Layanan Keimigrasian 100% Pulih Pascaserangan Siber ke Pusat Data Nasional
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, layanan keimigrasian sudah pulih sepenuhnya setelah sempat tumbang akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan, layanan keimigrasian sudah pulih sepenuhnya pada Jumat (28/6/2024). Layanan tersebut dipulihkan bertahap setelah dilakukan migrasi data cadangan (backup) ke Amazon Web Services (AWS).
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100%," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Silmy menjelaskan ada 431 layanan paspor di Indonesia dan 152 di luar negeri yang berhasil dipulihkan pascaserangan ransomware ke PDNS 2. Pemulihan layanan paspor membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan layanan keimigrasian lainnya.
Baca Juga
Kemenkumham Yakin Penerapan HAM dalam Bisnis Tingkatkan Daya Saing Perusahaan
“Total ada 431 layanan di seluruh Indonesia dan 151 itu ada di luar negeri, di layanan paspor. Makanya paspor itu yang paling terakhir recover (pulih). Karena satu per satu harus dilakukan setting (pengaturan) ulang," ucap Silmy.
Walaupun demikian, Silmy tak menampik bahwa masih ada gangguan setelah pemulihan layanan keimigrasian berhasil dilakukan. Sebab, layanan masih belum stabil lantaran masih dalam tahap penyesuaian.
"Nah, hari ini alhamdulillah sudah berhasil di-recover (dipulihkan) 100%. Walaupun, tentu kita pasti masih ada satu, dua, yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan tetapi sudah recover (pulih),” imbuhnya.
Pria yang sebelumnya dikenal sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) ini menyebut pulihnya layanan keimigrasian akan membantu pemulihan layanan dari sejumlah instansi pemerintah terkait. Sebab, ada 22 instansi pemerintah yang menggunakan layanan keimigrasian untuk menjalankan layanannya.
Baca Juga
Soal Serangan Siber ke PDN, PUPR Sebut Tidak Berdampak ke Operasional
"Dukcapil (Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil) pakai, Bea Cukai pakai, Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) pakai, otomatis kalau Dirjen Anggaran (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) kaitan pembayaran, Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan), Kementerian Investasi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri, Kejaksaan, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan seterusnya sampai Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga kita harus buka satu-satu," tuturnya.
Terpisah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan kondisi data layanan imigrasi yang kini dialihkan ke AWS dalam kondisi aman.
"Sekarang masih di situ, masih di AWS. Lengkap, bagus, tidak ada lagi kendala," kata Yasonna Laoly usai menghadiri rapat internal terkait serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2024) mengutip Antara.
Dalam kesempatan itu, Yasonna memastikan data imigrasi yang tersimpan di AWS dalam kondisi aman dari kebocoran.
Namun, Yasonna belum dapat memastikan sampai kapan data imigrasi yang kini tersimpan di AWS akan dikembalikan ke pusat data di Indonesia. “Lihat saja perkembangannya nanti," ucapnya.