Membaca dengan Jujur Akar Kemiskinan Papua

Oleh: Yosua Noak Douw - Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua

INVESTORTRUST – Kemiskinan di Papua sering dibicarakan dengan kesimpulan yang terlalu cepat. Kemiskinan berasal dari sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Cara pandang seperti ini perlu diluruskan. Mengapa? Bila kemiskinan Papua hanya terkait SDM yang rendah, masalah besar terkait aspek geografis, struktural, historis, pelayanan dasar, kebijakan, hak adat, dan rasa aman tertutup.

Lebih berbahaya, masyarakat seolah ditempatkan sebagai penyebab utama kemiskinan. Padahal, mereka justru merupakan pihak yang paling lama menanggung akibat dari keterbatasan akses pembangunan. Orang Papua memiliki pengetahuan lokal, daya tahan hidup, solidaritas sosial, relasi adat, kemampuan bertani, beternak, berburu, meramu, berdagang serta menjaga alam.

Di banyak kampung, masyarakat hidup dalam kondisi geografis yang berat. Namun, mereka masih bisa berkebun, membangun rumah, menjaga tanah adat, dan mempertahankan komunitasnya. Semua itu adalah bentuk kecerdasan sosial dan kultural yang tidak boleh dianggap rendah hanya karena tidak selalu diukur dengan ijazah formal atau standar ekonomi kota.

Namun, kemiskinan Papua nyata. Banyak keluarga memiliki pendapatan, pendidikan, dan layanan kesehatan terbatas. Mereka selalu mengalami harga barang mahal bahkan fasilitas jalan dan jembatan minim, akses pasar jauh hingga listrik dan internet belum stabil serta situasi keamanan yang selalu tidak kondusif. Karena itu, kemiskinan Papua multidimensi.

Tantangan Besar

Kemiskinan Papua sekali lagi adalah kemiskinan geografis. Banyak wilayah Papua memiliki tantangan alam sangat berat. Jarak antarwilayah jauh. Banyak kampung belum terhubung akses darat. Sebagian wilayah hanya dapat dijangkau dengan pesawat kecil, berjalan kaki atau melewati sungai dan lembah. Kondisi ini membuat biaya pembangunan mahal dan harga kebutuhan pokok melangit dibanding daerah lain.

Dalam keadaan seperti ini, masyarakat bukan miskin karena tidak mau bekerja. Mereka bekerja keras tetapi hasil kerja terhambat oleh keadaan wilayah. Petani dapat menanam ubi, sayur, kopi, buah merah, dan keladi tetapi hasil kebun sulit masuk pasar.

Mama-mama bisa berdagang, tetapi akses pasar sulit ditambah biaya transportasi mahal. Anak-anak ingin sekolah tetapi sekolah jauh atau guru tidak selalu hadir. Orang sakit membutuhkan pengobatan, tetapi Puskesmas sulit dijangkau. Maka, kemiskinan geografis harus dijawab dengan membuka isolasi wilayah.

Kemiskinan Papua juga merupakan kemiskinan struktural. Papua memiliki SDA tetapi masyarakat lokal belum selalu menjadi penerima manfaat. Ada wilayah yang kaya SDA tetapi masyarakat adat hidup dalam keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata kemampuan masyarakat melainkan struktur ekonomi yang belum adil.

Kemiskinan struktural tampak ketika masyarakat tidak memiliki akses modal, pasar, teknologi, jaringan pemasaran, perlindungan harga, dan kelembagaan ekonomi. Mereka memiliki tanah, tenaga, dan potensi lainnya tetapi belum dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan. Karena itu, pembangunan ekonomi Papua harus memastikan orang asli tidak sekadar penonton tetapi pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama.

Pelayanan Dasar

Kemiskinan Papua berkaitan erat dengan pelayanan dasar yang belum merata. Misalnya, akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, internet, perumahan, dan lain-lain. Semua ini harus dibenahi bila mau keluar dari kubangan kemiskinan.

Anak yang tinggal jauh dari sekolah tentu sulit bersaing dengan anak yang hidup di kota. Anak yang mengalami stunting akan menghadapi hambatan tumbuh kembang. Keluarga yang tidak memiliki air bersih lebih rentan terhadap penyakit. Masyarakat yang tidak memiliki internet akan tertinggal dalam akses informasi. Maka, ketika indikator SDM rendah maka pemerintah tidak boleh langsung menyalahkan masyarakat.

Deretan pertanyaan yang harus diajukan ialah apakah sekolah hadir dengan baik? Apakah guru tersedia? Apakah Puskesmas berjalan? Apakah anak-anak mendapat gizi? Apakah kampung memiliki air bersih? Apakah pelayanan dasar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat?

Kemiskinan Papua juga diperdalam oleh konflik kekerasan. Dalam wilayah yang terganggu keamanannya, masyarakat sulit menjalankan kehidupan secara normal. Mereka takut pergi ke kebun, anak-anak tidak sekolah,

Puskesmas tidak berjalan, pasar menjadi sepi, pelayanan pemerintah terganggu, bahkan sebagian warga harus mengungsi. Ketika masyarakat kehilangan rasa aman, mereka juga kehilangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan.

