10 Poin Krusial UU Perampasan Aset: Perampasan Tanpa Putusan Pengadilan hingga Badan Pengelola
JAKARTA, investortrust.id - Rapat paripurna DPR telah mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan RUU ini telah dinantikan selama 18 tahun sejak diinisiasi Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 lalu.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan UU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Melalui undang-undang tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU Perampasan Aset.
Baca Juga
Komisi III DPR: UU Perampasan Aset Jadi Instrumen Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
Terdapat setidaknya 10 poin krusial dalam UU Perampasan Aset.
Pertama, UU Perampasan Aset mengatur mengenai perampasan tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Dengan mekanisme itu, negara dapat merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp 1 miliar saat diperoleh.
"Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku," tulis Pasal 7 draf RUU Perampasan Aset.
Kedua, UU Perampasan Aset mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Selain korupsi, terdapat enam tindak pidana lainnya yang aset pelakunya dapat dirampas melalui putusan pengadilan atau tanpa putusan pidana. Pasal 4 UU Perampasan Aset menyebut selain korupsi, perampasan aset mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Penjelasan pasal mencakup judi online (judol), investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto.
Ketiga, beleid baru ini mengatur mengenai jenis aset yang dapat dirampas yang diatur dalam Pasal 5. Aset yang dapat dirampas meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.
Keempat, pengajuan permohonan perampasan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36. Dalam UU Perampasan Aset, jaksa pengacara negara (JPN) mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana kepada pengadilan. Terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang.
"Dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset, jaksa pengacara negara yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana," tulis Pasal 36.
Kelima, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan yang diatur dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21. Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama 5 hari dan diperpanjang maksimal 15 hari. Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama dua hari, dengan durasi maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang satu kali selama 7 hari. Penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.
Keenam, perampasan aset di luar negeri. Dalam Pasal 22, negara dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Jika permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
Ketujuh, Perlindungan pihak ketiga (Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37). Dalam aturan itu, pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik dapat mengajukan keberatan serta ganti kerugian. Namun, hak mengajukan keberatan tidak diberikan kepada buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.
Kedelapan, proses pemeriksaan dan upaya hukum perampasan aset diatur dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50): Pemeriksaan perkara di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.
Kesembilan, badan pengelola aset dan badan pengawas aset yang diatur dalam Pasal 52 hingga Pasal 67: Pasal 52 menyatakan, "Penyidik dan jaksa pengacara negara yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Baca Juga
Sementara itu, Pasal 53 ayat (1) menyatakan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk presiden. Pasal 53 ayat (2) menyatakan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan terbuka berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden," tulis Pasal 53 ayat (3).
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset diawasi oleh badan pengawas yang dibentuk presiden. Badan tersebut terdiri dari lima orang dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Kesepuluh, penerapan UU Perampasan Aset. Pasal 72 dan Pasal 74 menyatakan perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.
