UU Perampasan Aset, Bisakah Uang Korupsi dan Penipuan Dikembalikan?
DPR menyetujui aturan yang membuka jalan untuk merampas hasil kejahatan meski pelakunya belum dapat dijatuhi pidana. Bagi negara dan korban, ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak uang yang benar-benar kembali dan berapa lama mereka harus menunggu.
JAKARTA, Investortrust.id — Bagi calon jemaah umrah yang kehilangan tabungan, vonis penjara terhadap pemilik biro perjalanan menyisakan satu pertanyaan penting. Apakah uang mereka bisa dikembalikan? Pertanyaan serupa muncul ketika uang proyek pemerintah dikorupsi, dibelikan tanah, lalu dicatat atas nama orang lain. Pelaku bisa dihukum, tetapi negara masih harus menemukan tanah itu, membuktikan asal uang pembeliannya, dan memulihkan nilainya.
Persoalan itulah yang hendak dijawab Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR menyetujui rancangan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja, Habiburokhman, menyebut pemulihan kerugian negara dan korban sebagai tujuan pembentukannya.
Dirintis PPATK sejak 2003, RUU Perampasan Aset menempuh perjalanan lebih dari dua dekade sebelum disetujui DPR pada 19 November 2026. Pembahasan pasal demi pasal antara DPR dan pemerintah pada tahap akhir berlangsung sekitar dua pekan.
Per 19 November 2026, RUU Perampasan Aset telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR. Menurut laporan Panja yang dikutip Investortrust, DPR membahas 397 butir daftar inventarisasi masalah. Naskahnya berkembang dari 67 menjadi 74 pasal. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan selesai lebih cepat dari target 15 Desember 2026, setelah rangkaian rapat dengar pendapat dan penyerapan aspirasi di 15 provinsi.
Baca Juga
UU Perampasan Aset Akan Sukses Jika Aparat Penegak Hukum Bersih
Ada konsekuensi penting bagi masyarakat dan aparat. Menurut ketentuan penutup naskah yang disetujui DPR, pelaksanaan baru dimulai setelah 12 bulan sejak pengundangan dan setelah terbentuk badan pengawas serta badan pengelola aset. Dengan demikian, tanggal rapat paripurna belum dapat dijadikan patokan untuk menghitung hari pertama aparat menggunakan kewenangan baru. Nomor undang-undang dan tanggal pengundangannya belum terkonfirmasi dalam sumber yang tersedia saat artikel ini disusun.
Ketentuan penting: mengejar aset
Draf final yang diterima Investortrust memuat dua jalur. Pada jalur pertama, perampasan aset didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Pada jalur kedua, pengadilan dapat memeriksa perkara mengenai aset meskipun belum ada putusan pidana terhadap orangnya. Jalur kedua, dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture, merupakan perubahan paling penting. Manfaatnya paling mudah dipahami ketika tersangka melarikan diri atau meninggal dunia, sementara aliran uang dan harta yang dibeli dengan uang itu masih dapat ditelusuri.
Kewenangan tersebut memiliki batas. Menurut pemberitaan yang mengutip Pasal 6 naskah yang disetujui DPR, keadaan yang dicakup antara lain tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Untuk jalur tanpa putusan pidana terhadap pelaku, Pasal 6 ayat (2) juga menyebut nilai aset paling sedikit Rp1 miliar, di samping persyaratan pada ayat sebelumnya. Besarnya kekayaan seseorang, dengan sendirinya, belum membuktikan hubungan harta itu dengan tindak pidana.
