates menyebut buku putih ini merupakan upaya politis untuk mendorong layanan kesehatan yang layak untuk seluruh masyarakat. Tanpa adanya keputusan politis, kata Robert, kesempatan yang sama untuk mendapat akses kesehatan yang layak tidak bisa terlaksana.

“Penting untuk melihat peran pemimpin negara dalam menyediakan layanan kesehatan,” ujar dia.

Menurut Robert, saat ini Kementerian Kesehatan RI perlu menginvestasikan anggaran untuk menuju cakupan kesehatan yang menyeluruh (universal health coverage/UHC). Saat ini anggaran kesehatan Indonesia, kata dia, lebih rendah 2-3% dibandingkan dengan Thailand, China, dan Maroko.

“Belum seluruh masyarakat Indonesia mendapat akses kesehatan. Isu rantai pasok masih menjadi persoalan,” ucap dia.

Robert menyebut, akses layanan kesehatan jangan hanya dilihat seberapa banyak orang yang terdaftar dan mendapat kartu. Robert mengingatkan akses layanan kesehatan yang bisa diterima langsung masyarakat menjadi kebutuhan penting.

“Perlu dilihat ulang bagaimana jumlah ibu yang membawa anaknya ke layanan pusat kesehatan, seberapa banyak orang sakit yang mendapatkan layanan di Puskesmas mendapatkan konsultasi dan obat,” ujar dia. (CR-7)