Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Tabrak HAM, Pakar Hukum Ungkap Alasannya

JAKARTA, investortrust.id — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai bukan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan instrumen krusial dalam melindungi hak ekonomi dan sosial masyarakat yang kerap dirampas oleh para pelaku kejahatan.

Pakar hukum Suhardi Somomoeljono menegaskan bahwa perlindungan HAM pada dasarnya hanya berlaku untuk kepemilikan harta yang sah menurut hukum, bukan aset yang didapat dari hasil tindak pidana.

"Namun, Indonesia secara selektif sesuai dengan prinsip kedaulatan negara hukum tidak serta-merta menerapkan doktrin internasional secara murni seperti tersebut di atas," kata Suhardi dalam RDPU Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana di Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Kemenkum Masih Susun DIM RUU KUHAP, Fokus Perlindungan HAM dan Restorative Justice

Suhardi meluruskan anggapan keliru yang menyebut RUU ini menabrak prinsip HAM. Menurutnya, norma internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) telah mendukung mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana demi menjaga kepentingan publik.

"RUU Perampasan Aset adalah bentuk manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan, correction. Bahwa kejahatan korupsi, narkotika, pencucian uang telah merampas hak ekonomi dan sosial rakyat," kata Suhardi.

Ia menekankan pentingnya peran negara untuk tidak sekadar menindak fisik atau memberikan hukuman badan kepada pelaku, melainkan memulihkan kerugian korban melalui perampasan aset kejahatan sebagai bentuk keadilan yang hakiki.

Di sisi lain, guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), Suhardi menyarankan agar proses hukum (pro justitia) dijadikan jaminan utama pelaksanaan HAM dalam RUU ini. Penindakan seperti pemblokiran hingga penyitaan harus tetap mengedepankan prinsip due process of law dan diawasi oleh pengadilan.

"Selama APH (aparat penegak hukum) bekerja dalam skop pro justitia dengan surat perintah, penetapan pengadilan, due process of law, maka dapat ditengarai tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar," tuturnya.