RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
JAKARTA, investortrust.id - DPR akan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Salah satu agenda dalam rapat paripurna hari ini adalah pembahasan tingkat II dan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rapat paripurna akan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pukul 09.30 WIB.
"Agenda, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian agenda rapat paripurna dikutip laman resmi DPR.
Baca Juga
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan di Paripurna DPR, Ini 10 Poin Pentingnya
Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dikutip dari Antara, keputusan pembicaraan tingkat I tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" kata Dasco yang dijawab setuju oleh peserta rapat.
Berdasarkan draf RUU Perampasan Aset terakhir yang dibahas pada 16 November 2026 yang diterima investortrust.id, terdapat sejumlah poin penting yang diatur dalam RUU tersebut.
Beberapa di antaranya, mengatur tindak pidana selain korupsi yang dapat dikenakan perampasan aset, seperti tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak terhadap masyarakat luas.
Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas
Tak hanya itu, RUU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas pengelola aset. Aturan mengenai pembentukan badan itu tercantum dalam Pasal 53 hingga Pasal 67 draf RUU Perampasan Aset.
Pasal 53 ayat (1) berbunyi, "Pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden."
Sementara Pasal 52 ayat (2) menyatakan pengelolaan aset dilaksanakan secara transparan dan terbuka berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden," tulis Pasal 53 ayat (3).
Selanjutnya, Pasal 54 mengatur mengenai tugas badan pengelola aset rampasan.
Pasal 54 ayat (2), berbunyi "Tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengelolaan aset sebelum adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengelolaan aset setelah adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tugas sebagaimana tersebut meliputi penyimpanan aset tindak pidana, pengamanan aset tindak pidana, pemeliharaan aset tindak Pidana, dan penilaian aset tindak pidana Tugas pengelolaan aset tersebut meliputi pengembangan aset tindak pidana, penggunaan aset tindak pidana, penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang terhadap aset tindak pidana, pemanfaatan aset tindak pidana, dan pengembalian aset tindak pidana.
"Tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara," tulis Pasal 54 ayat (5).
Baca Juga
DPR Siap Tancap Gas Bahas RUU Penyadapan setelah Rampungkan RUU Perampasan Aset
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan pengelola aset tersebut diawasi oleh badan pengawas yang pembentukannya diatur dalam Pasal 60 RUU Perampasan Aset. Badan pengawas itu juga bertugas mengawasi pelaksanakan perampasan aset.
"Pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden," tulis Pasal 61 ayat (1).
Badan pengawas nantinya beranggotakan lima orang yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu masa jabatan.
Badan pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa pengacara negara sesuai UU Perampasan Aset. Badan itu juga bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan pengelola aset, memastikan terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perampasan aset dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun kode etik, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan perampasan aset hingga pengelolaannya.
Tak hanya itu, badan pengawas juga menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, memberikan sanksi kepada penyidik dan jaksa pengacara negara yang melanggar kode etik, melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perampasan aset, dan mengevaluasi kinerja dalam perampasan aset, baik mekanisme permohonan maupun pengelolaannya.
"Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset secara berkala satu kali dalam satu tahun yang disampaikan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tulis Pasal 62 ayat (3).
