Komisi III DPR: UU Perampasan Aset Jadi Instrumen Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
JAKARTA, investortrust.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan UU Perampasan Aset hadir sebagai instrumen baru untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Dalam pemaparan laporannya, Habiburokhman menjelaskan pembentukan UU Perampasan Aset berangkat dari belum optimalnya penegakan hukum dalam mengembalikan aset hasil kejahatan. Menurutnya, hukum selama ini belum cukup kuat jika hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa diikuti pemulihan aset.
Baca Juga
Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Tuntas Sebulan Lebih Cepat dari Target
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bahas 397 DIM dan Serap Aspirasi di 15 Provinsi
Habiburokhman memaparkan, pembahasan beleid tersebut telah melalui proses panjang dan terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komisi III DPR mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja digelar di 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi secara langsung.
Seluruh tahapan pembahasan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja, hingga tim perumus dan sinkronisasi, disebutnya berlangsung transparan dan dapat diikuti publik melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta situs resmi dpr.go.id.
Dari sisi materi muatan, DPR telah menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan itu mengembangkan draf aturan dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal, sekaligus mempertegas judul dengan frasa 'Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya'.
Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset disusun berdasarkan empat pilar utama. Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Pilar kedua yakni prosedur presisi melalui penerapan mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas.
Pilar ketiga mencakup tata kelola dan transparansi dengan mengatur pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Sementara pilar keempat adalah restorasi berkeadilan untuk memastikan pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Ruang lingkup aturan ini juga diperluas ke sejumlah kejahatan berdampak luas, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi maupun yang merugikan ekonomi masyarakat luas.
Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Prioritaskan Korban
Habiburokhman menjelaskan, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana ditempuh melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, regulasi ini mewajibkan pengawasan independen, pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di persidangan, serta transparansi digital melalui jejak audit permanen.
Baca Juga
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain mengembalikan hasil kejahatan ke kas negara, aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk memulihkan kerugian korban tindak pidana, dengan tetap melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
Di penghujung laporannya, Habiburokhman menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Badan Keahlian, pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa. Ia juga secara khusus mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan regulasi ini sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.