Perbedaan antara penyitaan dan perampasan menentukan nasib pemilik. Penyitaan mengamankan aset selama proses hukum agar harta tidak hilang atau berpindah tangan. Perampasan menentukan nasib akhir aset melalui putusan pengadilan. Menurut penjelasan Panja, prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi atau pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, dan pelaksanaan. Di persidangan itulah dasar permohonan aparat diuji dan pihak yang mengaku sebagai pemilik sah perlu mendapat kesempatan membela haknya. Perampasan melalui jalur ini juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Cakupannya meliputi korupsi dan enam kelompok tindak pidana lain. Keenamnya adalah narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada masyarakat luas. Bagi pembaca yang mengikuti kasus investasi bodong atau penipuan perjalanan umrah, kelompok terakhir ini paling relevan. Penerapannya tetap bergantung pada unsur tindak pidana dan bukti mengenai aset dalam setiap perkara.
Bagaimana dengan pidana mati bagi koruptor? Menurut Pasal 4 ayat (2) draf final yang diterima Investortrust, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati dengan merujuk pada undang-undang mengenai korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan terkait. Ayat itu sendiri tidak merinci kriteria penjatuhannya. Bagi pembaca, dua perkara hukumnya perlu dibedakan. Hakim yang memeriksa permohonan perampasan menilai hubungan harta dengan kejahatan. Penjatuhan pidana mati menyangkut kesalahan seseorang dan memerlukan perkara pidana tersendiri.
Apakah Indonesia sudah layak?
Indonesia sudah layak memiliki UU Perampasan Aset. Negara memiliki kebutuhan nyata sekaligus pengalaman awal untuk menjalankannya. Dalam Laporan Kinerja 2025, KPK mencatat pemulihan aset sekitar Rp1,53 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa aparat telah bekerja dengan instrumen yang tersedia sebelum UU baru disetujui. Tantangannya sekarang adalah memperluas kemampuan tersebut ke perkara yang sulit dituntaskan, sekaligus memastikan korban memperoleh bagian yang menjadi haknya.
Secara sosial, kebutuhan paling jelas terlihat pada kejahatan dengan banyak korban. Seribu orang yang masing-masing kehilangan Rp10 juta menanggung kerugian gabungan Rp10 miliar. Bagi setiap keluarga, ongkos mencari aset dan berperkara sendiri bisa menghabiskan bagian yang hendak diperjuangkan. Penelusuran bersama dan mekanisme pembayaran yang terbuka memberi mereka peluang pemulihan yang lebih masuk akal. Korban perlu mengetahui cara mendaftarkan tagihan, bagaimana nilainya diverifikasi, dan bagaimana uang dibagi jika aset yang ditemukan hanya menutup sebagian kerugian.
Secara budaya, tantangannya muncul ketika nama pada dokumen berbeda dari pihak yang sesungguhnya membayar atau menguasai harta. Rumah yang tercatat atas nama anak bisa berasal dari warisan yang sah. Rumah serupa juga bisa dibeli dengan uang hasil korupsi orang tuanya. Hubungan keluarga tidak menjawab pertanyaan itu. Riwayat pembayaran, waktu pembelian, dokumen waris, dan penguasaan atas rumah jauh lebih bernilai sebagai bukti. Ketelitian seperti ini memungkinkan negara mengejar harta titipan sekaligus melindungi keluarga yang memperoleh hartanya secara sah.
Secara politik, persetujuan DPR dan pemerintah menunjukkan adanya dukungan untuk membentuk undang-undang. Ujian berikutnya datang ketika bukti mengarah kepada orang yang dekat dengan kekuasaan, atau ketika aparat meminta pemblokiran harta seorang lawan politik. Habiburokhman sendiri mengingatkan dalam paripurna agar perampasan aset tidak menjadi senjata politik atau sarana pemerasan. Publik akan menilai komitmen itu dari konsistensi pemilihan perkara, alasan tertulis setiap tindakan, dan keberanian hakim menolak permohonan yang lemah.
