Pusat Data Sementara Kena Serangan Siber, Apa Kabar Proyek Pusat Data Nasional?
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan proyek Pusat Data Nasional (PDN) tetap berjalan usai insiden serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi beberapa waktu lalu.
Sebagai catatan, ransomware merupakan sejenis program jahat, atau malware, yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria memastikan proyek PDN yang pembangunanya sedang berjalan tetap akan dilanjutkan. Dia menilai serangan siber merupakan bagian konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah ketika menjalankan transformasi digital.
"Proyek PDN tetap berjalan, ini enggak mungkin akan kita tunda gegara kasus (serangan ransomware ke PDNS 20) ini atau jangan pakai PDN lagi. Saya kira tidak begitu karena ini adalah konsekuensi dari transformasi digital yang kita lakukan," katanya ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Baca Juga
Pusat Data Nasional Diretas Gegara Pemerintah Perangi Judi Online, Begini Tanggapan Kemenkominfo
Pemerintah diketahui akan membangun tiga PDN untuk memenuhi kebutuhan layanan publik di tiga lokasi berbeda, yakni Cikarang, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan Batam. Adapun, PDN yang pembangunannya sudah berjalan saat ini adalah PDN di Cikarang, tepatnya di Greenland International Industrial Centre yang berada di dalam kawasan industri Kota Deltamas.
Pembangunan PDN Cikarang menelan biaya sebesar € 164 juta euro dengan 85% pembiayaan dari pemerintah Prancis dan sisanya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni. Sebelumnya, direncanakan pusat data tersebut akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 atau bertepatan dengan HUT RI ke-79.
"Agustus atau Oktober (peresmiannya), antara dua bulan itu," ungkap Nezar.
Sementara itu, untuk PDN yang berlokasi di Batam dan IKN Nusantara masih belum dibangun. Khusus untuk PDN Batam, rencananya akan mulai dibangun pada akhir 2024 atau awal 2025 dengan bantuan pembiayaan dari Korea Selatan.
"Di PDN yang akan kita bangun, arsitektur cyber security (keamanan siber) sudah termasuk dalam tata kelola pusat data. Nah, kita harapkan (insiden serangan ransomware ke PDNS 2) bisa jadi pembelajaran, lesson learned. Memang ini sifatnya sementara, tetapi banyak pelajaran yang kita petik di sana," tuturnya.
Baca Juga
Buntut Gangguan Pusat Data Nasional, Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN
Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang proses tender dan pembangunan pusat data.
"PDN baik PDN sementara ataupun PDN permanen yang masih akan dibangun, dengan menerapkan ketat skenario penanggulangan insiden dan kontinuitas bisnis yang transparan dan akuntabel," kata Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum melalui keterangan resminya pada Selasa (25/6/2024).
Kemudian SAFEnet juga meminta pemerintah untuk meminta masukan kepada pemangku kepentingan lain terkait data nasional seperti komunitas teknis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Termasuk memberikan kesempatan kepada industri cloud komputasi awan (cloud) atau pusat data nasional untuk berpartisipasi dalam urusan pengembangan infrastruktur dan bisnis di luar tatakelola pemerintahan yang mana Kemenkominfo berperan sebagai regulator
"Menjamin perlindungan data pribadi pengguna yang terdapat pada PDN serta melakukan langkah-langkah prosedural dan pertanggungjawaban sesuai prinsip Pelindungan Data Pribadi (PDP)," ujar Nenden.
SAFEnet juga meminta pemerintah untuk bisa memberikan jaminan tidak terjadinya kejadian serupa dan siap bertanggung jawab atas semua insiden yang terjadi baik saat ini maupun yang akan datang.