Inilah Ringkasan UU Perampasan Aset
JAKARTA, investortrust.id - RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
Melalui undang-undang tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Perampasan Aset.
Berikut adalah ringkasannya:
|
INILAH RINGKASAN: RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya Struktur Naskah: 9 Bab dan 74 Pasal, disertai Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal |
|
Bab |
Materi Pokok |
Cakupan Pasal |
|
Bab I |
Ketentuan Umum |
Pasal 1 – 2 |
|
Bab II |
Ruang Lingkup |
Pasal 3 – 4 |
|
Bab III |
Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas |
Pasal 5 – 7 |
|
Bab IV |
Hukum Acara Perampasan Aset |
Pasal 8 – 52 |
|
Bab V |
Pengelolaan Aset |
Pasal 53 – 60 |
|
Bab VI |
Pengawasan |
Pasal 61 – 67 |
|
Bab VII |
Sistem Pengelolaan Aset |
Pasal 68 |
|
Bab VIII |
Pendanaan |
Pasal 69 – 70 |
|
Bab IX |
Ketentuan Penutup |
Pasal 71 – 74 |
BAB I — KETENTUAN UMUM
Pasal 1 — Definisi
Pasal ini memuat 14 angka definisi istilah hukum utama dalam RUU. Angka 3 menetapkan bahwa perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Angka 14 mendefinisikan Hari sebagai hari kerja.
|
Angka |
Istilah yang Didefinisikan |
Angka |
Istilah yang Didefinisikan |
|
1 |
Aset |
8 |
Penyidik |
|
2 |
Aset Tindak Pidana |
9 |
Jaksa Pengacara Negara |
|
3 |
Perampasan Aset |
10 |
Pengelolaan Aset |
|
4 |
Penelusuran |
11 |
Dokumen |
|
5 |
Penghentian Transaksi |
12 |
Orang |
|
6 |
Pemblokiran |
13 |
Korporasi |
|
7 |
Penyitaan |
14 |
Hari (didefinisikan sebagai hari kerja) |
Pasal 2 — Asas Pelaksanaan
Memuat enam asas pelaksanaan perampasan aset, yaitu: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, pelindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
BAB II — RUANG LINGKUP
Pasal 3 — Dua Mekanisme Perampasan
- Huruf a: Perampasan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.
- Huruf b: Perampasan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku.
Pasal 4 — Tindak Pidana yang Dicakup
- Ayat (1): Penerapan kedua mekanisme perampasan terhadap tindak pidana korupsi.
- Ayat (2): Ketentuan mengenai kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi dengan merujuk peraturan perundang-undangan terkait.
- Ayat (3): Penerapan kedua mekanisme terhadap enam kelompok tindak pidana lainnya sebagai berikut:
|
Huruf |
Kelompok Tindak Pidana |
|
a |
Narkotika dan psikotropika |
|
b |
Terorisme dan pendanaan terorisme |
|
c |
Penyelundupan manusia |
|
d |
Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya |
|
e |
Perdagangan orang |
|
f |
Penipuan dan/atau penggelapan menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas (Penjelasan mencantumkan perjudian daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto) |
BAB III — ASET TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIRAMPAS
Pasal 5 — Jenis Aset dan Batas Perampasan
- Ayat (1): Empat kategori aset yang dapat dirampas: (1) hasil tindak pidana beserta hasil pengembangannya, (2) alat atau sarana tertentu untuk melakukan kejahatan, (3) aset temuan yang berasal dari kejahatan, serta (4) aset sah milik pelaku sebagai pengganti.
- Ayat (2): Nilai aset pengganti harus mempertimbangkan kewajaran dan keseimbangan.
- Ayat (3): Perampasan aset sah sebagai pengganti memerlukan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- Ayat (4): Fungsi fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum tetap dipertahankan ketika asetnya dirampas.
Pasal 6 — Persyaratan Perampasan Tanpa Putusan Pidana terhadap Pelaku
- Ayat (1): Berlaku apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen, serta apabila pelaku tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya.