Secara hukum, pengalaman KPK memberi Indonesia modal awal. Masa persiapan sebelum pelaksanaan memberi kesempatan untuk membangun dua kemampuan yang sama pentingnya, yakni keahlian membuktikan asal-usul aset dan kemampuan menjaga nilainya. Menelusuri uang ke sebuah perusahaan memerlukan penyidik dan analis keuangan. Mengelola perusahaan yang sedang disengketakan agar tetap membayar gaji, memenuhi kontrak, dan mempertahankan nilainya memerlukan keahlian berbeda. Di sinilah mutu badan pengawas dan badan pengelola akan menentukan hasil.
Harga ekonomi korupsi
Secara ekonomi, Indonesia layak memiliki UU Perampasan Aset. Alasan terkuatnya adalah kerugian yang selama ini tetap ditanggung negara, rumah tangga, dan pelaku usaha meski penjahatnya sudah dipenjara. Ketika uang pembangunan dikorupsi, masyarakat kehilangan layanan yang seharusnya mereka terima. Ketika tabungan tersedot investasi bodong, keluarga bisa kehilangan biaya pendidikan atau modal usaha. Perampasan aset memberi peluang untuk memulihkan sebagian kerugian itu sekaligus mengurangi keuntungan yang dapat dinikmati pelaku.
Bagi keuangan negara, manfaatnya bergantung pada nilai yang benar-benar kembali. KPK mencatat pemulihan aset senilai Rp1,53 triliun pada 2025, sebelum DPR menyetujui UU Perampasan Aset. Angka itu memberi gambaran tentang skala pemulihan yang sudah pernah dicapai. Bentuk manfaatnya pun berbeda. Uang hasil lelang dapat masuk ke kas negara. Gedung rampasan yang digunakan instansi pemerintah dapat menghemat biaya sewa. Keduanya bernilai ekonomi, tetapi hanya yang pertama menghasilkan kas. Karena hasil setiap perkara berbeda dan waktu penyelesaiannya sulit dipastikan, pemerintah perlu berhati-hati memasukkannya sebagai andalan pembiayaan APBN.
Bagi korban, kecepatan pengembalian menentukan besarnya manfaat. Ambil ilustrasi 1.000 korban penipuan yang masing-masing kehilangan Rp10 juta. Total kerugian mereka Rp10 miliar. Jika tersedia Rp6 miliar bersih untuk dibagikan secara proporsional, setiap korban memperoleh Rp6 juta, atau 60% dari kerugiannya. Bagi pedagang kecil, uang itu bisa menjadi modal untuk kembali membeli barang dagangan. Bila pembayaran tertunda tiga tahun, ia mungkin sudah menutup usaha atau berutang dengan bunga. Karena itu, persentase uang yang kembali dan lama korban menunggu sama pentingnya dengan nilai putusan pengadilan.
Bagi dunia usaha, manfaat jangka panjangnya terletak pada persaingan yang lebih sehat. Bayangkan dua kontraktor berebut proyek pemerintah. Yang pertama mengandalkan harga dan mutu. Yang kedua membayar suap. Jika kontraktor kedua tetap dapat menikmati keuntungan proyek setelah perkaranya terungkap, perusahaan yang tertib dirugikan dua kali. Ia kehilangan kontrak dan menghadapi pesaing yang bisa memakai hasil kejahatan untuk merebut proyek berikutnya. Peluang yang nyata untuk melacak dan merampas hasil korupsi mengubah perhitungan itu. Daya cegahnya bergantung pada seberapa besar pelaku percaya bahwa perbuatannya akan terungkap dan hartanya dapat dijangkau.
