UU Perampasan Aset Akan Sukses Jika Aparat Penegak Hukum Bersih
Poin Penting
|
Oleh: Primus Dorimulu *)
“Kewenangan negara mengambil alih harta masyarakat menuntut standar integritas yang sangat tinggi. Ketika kewenangan itu berada di tangan aparat yang korup, pemberantasan kejahatan berisiko melahirkan pemerasan baru.”
INVESTORTRUST.ID - Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan kerugian akibat korupsi, penipuan, dan berbagai kejahatan bermotif ekonomi. Uang pembangunan yang diselewengkan harus dikembalikan. Tabungan masyarakat yang dihimpun melalui investasi bodong harus ditelusuri. Pelaku kejahatan harus kehilangan kesempatan menikmati kekayaan yang diperoleh dengan merugikan orang lain.
Sebagaimana diberitakan, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disetujui DPR RP pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja, Habiburokhman menyatakan, pemulihan kerugian negara dan korban sebagai tujuan pembentukannya.
Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (selanjutnya disebut UU Perampasan Aset) membawa harapan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Namun, harapan itu harus disertai penilaian jujur terhadap kesiapan institusi yang menjalankannya. Polri, Kejaksaan, lembaga peradilan, serta badan pengelola dan pengawas aset akan memegang kewenangan yang berdampak langsung pada hak milik, kelangsungan usaha, dan kehidupan keluarga.
Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa jauh negara mampu memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara bersih. Apakah penyidik dapat diawasi ketika meminta pemblokiran rekening? Apakah jaksa menyusun permohonan berdasarkan bukti yang memadai? Apakah hakim berani menolak permohonan aparat? Apakah pemilik aset mempunyai kesempatan yang efektif untuk membela haknya? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan keberhasilan UU Perampasan Aset.
Kekhawatiran terhadap integritas institusi publik memiliki dasar. Laporan Kinerja KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 sebesar 72,32, meningkat dari 71,53 pada 2024, tetapi masih berada di bawah target 74,52. Angka nasional ini menunjukkan bahwa pembenahan integritas masih menjadi pekerjaan besar pemerintah dan lembaga publik. Cakupannya luas, sehingga penilaian terhadap setiap institusi penegakan hukum tetap memerlukan data masing-masing.
Dalam lingkungan peradilan, Komisi Yudisial menerima 2.715 laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sepanjang 2025. Setiap laporan memerlukan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelanggaran terbukti. Data tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan akan saluran pengaduan dan pengawasan yang bekerja.
Karena itu, klaim tentang berapa banyak aparat yang korup harus ditopang data pemeriksaan dan putusan. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjawab risiko kelembagaan yang memungkinkan pelanggaran terjadi berulang. Satu jaringan yang menguasai keputusan penting dapat menimbulkan kerugian besar meskipun anggotanya sedikit.
Dalam perkara aset bernilai tinggi, insentif untuk menyalahgunakan kewenangan juga besar. Keputusan mengenai rekening, tanah, saham, atau perusahaan dapat menyangkut puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Tanpa pengawasan yang kuat, kewenangan tersebut dapat menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang menguasai proses.
Sasaran Pemerasan
Pemerasan dapat dimulai jauh sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Bayangkan seorang pengusaha diberi tahu bahwa rekening operasional perusahaannya akan diblokir. Dalam beberapa hari, ia harus membayar gaji, membeli bahan baku, dan memenuhi kewajiban kepada bank. Ancaman pembatasan itu menciptakan tekanan ekonomi yang nyata.
Jika seorang oknum menawarkan jalan keluar melalui pembayaran tertentu, pengusaha menghadapi pilihan yang berat. Melawan dapat berarti menanggung ketidakpastian panjang. Membayar dapat dianggap sebagai cara mempertahankan usaha, sekaligus membuka jalan bagi pemerasan berikutnya.
Ilustrasi ini menunjukkan pentingnya mengawasi tindakan sementara. Putusan akhir yang benar tetap dapat didahului tindakan keliru yang menghancurkan usaha. Perusahaan yang berhenti beroperasi selama berbulan-bulan mungkin kehilangan pelanggan, pekerja terampil, dan kepercayaan pemasok.
Kekhawatiran serupa berlaku bagi keluarga. Rekening tabungan yang diblokir dapat berisi dana pendidikan, biaya pengobatan, atau uang pensiun. Pelindungan hukum perlu bekerja sejak hak seseorang mulai dibatasi.
Pasal 5 RUU Penyitaan Aset memperluas jangkauan terhadap aset hasil tindak pidana yang telah berpindah tangan atau berubah bentuk. Ketentuan ini diperlukan untuk menghadapi penyembunyian kekayaan. Namun, penerapannya menuntut kemampuan membedakan penerima titipan hasil kejahatan dan pembeli yang bertransaksi secara sah.
