RUU Perampasan Aset Segera Disahkan di Paripurna DPR, Ini 10 Poin Pentingnya
JAKARTA, investortrust.id - Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dikutip dari Antara, keputusan pembicaraan tingkat I tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" kata Dasco yang dijawab setuju oleh peserta rapat.
Baca Juga
Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Tabrak HAM, Pakar Hukum Ungkap Alasannya
Persetujuan itu dilakukan setelah masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset, dan juga laporan proses pembahasan RUU dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Selain itu, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangannya untuk persetujuan RUU tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan terdapat 10 pokok pembahasan yang bergulir dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan panitia kerja (panja) telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah RUU melalui pembahasan sebanyak 397 daftar inventarisir masalah (DIM), terdiri atas DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
"Pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," kata Habiburokhman.
Dijelaskan, pokok pembahasan yang pertama, yakni soal judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Nomenklatur RUU itu berubah dari yang semula berjudul RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Kemudian pokok pembahasan yang kedua, yaitu soal ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk, katanya, tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
Pokok pembahasan ketiga, yaitu penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Yang keempat, pokok pembahasan juga soal pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
"Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," katanya.
Pokok pembahasan keenam, yaitu jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Selanjutnya yang ketujuh, pokok pembahasan juga meliputi tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," katanya.
Baca Juga
DPR Siap Tancap Gas Bahas RUU Penyadapan setelah Rampungkan RUU Perampasan Aset
Pokok pembahasan yang kesembilan, yaitu pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Kemudian, pokok pembahasan kesepuluh, yaitu pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Di sela pembahasan, Habiburokhman menyampaikan bahwa Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan demi mewujudkan undang-undang yang partisipatif dan berkeadilan.