Baca Juga
10 Poin Krusial UU Perampasan Aset: Perampasan Tanpa Putusan Pengadilan hingga Badan Pengelola
Risiko ekonomi terbesar muncul ketika tindakan terhadap pemilik ikut melumpuhkan usaha yang masih layak. Misalnya, seorang tersangka memiliki saham di pabrik yang mempekerjakan ratusan orang. Saham milik tersangka, rekening operasional perusahaan, dan mesin yang menjadi agunan kredit menyangkut hak ekonomi yang berbeda. Jika seluruh rekening diblokir tanpa penilaian yang cermat, pekerja bisa kehilangan gaji, pemasok gagal menerima pembayaran, dan pabrik kehilangan pesanan. Nilai saham yang hendak diselamatkan pun ikut jatuh. Untuk usaha yang masih layak, panduan pemulihan aset Bank Dunia dan PBB membahas pilihan berupa pengelola sementara agar kegiatan yang sah dapat terus berjalan selama proses hukum. Kepastian mengenai aset mana yang dipersoalkan dan bagaimana hak pihak lain dilindungi juga penting bagi bank dan investor saat memutuskan apakah mereka bersedia membiayai usaha tersebut.
Pada tingkat nasional, perampasan aset tidak otomatis menambah produk domestik bruto (PDB). Peralihan kepemilikan sebuah pabrik senilai Rp100 miliar tidak dengan sendirinya menciptakan produksi baru senilai Rp100 miliar. Dampak terhadap pertumbuhan muncul kemudian melalui penggunaan aset itu. Pabrik yang tetap beroperasi menghasilkan barang dan membayar pekerja. Modal yang kembali kepada korban dapat membantu membuka kembali usaha. Dalam jangka lebih panjang, apabila pelaksanaan UU mengurangi keuntungan dari suap, lebih banyak proyek berpeluang jatuh kepada perusahaan yang mampu menawarkan mutu dan harga terbaik. Sebaliknya, penegakan yang sulit diprediksi dapat membuat pengusaha menunda investasi.
Dengan demikian, ada tiga ukuran ekonomi yang layak diumumkan setelah UU berjalan, yakni berapa persen kerugian yang pulih setelah biaya pengelolaan, berapa lama uang sampai kepada pihak yang berhak, dan apakah usaha produktif yang terkait perkara tetap dapat membayar pekerja serta pemasoknya. Dari ketiganya, publik bisa menilai nilai sesungguhnya sebuah perampasan. Deretan mobil sitaan bisa menjadi berita hari ini. Bagi korban, yang mengubah hidupnya adalah modal yang kembali dan usaha yang bisa dibuka lagi.
Yang untung dan yang tangung risiko
Manfaat terbesar bagi negara ialah terbukanya peluang mengembalikan uang publik. Bagi korban penipuan, manfaatnya lebih langsung lagi, yakni memperoleh kembali sebagian atau seluruh tabungan. Bagi penegak hukum, perampasan juga dapat memutus modal yang memungkinkan suatu jaringan membiayai kejahatan berikutnya. Namun, manfaat tersebut baru terwujud setelah aset ditemukan, klaim kepemilikannya diperiksa, nilainya dipertahankan, dan hasilnya diserahkan kepada pihak yang berhak. Pengembalian kepada korban dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik juga mendapat tempat dalam kerangka pemulihan aset Konvensi PBB Antikorupsi.
Risiko paling serius ialah salah sasaran. Bayangkan uang hasil penipuan masuk ke rekening perusahaan yang juga menampung penjualan sah. Pemblokiran seluruh rekening dapat menahan gaji pekerja dan pembayaran kepada pemasok. Sebaliknya, membiarkan seluruh dana tetap bergerak membuka peluang hilangnya uang korban. Jawaban yang adil bergantung pada kemampuan aparat menunjukkan transaksi yang dipersoalkan, hakim menilai seberapa luas pembatasan diperlukan, dan pihak yang dirugikan memperoleh pemeriksaan secara cepat.
Kerugian lain dapat timbul setelah aset berhasil diamankan. Kendaraan menyusut nilainya, bangunan memerlukan perawatan, dan perusahaan dapat kehilangan pelanggan selama sengketa berlangsung. Aset yang ditaksir Rp10 miliar saat disita bisa menghasilkan jauh lebih sedikit setelah penjualan dan biaya pengelolaan. Karena itu, angka sitaan perlu dilaporkan terpisah dari hasil penjualan bersih dan jumlah yang telah dibayarkan kepada korban atau dikembalikan kepada negara. Selisih ketiga angka tersebut menunjukkan seberapa baik negara mengelola barang yang berada dalam penguasaannya.
