Membaca Gibran
Oleh: Ana Mustamin - Pemerhati komunikasi publik, alumnus Komunikasi Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia
INVESTORTRUST - Gibran Rakabuming Raka tidak pernah meyakinkan kita dengan kata-kata. Ia meyakinkan kita dengan diamnya. Dan dari diam itu, publik bertanya-tanya. Sejak awal, ia tampil dengan jawaban singkat, senyum tipis, ekspresi datar, dan gestur yang hemat. Dalam psikologi komunikasi, ini disebut low arousal communication: tidak memancing emosi, tidak menaikkan tensi, tidak memberi bahan untuk diserang. Lawan bingung harus menyerang dari mana.
Masalahnya, strategi ini hanya berhasil dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, publik akan bertanya: di balik diam yang begitu rapi itu, ada ketenangan, atau ada kekosongan yang tidak berani dibuka?
Pertanyaan itu menjadi penting karena cara Gibran naik ke kursi Wakil Presiden telah mengubah aturan main. Ia maju setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia, dalam putusan yang kemudian dinyatakan Majelis Kehormatan MK sendiri mengandung pelanggaran etik berat, karena diputuskan oleh ketua MK yang memiliki hubungan keluarga dengannya.
Secara hukum, putusan itu tetap berlaku. Secara psikologi publik, kerusakan sudah terjadi. Dalam teori procedural justice, kepercayaan tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi oleh persepsi keadilan prosesnya. Ketika prosesnya dirasa tidak adil, hasil sebesar apapun akan selalu dibaca dengan curiga.
Akibatnya, Gibran tidak pernah memulai dari titik yang sama dengan anak muda lain. Ia memulai dari titik yang aturannya sudah disesuaikan untuknya. Dan itu merusak janji meritokrasi yang paling dasar: siapa yang paling kompeten, paling jujur, dan paling bekerja keras, dialah yang naik.
Gibran naik dari Wali Kota kurang dari dua tahun, langsung menjadi Wakil Presiden, tanpa rekam jejak panjang dalam pengambilan keputusan nasional dan tanpa gagasan besar yang teruji di depan publik. Sementara jutaan anak muda Indonesia menempuh jalan sebaliknya: kuliah dengan ijazah yang tak diragukan, bekerja dari bawah, tanpa nama keluarga.
Pesan yang dikirim negara kepada mereka menjadi sangat berbahaya: aturan bisa ditekuk, kejujuran bisa ditunda, asalkan kedekatan politiknya cukup kuat. Dalam psikologi pembangunan, ini melahirkan learned helplessness kolektif. Anak muda belajar bahwa usaha tidak sebanding dengan hasil. Mereka menjadi sinis, apatis, atau meniru cara yang sama: mencari kedekatan, bukan meningkatkan kompetensi.
Pola yang sama terlihat dalam gesturnya. Dalam psikologi komunikasi nonverbal, ada beda antara self-regulation dan avoidance. Yang pertama mengendalikan emosi agar pesan tetap jernih. Yang kedua mengendalikan emosi agar pesan tidak perlu disampaikan. Gibran lebih sering tampil sebagai yang kedua.
Ketika isu ijazah menguat, ia tidak pernah menjelaskan secara terbuka dan sistematis riwayat pendidikannya dengan dokumen yang bisa diverifikasi publik. Ketika rekam jejak digitalnya ramai dibicarakan, ia memilih diam. Dalam teori image repair, diam yang berkepanjangan bukan strategi perbaikan citra, melainkan penundaan yang hanya berhasil jika publik lupa. Dan di era digital, publik tidak lagi mudah lupa.
Pengunduran dirinya pada 12 November 2026 mengulang pola itu. Ia datang ke MPR tanpa pengawalan, tanpa pelat RI 2, bertemu pimpinan MPR hanya sekitar 20 menit, menyerahkan surat, meminta segera diproses, lalu pergi.
Secara gestur, itu elegan. Ia melepas simbol kekuasaan sebelum kekuasaan itu dilepas secara formal. Secara substansi, ia kembali tidak menjelaskan. Ia mundur dari jabatan, tetapi tidak pernah mundur dari persoalan yang membuatnya harus mundur.
Inilah yang disebut high control, low disclosure: kontrol gestur sangat tinggi, keterbukaan informasi sangat rendah. Terlihat kuat di depan kamera, tetapi tidak membuat publik yakin di dalam hati.
Timing mundurnya memang cerdas. Ia mundur sehari sebelum Hak Menyatakan Pendapat dibahas di DPR, sehingga ia berhasil merebut frame: ia yang memilih mundur, bukan ia yang dimakzulkan. Tetapi kecerdasan timing tidak sama dengan penyelesaian masalah. Mundur menyelesaikan krisis jabatan, bukan krisis kepercayaan.
Padahal krisis kepercayaan itulah yang akan menentukan nasibnya pada 2029.
Nilai jual politik pada dasarnya terdiri dari tiga hal: competence, integrity, dan relatability. Hari ini Gibran hanya memiliki yang ketiga, itupun semu, karena blusukan dan gaya santai. Dua yang pertama justru yang paling rusak.
Integritasnya rusak karena cara naiknya yang bermasalah etik dan persoalan ijazah yang berujung pada putusan Mahkamah Agung. Dalam teori trust repair, kepercayaan yang rusak karena integritas tidak bisa diperbaiki dengan diam. Ia hanya bisa diperbaiki dengan pengakuan dan bukti yang bisa diverifikasi.
Kompetensinya dipertanyakan karena publik tidak pernah melihatnya mengambil keputusan sulit yang bisa dinilai. Yang publik lihat adalah gestur, bukan gagasan. Dalam kontestasi kepemimpinan, gestur saja tidak akan cukup. Lawannya bisa saja anak-anak muda lain yang lebih kompeten, yang rekam jejaknya bersih, yang ijazahnya kredibel, dan yang tidak perlu bersembunyi di balik nama bapaknya.
Paradoks Gibran adalah: strategi yang mungkin membuatnya selamat di 2026 - mundur elegan, diam, tidak melawan; bisa jadi membuatnya tidak laku di 2029. Karena hanya pemilih bodoh yang mau memilih pemimpin yang pandai menghindar. Kita tentu mencari pemimpin yang berani menjelaskan.
Jika Gibran ingin kembali ke arena politik, ia harus melakukan satu hal yang belum pernah ia lakukan: berbicara dengan jujur tentang dirinya sendiri. Bukan tentang bapaknya, bukan tentang Prabowo, bukan melalui juru bicara. Tetapi sebagai Gibran, dengan narasi miliknya sendiri.
Tanpa itu, mundurnya pada 12 November 2026 bukanlah jeda menuju comeback, melainkan awal dari akhir yang perlahan.
Sebuah negara tidak bisa dibangun hanya dengan gestur yang elegan. Ia dibangun dengan kompetensi yang teruji, kejujuran yang bisa diverifikasi, dan sistem yang berlaku sama untuk semua anak bangsa.
Gibran mungkin sudah selesai dengan jabatannya. Pertanyaan yang tersisa adalah: apakah kita sudah selesai dengan sistem yang memungkinkannya naik tanpa merit, dan turun tanpa penjelasan?
Jika belum, maka pekerjaan kita sebagai publik masih jauh dari selesai.***