- Ayat (2): Nilai aset paling sedikit Rp1 miliar (Penjelasan menetapkan nilai dihitung pada saat aset diperoleh).
- Ayat (3): Perubahan nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7 — Pertanggungjawaban Pidana
Perampasan aset melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku tetap menyisakan pertanggungjawaban pidana pelaku.
BAB IV — HUKUM ACARA PERAMPASAN ASET
Bagian Kesatu — Berdasarkan Putusan Pidana Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 8 — Dasar Acara dan Kedudukan Perampasan
- Ayat (1): Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan mengikuti hukum acara pidana atau hukum acara tindak pidana terkait, dengan memperhatikan ketentuan khusus RUU.
- Ayat (2): Perampasan berkedudukan sebagai pidana tambahan yang mengikuti pidana pokok.
Bagian Kedua — Tanpa Putusan Pidana terhadap Pelaku
Pasal 9 — Pengajuan dan Penghentian Permohonan
- Ayat (1): Permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- Ayat (2): Pengajuan dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan apabila syarat Pasal 6 terpenuhi.
- Ayat (3): Apabila buronan tertangkap saat permohonan berjalan, pemeriksaan permohonan dihentikan dengan penetapan hakim dan proses pidana dilanjutkan.
- Ayat (4): Permohonan dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi syarat Pasal 6.
- Ayat (5): Putusan bebas atau lepas dalam keadaan yang dirujuk ayat (3) mengakibatkan penghentian pemeriksaan permohonan.
Pasal 10 — Masa Tunggu untuk Buronan
Permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah tersangka atau terdakwa masuk daftar pencarian orang (DPO).
Pasal 11 — Acuan Hukum Acara
Pelaksanaan mengikuti ketentuan dalam RUU ini.
Pasal 12 — Tahapan
Memuat tahapan penelusuran, pemblokiran dan penyitaan, pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan persidangan, putusan, upaya hukum, serta pelaksanaan putusan.
Bagian Ketiga — Penelusuran, Pemblokiran, dan Penyitaan
Paragraf 1 — Penelusuran (Pasal 13 – 17)
|
Pasal |
Susunan Ayat dan Materi Pokok |
|
Pasal 13 |
(1) Dasar penelusuran oleh penyidik. (2) Kewenangan meminta dokumen. (3) Kerja sama dengan lembaga analisis transaksi keuangan. |
|
Pasal 14 |
(1) Penyerahan dokumen asli. (2) Berita acara dengan dua saksi. (3) Penyimpanan surat permintaan, fotokopi dokumen, dan berita acara. |
|
Pasal 15 |
Pelindungan hukum bagi pemberi informasi yang beriktikad baik. |
|
Pasal 16 |
(1) Koordinasi penghentian transaksi. (2) Jangka waktu paling lama 5 Hari. (3) Perpanjangan paling lama 15 Hari. (4) Tenggat surat perpanjangan. (5) Berita acara paling lama 1 Hari sejak pelaksanaan. (6) Penyampaian dugaan tindak pidana kepada penyidik untuk pemblokiran. |
|
Pasal 17 |
(1) Kewenangan memblokir dan/atau menyita berdasarkan hasil penelusuran. (2) Penyitaan langsung atas aset yang sifat dan bentuknya tidak memungkinkan pemblokiran. |
Paragraf 2 — Pemblokiran
Pasal 18 — Izin dan Pelaksanaan
- Ayat (1)–(2): Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah tempat aset berada.
- Ayat (3)–(4): Pemeriksaan permohonan, penetapan paling lama 2 Hari, dan kemungkinan permintaan informasi tambahan.
- Ayat (5)–(6): Penyampaian serta isi minimum surat perintah pemblokiran.
- Ayat (7)–(8): Pengajuan kembali permohonan yang ditolak dengan perbaikan, paling lama 3 Hari sejak penolakan.
