Menkopolhukam Klaim Layanan Daring Publik Pulih Pascaserangan Ransomware
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto mengklaim pemerintah serius mengatasi serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur. Dia mengklaim, layanan digital yang berhubungan dengan publik atau kebutuhan masyarakat sudah dapat digunakan.
“Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli sudah berjalan normal. Kita terus meningkat kemampuan (digital),” kata Hadi di kantornya, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Baca Juga
Serangan Ransomware ke PDNS 2, Password Disebar Orang Dalam?
Hadi menjelaskan, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya. Pengganti penyimpan data nasional itu diharuskan memiliki kemampuan back up berganda.
“Back up berlapis dengan pengamanan yang baik, sekarang terus dilakukan,” kata dia.
Wamenkominfo: Belum Saatnya Berkomentar
Meski telah diklaim dipulihkan, data hasil serangan ransomware beredar di dark web. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria enggan berkomentar terkait kebocoran data Kemenkominfo. Dia mengatakan belum saatnya untuk berkomentar mengenai insiden tersebut.
“Ada saatnya nanti ya,” katanya ketika ditemui di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga
Pusat Data Nasional Diserang Ransomware, Jokowi: Evaluasi Semuanya
Data yang bocor memuat informasi sensitif. Ini meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), rekening bank, dan nomor lisensi perangkat lunak. Bahkan, Aptika Kominfo mengklaim telah mengantongi dokumen kontrak dari Pusat Data Nasional (PDN) mulai 2021.
Data Kemenkominfo dijual dengan harga U$ 121.000 atau Rp 1,98 miliar, dengan kurs Rp 16.394/US$. Disebutkan, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui mata uang kripto.