Karena itu, penyelesaian kemiskinan Papua tidak dapat dipisahkan dari pendekatan kemanusiaan terkait konflik kekerasan. Bantuan sosial tidak cukup apabila masyarakat masih hidup dalam ketakutan dan trauma berkepanjangan.

Pembangunan fisik tidak akan berhasil bila masyarakat hidup tidak aman. Diperlukan perlindungan warga sipil, pemulihan pengungsi, pelayanan pendidikan dan kesehatan darurat, dialog kemanusiaan serta pemulihan trust antara stakeholder.

Ekonomi Belum Jadi Kekuatan

Kemiskinan Papua berkaitan dengan lemahnya ekonomi lokal. Banyak potensi tersedia di kampung, seperti pertanian, peternakan, kopi, buah merah, madu, noken, ukiran, seni budaya, wisata alam, wisata rohani, dan perdagangan lokal.

Namun potensi itu belum menjadi sumber kesejahteraan karena rantai ekonominya belum lengkap. Produksi ada, tetapi pengolahan belum kuat. Hasil kebun ada, tetapi pasar belum pasti. Tenaga kerja ada, tetapi pelatihan terbatas. Tanah ada, tetapi akses modal kurang. Program pemerintah ada, tetapi belum selalu terhubung dengan ekonomi rakyat.

Karena itu, ekonomi Papua harus dibangun dari kampung. Pemerintah perlu memperkuat koperasi orang asli Papua, Badan Usaha Milik Kampung, kelompok tani, kelompok ternak, pasar mama-mama, industri kecil, gudang komoditas, dan akses pembeli tetap.

Program pangan pemerintah, makanan bergizi, dapur sehat, asrama sekolah, rumah sakit, dan Puskesmas harus didorong membeli hasil produksi lokal. Dengan cara itu, uang pemerintah tidak keluar dari daerah, tetapi berputar di kampung dan menjadi pendapatan masyarakat.

Kemiskinan Papua juga terkait tata kelola pembangunan. Anggaran besar tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila data tidak akurat, program tidak tepat sasaran, koordinasi OPD lemah, pengawasan kurang, dan kegiatan hanya selesai secara administrasi.

Ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya serapan anggaran, laporan kegiatan atau banyaknya proyek. Ukuran utama adalah perubahan nyata: anak kembali sekolah, balita sehat, keluarga memiliki pendapatan, jalan terbuka, pasar hidup, rumah layak, air bersih tersedia, dan masyarakat merasa aman.

Urgensi Data

Data kemiskinan harus diperbaiki dari tingkat kampung. Data keluarga miskin, orang asli Papua, anak putus sekolah, stunting, pengangguran, rumah tidak layak, pengungsi, dan potensi ekonomi kampung harus diperbarui serta diverifikasi. Pemerintah kampung, distrik, OPD, gereja, adat, perempuan, dan pemuda perlu dilibatkan agar bantuan dan program benar-benar tepat sasaran.

Dalam konteks Papua, otonomi khusus harus menjadi alat utama untuk mengoreksi ketimpangan. Otsus tidak boleh dipahami hanya sebagai dana, tetapi sebagai keberpihakan kebijakan kepada orang asli Papua.

Afirmasi harus nyata dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ASN, pengadaan barang dan jasa, kepemimpinan lokal, perlindungan tanah adat, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Afirmasi bukan belas kasihan, melainkan keadilan untuk membuka ruang yang selama ini belum seimbang.

Dengan demikian, solusi kemiskinan Papua harus menyeluruh: membuka isolasi wilayah, memperkuat pendidikan kontekstual, memperkuat kesehatan dasar dan gizi, menghidupkan ekonomi kampung, dan melindungi hak adat dan tanah ulayat.

Selain itu, memastikan afirmasi orang asli Papua berjalan nyata, memperbaiki data dan tata kelola anggaran, memulihkan wilayah konflik, serta melibatkan gereja, adat, perempuan, pemuda, dunia usaha, dan masyarakat kampung sebagai mitra pembangunan.

Membangun Papua Bermartabat

Pada akhirnya, kemiskinan Papua bukan sekadar masalah SDM. Kemiskinan Papua adalah persoalan akses, martabat, keadilan, pelayanan dasar, ekonomi rakyat, hak adat, tata kelola, dan rasa aman. Masyarakat Papua bukan miskin karena tidak mampu, melainkan karena pembangunan belum sepenuhnya hadir secara merata, adil, dan kontekstual hingga ke pelosok kampung.

Pembangunan yang berhasil bukan sekadar yang tampak di jalan raya atau gedung pemerintahan. Ia harus terasa di honai, rumah, sekolah, kebun, pasar mama-mama, puskesmas, gereja, dan kampung-kampung terpencil. Jika pembangunan sungguh berpihak, Papua tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi bangkit dalam kemandirian yang bermartabat.

Otsus Papua harus menjadi jalan keadilan. Afirmasi orang asli Papua harus menjadi aksi nyata. Kampung harus menjadi pusat pembangunan. Ekonomi lokal harus menjadi kekuatan. Hak adat harus dihormati. Perdamaian harus dijaga. Dengan demikian, Papua dapat bergerak menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, bermartabat, dan berkelanjutan.