- Ayat (9): Pelaksanaan pemblokiran paling lama 1 Hari sejak surat perintah diterima.
Pasal 19 — Jangka Waktu dan Tindak Lanjut
- Ayat (1): Pemblokiran berlaku paling lama 7 Hari.
- Ayat (2): Satu kali perpanjangan paling lama 7 Hari dengan izin pengadilan.
- Ayat (3): Berakhir demi hukum apabila waktunya habis dan dugaan tindak pidana tidak ditemukan.
- Ayat (4): Penyitaan dapat dilakukan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
Pasal 20 — Berita Acara
- Ayat (1)–(3): Mengatur penandatanganan berita acara, isi minimum berita acara, serta penyerahan kepada lembaga yang melakukan pemblokiran.
Paragraf 3 — Penyitaan
Pasal 21 — Prosedur Penyitaan
|
Ayat |
Materi Pokok |
|
(1) – (3) |
Pengajuan izin kepada ketua pengadilan negeri, informasi minimum permohonan, serta pelaksanaan setelah izin diperoleh. |
|
(4) |
Kewajiban menunjukkan identitas, surat perintah, dan izin pengadilan. |
|
(5) – (6) |
Jangka waktu penyitaan paling lama 15 Hari sejak izin diterbitkan, dengan perpanjangan satu kali paling lama 7 Hari. |
|
(7) – (8) |
Berita acara penyitaan bersama pemilik/penguasa aset dan 2 saksi, atau berita acara khusus bila pemilik/penguasa tidak diketahui keberadaannya. |
|
(9) – (10) |
Isi minimum berita acara dan penyerahan berita acara. |
|
(11) |
Pencatatan penyitaan tanah atau barang tidak bergerak. |
|
(12) |
Pembatasan permohonan atas aset yang telah disita untuk penagihan pajak dengan surat paksa. |
Paragraf 4 — Pemblokiran dan Penyitaan Aset di Luar Negeri
Pasal 22 — Aset Luar Negeri dan Penggantinya
- Ayat (1): Permintaan diajukan kepada lembaga berwenang di negara tempat aset berada.
- Ayat (2)–(3): Jika ditolak, tersedia mekanisme pemblokiran atau penyitaan aset pengganti di Indonesia dengan nilai setara yang memerlukan izin pengadilan.
- Ayat (4)–(5): Nilai pengganti ditentukan secara profesional dan proporsional, serta penilaiannya dikoordinasikan dengan badan pengelola aset.
Pasal 23 — Penyerahan Berkas dan Aset
- Ayat (1)–(2): Penyusunan berkas oleh penyidik dan penyerahan kepada Jaksa Pengacara Negara paling lama 2 Hari sejak berakhirnya jangka waktu pemblokiran atau penyitaan.
Pasal 24 — Kelengkapan Berkas
- Ayat (1)–(3): Pemeriksaan kelengkapan oleh Jaksa Pengacara Negara; pengembalian berkas yang belum lengkap disertai petunjuk; serta pelengkapan oleh penyidik paling lama 7 Hari.
- Ayat (4): Pengajuan permohonan paling lama 14 Hari sejak penyerahan berkas lengkap.
Pasal 25 — Pembatasan Pengalihan
Aset berada dalam larangan pengalihan selama pemblokiran dan/atau penyitaan.
