Dasco Sebut UU Perampasan Aset Bikin Harta Bandar Judol hingga Penipu Travel Umrah Bisa Langsung Disita
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun ini membawa dampak luas, termasuk kewenangan negara untuk menyita harta kekayaan pelaku kejahatan non-korupsi seperti bandar judi online (judol) hingga penipu biro perjalanan umrah.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa aturan baru ini dirancang agar hasil tindak pidana yang merugikan masyarakat luas dapat segera dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
"Bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Dasco, cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi semata, melainkan menyasar berbagai kejahatan ekonomi yang kerap memakan korban di tengah masyarakat. Selain itu, penyitaan aset tetap dapat dieksekusi meskipun pelaku tindak pidana melarikan diri.
"Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita. Kemudian Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, disita juga," jelas Dasco.
Baca Juga
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang setelah Penantian 18 Tahun
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Dasco menambahkan bahwa regulasi ini juga mengamanatkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola sekaligus mengawasi aset-aset hasil sitaan tersebut.
"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat," imbuhnya.
Disahkan dalam Rapat Paripurna
Pengesahan UU Perampasan Aset ketok palu dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan didampingi oleh jajaran Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
"Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota dewan apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan di hadapan peserta sidang.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak dengan kata "Setuju" oleh seluruh anggota dewan yang hadir, disusul ketukan palu tanda pengesahan.
Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, yang turut menyampaikan pandangan akhir pemerintah. Disahkannya beleid ini sekaligus menandai berakhirnya proses pembahasan panjang regulasi perampasan aset yang telah bergulir selama hampir dua dekade terakhir.