Seseorang dapat membeli rumah dengan harga pasar, membayar melalui bank, dan memperoleh dokumen kepemilikan. Belakangan, aparat menemukan dugaan bahwa penjual dahulu membeli rumah tersebut menggunakan hasil kejahatan. Pembeli harus memperoleh kesempatan yang nyata untuk menjelaskan transaksi dan mempertahankan haknya.
Hubungan keluarga juga memerlukan pemeriksaan yang cermat. Harta seorang anak dapat berasal dari penghasilan sendiri, warisan sah, atau pemberian yang terkait kejahatan. Penentuan asal-usulnya membutuhkan bukti. Penggunaan nama keluarga sebagai jalan pintas pembuktian dapat merugikan orang yang tidak terlibat.
Pasal 5 ayat (1) huruf d bahkan memungkinkan pengambilalihan aset sah milik pelaku sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas tetapi tidak dapat dieksekusi. Karena menyentuh kekayaan yang diperoleh secara sah, penerapannya membutuhkan perhitungan yang ketat.
Negara harus menunjukkan besarnya kewajiban yang masih tersisa, nilai yang sudah dipulihkan, dan bagian aset yang benar-benar dimiliki pelaku. Penilaian harus dapat diuji. Hak pasangan, pemilik bersama, dan pihak lain perlu diperiksa. Kelebihan nilai harus dikembalikan sesuai putusan.
Kata “wajar” dan “seimbang” dalam undang-undang perlu diwujudkan melalui prosedur penilaian yang transparan. Tanpa itu, sengketa valuasi dapat menjadi ruang tawar-menawar yang menguntungkan pihak berpengaruh.
Status Buron
Status seseorang sebagai buronan juga harus terbuka untuk pengujian. Pasal 6 membuka mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu, termasuk melarikan diri, sakit permanen, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Pasal 10 mengatur masa tunggu paling cepat 60 hari sejak penetapan dalam daftar pencarian orang.
Kedua ketentuan itu memerlukan pemeriksaan atas dasar status yang digunakan. Pengadilan harus dapat menilai pemanggilan, upaya pencarian, serta bukti bahwa seseorang memang melarikan diri. Untuk kondisi sakit permanen, diperlukan penilaian medis yang andal.
Risikonya meningkat ketika ketentuan tersebut dibaca bersama Pasal 30 ayat (5), yang membatasi pengajuan keberatan oleh pihak tertentu, termasuk penyebutan advokatnya. Pembatasan ini menyentuh kemampuan seseorang menguji tindakan aparat melalui bantuan hukum.
Orang yang mempersoalkan keabsahan penetapan dirinya sebagai buronan membutuhkan saluran untuk menunjukkan kesalahan. Penutupan akses pembelaan dapat membuat pengadilan kehilangan informasi penting mengenai perkara.
Advokat yang bekerja profesional membantu menguji pembuktian dan menjaga kepatuhan prosedur. Akan tetapi, profesi ini juga memerlukan penegakan etik yang tegas terhadap anggotanya yang menjadi perantara suap atau transaksi perkara. Pembenahan harus menjangkau hubungan antara aparat, pengacara, perantara, dan pihak yang membeli pengaruh.
Jaringan penyalahgunaan sering bertahan karena setiap pihak memperoleh keuntungan. Penindakan terhadap satu orang perlu diikuti pemeriksaan terhadap pihak yang memfasilitasi, menerima pembayaran, atau melindungi praktik tersebut.
Pengawasan kekayaan aparat menjadi bagian penting dari pembenahan. Ketidaksesuaian antara kekayaan, penghasilan, dan sumber perolehan yang dilaporkan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang sah. Pemeriksaan dapat mencakup kepemilikan manfaat dan transaksi terkait ketika terdapat dasar yang memadai.
Kekayaan seseorang harus dinilai berdasarkan bukti sumber perolehannya. Negara perlu mampu menjelaskan tindak lanjut ketika muncul ketidakwajaran yang dapat diverifikasi. Kepercayaan publik akan melemah apabila aparat menuntut transparansi masyarakat, sementara pertanyaan mengenai kekayaannya sendiri dibiarkan tanpa jawaban.
Independensi Hakim
Draf mensyaratkan izin pengadilan dalam pemblokiran dan penyitaan serta putusan berkekuatan hukum tetap untuk perampasan. Persyaratan tersebut memberi perlindungan apabila hakim memiliki waktu, informasi, kompetensi, dan kebebasan untuk memeriksa permohonan.