Bagian Keempat — Pengajuan Permohonan Perampasan Aset (Pasal 26 – 31)
|
Pasal |
Susunan Ayat dan Materi Pokok |
|
Pasal 26 |
(1) Permohonan tertulis disertai berkas. (2) Isi minimum permohonan. (3) Pemberitahuan salinan kepada pemilik atau penguasa yang diketahui keberadaannya pada hari yang sama. |
|
Pasal 27 |
(1) Pilihan pengadilan jika aset tersebar. (2) Penetapan pengadilan lain oleh Mahkamah Agung. (3) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk objek di luar negeri. |
|
Pasal 28 |
(1) Penetapan kewenangan pengadilan. (2) Penetapan majelis hakim dan perintah pengumuman. (3) Penetapan hari sidang. (4) Pertimbangan waktu pengumuman, jarak, dan alamat pihak terkait. |
|
Pasal 29 |
(1) Sarana pengumuman. (2) Pengumuman dilakukan paling singkat 3 Hari berturut-turut. |
|
Pasal 30 |
(1) Hak mengajukan keberatan. (2) Permintaan ganti kerugian. (3) Tenggat keberatan sampai sebelum putusan tingkat pertama dibacakan. (4) Penyampaian salinan keberatan kepada jaksa. (5) Pembatasan pengajuan keberatan bagi pihak tertentu. |
|
Pasal 31 |
(1) Batas nilai ganti kerugian. (2) Sumber pembayaran dari dana abadi yang dirujuk dalam KUHAP. (3) Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. |
Bagian Kelima — Pemanggilan
Pasal 32 — Pemanggilan Para Pihak
- Ayat (1)–(3): Panggilan kepada Jaksa Pengacara Negara serta pemilik, penguasa aset, atau pengaju keberatan; tenggat penerimaan panggilan paling lambat 3 Hari sebelum sidang.
- Ayat (4)–(7): Penyampaian melalui keluarga atau kepala desa/lurah bila pihak tidak di tempat; melalui pejabat rutan/lapas; panggilan kepada pengurus korporasi; serta tanda penerimaan panggilan.
Bagian Keenam — Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 33 – 39)
|
Pasal |
Susunan Ayat dan Materi Pokok |
|
Pasal 33 |
Acuan hukum acara perdata, dengan ketentuan khusus dalam RUU. |
|
Pasal 34 |
Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. |
|
Pasal 35 |
(1)–(2) Kehadiran jaksa dan pengaju keberatan. (3) Permohonan gugur jika jaksa mangkir tanpa alasan sah setelah dipanggil patut satu kali. (4)–(5) Penundaan serta pemanggilan kembali pengaju keberatan dan akibat ketidakhadirannya. |
|
Pasal 36 |
Jaksa wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan merupakan aset tindak pidana. |
|
Pasal 37 |
(1) Kesempatan menyampaikan keberatan. (2)–(3) Pembuktian kepemilikan sah/asal aset serta perolehan sah dan iktikad baik. (4) Pembuktian masing-masing pihak jika pengaju keberatan lebih dari satu. |
|
Pasal 38 |
(1) Menghadirkan aset. (2) Pemeriksaan di lokasi atau secara elektronik. (3) Pernyataan tertulis bersumpah untuk benda tidak berwujud. |
|
Pasal 39 |
(1) Jenis alat bukti. (2) Autentifikasi dan keabsahan perolehan. (3) Penilaian oleh hakim. (4) Akibat bukti tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum. |
Bagian Ketujuh — Putusan Pengadilan (Pasal 40 – 45)
|
Pasal |
Susunan Ayat dan Materi Pokok |
|
Pasal 40 |
(1) Mengabulkan atau menolak permohonan. (2) Pengabulan seluruh atau sebagian. (3) Unsur wajib dalam putusan, termasuk tujuan penyerahan aset, selisih nilai, dan ganti kerugian. |
|
Pasal 41 |
(1) Pengabulan berdasarkan pembuktian jaksa. (2) Penolakan keberatan. (3)–(4) Isi amar putusan ketika permohonan dikabulkan seluruhnya atau sebagian dengan keberatan diterima. |
|
Pasal 42 |
(1) Penolakan permohonan dan penerimaan keberatan berdasarkan pembuktian pihak yang berhak. (2) Pengembalian aset dan pembayaran ganti kerugian apabila diminta. |