Apakah pelaku kejahatan akan jera?
Perampasan aset dapat memperkuat daya cegah, tetapi pengaruhnya bergantung pada kepastian penegakan. Orang yang mempertimbangkan kejahatan bermotif ekonomi akan memperhitungkan peluang menikmati hasilnya. Jika ia melihat bahwa uang dapat ditelusuri meski sudah berubah menjadi tanah atau saham, keuntungan yang ia harapkan mengecil. Jika aset jarang ditemukan dan perkara berjalan bertahun-tahun, ancaman di atas kertas hanya sedikit mengubah perhitungan itu.
Baca Juga
Kajian National Institute of Justice Amerika Serikat atas penelitian mengenai daya cegah menunjukkan bahwa persepsi tentang peluang tertangkap lebih berpengaruh daripada beratnya ancaman hukuman. Temuan itu membahas penegakan pidana secara umum. Besarnya pengaruh UU Indonesia terhadap korupsi atau pengulangan kejahatan baru dapat dinilai setelah ada data pelaksanaan. Bahkan dalam perkara yang efek jeranya sulit diukur, mengembalikan uang kepada korban tetap merupakan hasil yang bernilai.
Praktik di negara lain
Konvensi PBB Antikorupsi memberi titik temu bagi berbagai sistem hukum. Pasal 54 ayat (1) huruf c meminta negara peserta mempertimbangkan perampasan tanpa pemidanaan ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam keadaan lain yang sesuai. Caranya berbeda antarnegara, terutama menyangkut siapa yang harus membuktikan apa dan bagaimana pemilik yang sah dapat membela diri.
Bagian 5 Proceeds of Crime Act 2002 menyediakan jalur perdata untuk memulihkan harta yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Pengadilan menilai bukti dengan standar balance of probabilities, yakni apakah asal-usul melawan hukum itu lebih mungkin benar daripada sebaliknya. Pelajarannya terletak pada kejelasan pertanyaan yang harus dijawab hakim dan standar bukti yang dipakai.
Amerika Serikat
Dalam perkara civil forfeiture federal yang tunduk pada 18 USC § 983, pemerintah memikul beban membuktikan bahwa harta memenuhi syarat untuk dirampas. Undang-undang juga menyediakan pembelaan innocent owner bagi pemilik yang dapat menunjukkan bahwa ia memenuhi syarat perlindungan. Kedua ketentuan ini penting ketika suatu aset digunakan untuk kejahatan oleh orang lain.
Filipina
Republic Act No. 1379 menyasar kekayaan pejabat atau pegawai publik yang diperoleh selama menjabat dan nyata-nyata tidak sebanding dengan gaji serta penghasilan sah lainnya. Ketimpangan yang dibuktikan menjadi dasar dugaan awal. Pejabat bersangkutan mendapat kesempatan menjelaskan sumber kekayaannya di pengadilan. Model ini relevan bagi Indonesia karena menunjukkan pentingnya data penghasilan yang andal dan kesempatan untuk membantah dugaan negara.
Ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset dapat dibaca dari empat angka yang mudah dipahami publik, yakni berapa nilai aset yang diputus untuk dirampas, berapa hasil bersih yang berhasil dipulihkan, berapa yang telah diterima korban atau negara, dan berapa lama prosesnya. Bagi calon jemaah yang kehilangan tabungan, saat paling berarti dalam perkara itu adalah ketika uang kembali masuk ke rekeningnya.
Dirintis PPATK sejak 2003, RUU Perampasan Aset menempuh perjalanan lebih dari dua dekade sebelum disetujui DPR pada 19 November 2026. Pembahasan pasal demi pasal antara DPR dan pemerintah pada tahap akhir berlangsung sekitar dua pekan.