Hakim perlu menjelaskan hubungan antara aset dan dugaan tindak pidana, alasan pembatasan, serta proporsionalitas tindakan. Ketika permohonan lemah, penolakan harus menjadi hasil yang dapat diterima dalam sistem penegakan hukum.
Pemeriksaan yang hanya mengesahkan dokumen aparat akan melemahkan fungsi pengadilan. Risiko yang lebih berat muncul apabila keputusan dipengaruhi pembayaran, kedekatan, atau tekanan politik.
Pengawasan terhadap perilaku hakim harus berjalan bersama perlindungan independensi dalam memutus. Hakim yang menolak permohonan aparat berdasarkan hukum perlu terlindungi dari tekanan. Hakim yang memperdagangkan keputusan harus menghadapi penindakan yang tegas.
Kajian StAR mengenai hak asasi dalam pemulihan aset menekankan kepastian hukum, proporsionalitas, dan pengaman prosedural. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa kewenangan perampasan dapat dijalankan tanpa membebankan kerugian individual secara berlebihan.
Ukuran Keberhasilan
Dampak ekonomi juga harus menjadi ukuran keberhasilan. Aset yang disita dapat berupa perusahaan yang masih berproduksi, kendaraan yang menyusut nilainya, atau bangunan yang membutuhkan perawatan. Kesalahan pengelolaan dapat mengurangi nilai yang akhirnya tersedia bagi negara dan korban.
Panduan pengelolaan aset StAR menekankan pemeliharaan nilai selama proses hukum. Untuk usaha yang masih beroperasi, pengelola sementara merupakan salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan dalam kerangka hukum yang berlaku.
Kepastian hukum yang lemah dapat menambah biaya usaha. Pengusaha akan memperhitungkan risiko rekening tertahan dan biaya membela kepemilikan. Bank dapat menjadi lebih berhati-hati memberikan kredit. Investor dapat menunda keputusan apabila cakupan tindakan aparat sulit diprediksi.
Besarnya dampak bersih terhadap ekonomi memerlukan data pelaksanaan. Namun, jalur risikonya dapat dikenali sejak sekarang. Pemblokiran yang keliru dapat menghentikan produksi, menurunkan penerimaan pajak, dan menghilangkan pekerjaan. Pemulihan hasil kejahatan yang tepat dapat mengembalikan daya beli korban dan memperbaiki persaingan usaha.
Karena itu, kesiapan penerapan harus diuji secara terbuka. Draf menyediakan masa persiapan melalui Pasal 74, yakni setelah 12 bulan sejak pengundangan dan terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas. Masa tersebut harus menghasilkan kemampuan operasional yang dapat diperiksa.
Publik perlu mengetahui apakah tersedia pemeriksaan cepat atas pemblokiran, bantuan pembelaan yang efektif, penilai independen, pengelola aset yang kompeten, dan pembayaran ganti kerugian yang dapat dilaksanakan. Sistem informasi perlu mencatat setiap tindakan, perubahan status, penilaian, penjualan, serta pengembalian aset.
Badan pengawas juga memerlukan akses dokumen, kemampuan memeriksa pengaduan, dan perlindungan dari konflik kepentingan. Pengaduan masyarakat harus mempunyai tenggat tindak lanjut dan hasil yang dapat diketahui pelapor. Aparat yang terbukti memeras perlu menghadapi konsekuensi pidana ketika unsur tindak pidananya terpenuhi.
Penting Aparat yang Bersih
Masyarakat tidak perlu menunggu seluruh institusi mencapai kesempurnaan untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan. Namun, sebelum kewenangan baru dijalankan, negara harus membuktikan kesiapan minimum yang dapat diuji. Kekurangan yang nyata harus diperbaiki, dan apabila membutuhkan perubahan jadwal atau ketentuan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum.
Ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset perlu mencakup uang yang kembali kepada korban dan negara, waktu penyelesaian, biaya pengelolaan, nilai aset yang terjaga, serta penanganan kesalahan aparat. Pengembalian harta milik orang yang sah juga merupakan keberhasilan penegakan hukum.
Korban korupsi dan penipuan membutuhkan negara yang mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan. Pemilik yang sah membutuhkan negara yang bersedia mengoreksi kesalahannya sendiri. Kedua kebutuhan itu menuntut aparat yang bersih dan pengadilan yang berintegritas.
Sebelum negara menggunakan kekuasaan lebih besar atas harta rakyat, negara terlebih dahulu harus membuktikan kemampuannya mengendalikan aparatnya sendiri. Tanpa itu, UU Perampasan Aset akan menjadi UU Pemerasan atas Nama Negara. Dan itu harus kita cegah!
*) CEO Investortrust