|
Pasal 43 |
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. |
|
Pasal 44 |
Jangka waktu pemeriksaan sidang paling lama 60 Hari. |
|
Pasal 45 |
(1) Penandatanganan petikan putusan. (2)–(3) Penyampaian salinan paling lama 5 Hari sejak pengucapan putusan. |
Bagian Kedelapan — Upaya Hukum (Pasal 46 – 50)
|
Pasal |
Susunan Ayat dan Materi Pokok |
|
Pasal 46 |
(1) Upaya hukum berupa kasasi. (2) Putusan kasasi bersifat final dan mengikat. |
|
Pasal 47 |
(1) Tenggat permohonan kasasi 14 Hari sejak putusan dibacakan. (2) Hak mengajukan diberikan kepada pengaju keberatan di pengadilan negeri. (3) Pemberitahuan kepada jaksa. (4) Putusan berkekuatan hukum tetap setelah tenggat berakhir tanpa kasasi. |
|
Pasal 48 |
Ketentuan kekuatan hukum tetap ketika pemilik tidak diketahui keberadaannya, tidak ditemukan, atau pengaju keberatan tidak menempuh upaya hukum. |
|
Pasal 49 |
Acuan pengajuan dan pemeriksaan kasasi. |
|
Pasal 50 |
Pemeriksaan kasasi paling lama 60 Hari. |
Bagian Kesembilan — Pelaksanaan Putusan
Pasal 51 — Eksekusi dan Penyerahan Aset
- Ayat (1)–(3): Eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa Pengacara Negara; penyerahan aset rampasan negara kepada badan pengelola; serta penyerahan aset untuk korban atau pihak berhak melalui badan pengelola atau lembaga dana abadi.
- Ayat (4)–(5): Penyerahan paling lama 14 Hari terhitung sejak putusan dibacakan dengan berita acara bersama dua saksi.
Pasal 52 — Sanksi bagi Aparat
Pelanggaran oleh penyidik atau Jaksa Pengacara Negara dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana sesuai peraturan terkait.
BAB V — PENGELOLAAN ASET
Bagian Kesatu — Umum
Pasal 53 — Badan Pengelola
Badan pengelola dibentuk oleh Presiden, melaksanakan pengelolaan secara transparan dan terbuka, serta ketentuannya diatur melalui Peraturan Presiden.
Bagian Kedua — Tugas dan Wewenang
Pasal 54 & Pasal 55 — Cakupan dan Kewenangan Pengelolaan
- Sebelum Putusan Tetap: Tugas mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penilaian aset.
- Setelah Putusan Tetap: Tugas mencakup pengembangan, penggunaan, penjualan, pemanfaatan, dan pengembalian aset (sejumlah tugas mengikuti ketentuan barang milik negara).
- Kewenangan (Pasal 55): Memberikan kewenangan pengelolaan penuh kepada badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
Bagian Ketiga — Tata Cara Pengelolaan
Pasal 56 — Menjaga Nilai Aset
Badan bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan untuk mempertahankan nilai aset, dengan berkoordinasi bersama institusi penegak hukum.
Pasal 57 — Penilaian, Pemanfaatan, Penjualan, dan Pengembalian
|
Ayat |
Materi Pokok |
|
(1) – (2) |
Pengamanan administrasi, fisik, hukum, dan risiko ekonomi, serta kerja sama penilaian aset. |
|
(3) – (4) |
Pengembangan, penggunaan, atau pemanfaatan untuk pemeliharaan dan pengamanan, serta pengelolaan untuk pelaksanaan putusan dan pemulihan kerugian. |
|
(5) |
Pengembalian aset, selisih nilai, serta keuntungan pengelolaan kepada pihak yang berhak. |
|
(6) – (7) |
Kerja sama penyelenggaraan lelang serta keterbukaan dan transparansi penjualan. |
|
(8) |
Larangan pembelian aset oleh pihak yang terkait penanganan dan pengawasan aset beserta keluarganya. |
Pasal 58 — Penjualan Sebelum Putusan Tetap
- Ayat (1): Aset cepat rusak, cepat turun nilainya, atau mahal biaya penyimpanannya dapat dijual atas permintaan jaksa berdasarkan penetapan hakim.
- Ayat (2)–(3): Hasil penjualan menjadi pengganti objek permohonan dalam rekening penampungan, dan dikembalikan beserta hasil pengelolaannya kepada pihak berhak apabila permohonan ditolak.
Pasal 59 & Pasal 60 — Pelaporan dan Peraturan Pelaksana
Badan menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan (meliputi laporan kinerja, pertanggungjawaban keuangan, laporan tahunan, dan akses informasi). Tata cara pengelolaan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah.
BAB VI — PENGAWASAN (PASAL 61 – 67)
|
Pasal |
Susunan Ayat dan Materi Pokok |
|
Pasal 61 |
(1) Badan pengawas dibentuk Presiden. (2) Terdiri atas 5 anggota. (3) Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. |
|
Pasal 62 |
(1) Pengawasan seluruh tahapan. (2) Rincian tugas meliputi pengaduan, kode etik, sidang etik, sanksi, koordinasi, dan evaluasi. (3) Laporan kepada Presiden dan DPR setiap tahun atau sesuai kebutuhan. |
|
Pasal 63 |
Sepuluh persyaratan anggota, antara lain keahlian, pendidikan, usia 40–60 tahun saat pemilihan, pelaporan kekayaan, dan integritas. |
|
Pasal 64 |
Kewenangan Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota. |
|
Pasal 65 |
(1)–(2) Usulan Presiden dan persetujuan DPR. (3) Tenggat keputusan DPR 21 hari kerja. (4)–(5) Pengangkatan setelah persetujuan atau pengajuan calon pengganti jika ditolak. (6) Persetujuan dianggap diberikan jika DPR melewati tenggat. (7) Pimpinan dipilih dan ditetapkan Presiden. |
|
Pasal 66 – 67 |
Alasan berhenti atau diberhentikan serta penetapan pemberhentian oleh Presiden; pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. |
Catatan Penjelasan Pasal 65 ayat (3): Mengatur perhitungan hari kerja DPR dengan mengecualikan hari libur dan masa reses, serta menetapkan titik penerimaan Surat Presiden melalui rapat paripurna atau mekanisme pengganti.
BAB VII — SISTEM PENGELOLAAN ASET
Pasal 68 — Sistem Terintegrasi
Pengelolaan menggunakan sistem berbasis teknologi yang terintegrasi dengan lembaga pemangku kepentingan pada setiap tahapan perampasan, dengan tata cara yang diatur melalui Peraturan Presiden.
BAB VIII — PENDANAAN
Pasal 69 & Pasal 70 — Sumber Dana dan Pertanggungjawaban
Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan efisien mengikuti mekanisme keuangan negara.
BAB IX — KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 71 (Keberlanjutan Peraturan): Peraturan mengenai pengelolaan aset tetap berlaku sepanjang sesuai dengan undang-undang ini.
- Pasal 72 (Batas Waktu Tindak Pidana): Perampasan dan pengelolaan hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan (non-retroaktif).
- Pasal 73 (Tenggat Peraturan Pelaksanaan): Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 12 bulan sejak pengundangan.
- Pasal 74 (Mulai Berlaku dan Dilaksanakan): Pemberlakuan serta pelaksanaan mensyaratkan berlalunya 12 bulan sejak pengundangan dan terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas.
PENJELASAN UMUM DAN PASAL DEMI PASAL
- Bagian I — Penjelasan Umum: Memuat latar belakang, tujuan, pendekatan perampasan berdasarkan pemidanaan dan tanpa pemidanaan terhadap pelaku, serta pokok pengaturan.
- Bagian II — Pasal demi Pasal: Menjelaskan ketentuan tertentu, antara lain asas, contoh kejahatan, aset pengganti, nilai perolehan aset, iktikad baik, pembuktian dengan pernyataan bersumpah, penjualan saham melalui bursa, pemanfaatan aset, dan perhitungan hari kerja DPR.
