Membaca Strategi Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran

Oleh: Arkilaus Baho - Penggagas Konsep Dewan Rakyat Papua

INVESTORTRUST - Ada momen tertentu ketika sebuah bangsa memilih untuk bermimpi besar. Oktober 2024 menjadi salah satu momen itu ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membawa serta visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Visi itu bukan sekadar retorika kampanye yang menguap begitu pemilihan usai. Ia diterjemahkan ke dalam delapan misi yang dikenal sebagai Asta Cita disertai 17 program prioritas dan delapan program dampak cepat. Namun, di balik gemerlap kerangka kebijakan yang tampak komprehensif tersebut, sebuah pertanyaan sederhana namun esensial tetap menggantung: sejauh mana ambisi-ambisi ini menyentuh tanah realitas yang jauh lebih berkerikil dari yang dibayangkan?

Refleksi ini mengajak pembaca untuk melampaui sorotan seremonial dan menelusuri lebih dalam jantung dari kebijakan-kebijakan yang kini mulai membentuk hari-hari masyarakat Indonesia. Bukan untuk menghakimi melainkan untuk memahami mengingat dalam ruang antara janji dan kenyataan di situlah demokrasi sesungguhnya diuji.

Asta Cita: Peta Jalan Menuju 2045

Delapan misi Asta Cita yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran membentang luas: dari pengokohan ideologi Pancasila dan demokrasi, penguatan pertahanan negara hingga dorongan kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, dan air.

Di sana juga terdapat ambisi meningkatkan kualitas lapangan kerja, memperkuat sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi sumber daya alam, membangun dari desa dan dari bawah, memperkuat reformasi hukum serta pemberantasan korupsi, hingga menjaga keharmonisan dengan lingkungan dan budaya. Sebagai kerangka kebijakan, Asta Cita terasa inklusif —ia mencoba merangkul hampir seluruh dimensi pembangunan nasional.

Namun keluasan cakupan itu sendiri memunculkan interogasi tersendiri. Ketika satu visi berupaya merengkuh segalanya —dari kedaulatan pangan hingga toleransi beragama, dari transformasi ekonomi digital hingga pelestarian seni budaya— apakah ia memiliki fokus yang cukup tajam untuk menembus lapisan birokrasi yang telah mengkristal selama bertahun-tahun?

Atau justru, keluasan itu berisiko menjadi representasi simbolik yang elegan tetapi kurang berdaya dorong? Pertanyaan ini bukan sekadar skeptisisme akademis; ia adalah cerminan kekhawatiran yang juga mengemuka dalam diskursus publik.

Di antara seluruh program prioritas, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan paling tajam —baik dari segi ambisi maupun kontroversi. Program yang menargetkan 80 juta penerima manfaat ini dialokasikan anggaran sekitar Rp 71 triliun pada APBN 2025, dengan proyeksi mencapai Rp 223 triliun pada 2026 menurut UU APBN yang disahkan Oktober lalu.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian negara untuk mengatasi masalah malnutrisi, dan pemerintah mengklaim telah menjangkau 55 juta penerima manfaat. Di atas kertas, angka-angka itu memancarkan kesan progres yang menggembirakan.

Tetapi kenyataan di lapangan menyimpan wajah lain yang tidak bisa diabaikan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi karena anggaran MBG yang disisipkan lewat penjelasan UU APBN justru menyusutkan alokasi pendidikan menjadi sekitar 14,2 persen dari APBN —jauh di bawah amanat konstitusi sebesar 20 persen.

Imbasnya nyata: guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di berbagai daerah mengalami pemangkasan gaji hingga menyisakan ratusan ribu rupiah per bulan. Kasus keracunan makanan yang berulang, tata kelola gizi yang dipertanyakan, serta beban tambahan bagi guru yang terpaksa menangani logistik di luar tugas mengajarnya, semuanya menjadi benang kusut yang memperumit narasi keberhasilan program ini.

Pertanyaan Reflektif

Di sisi lain, terlepas dari problematika implementasinya, niat memutus rantai malnutrisi melalui intervensi negara yang masif tetap merupakan aspirasi yang patut diapresiasi sebagai langkah pembangunan sumber daya manusia.

Persoalannya, apakah pendekatan konsumtif semacam ini —memberikan ikannya, bukan kailnya, dalam istilah ekonom Indef Esther Sri Astuti— mampu menghasilkan dampak struktural yang berkelanjutan? Apakah ada alternatif yang lebih tepat sasaran dengan beban fiskal yang lebih proporsional?

Peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Desember 2025 menandai langkah dramatis dalam arsitektur ekonomi Indonesia. Sebagai badan pengelola investasi yang mengelola aset strategis negara senilai sekitar Rp 15.000 triliun, Danantara diposisikan sebagai super-regulator yang akan mengejawantahkan transformasi ekonomi jangka panjang.

Visinya mengagumkan: mengoptimalkan aset negara, menyediakan platform bagi investor global, dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Namun survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat bahwa justru program ini menerima 69,8 persen sentimen negatif di media sosial, dengan kekhawatiran publik terhadap potensi korupsi dan rendahnya kepercayaan terhadap pengelola Danantara.

Dinamika serupa terlihat pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mendapat reaksi publik yang hampir terbelah dua: 49,8 persen menyambut positif. Sementara 50,2 persen menyuarakan kekhawatiran bahwa program ini berpotensi menjadi lahan korupsi baru alih-alih menjadi motor pemberdayaan ekonomi pedesaan.

Tensi antara harapan pemberdayaan dan paranoia koruptif ini mencerminkan trauma kolektif masyarakat terhadap program-program besar yang sejarahnya seringkali tersumbat di tengah jalan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak transparan.

Suara Publik dan Ruang Perbaikan

Data yang dirilis Indef pada Oktober 2025 menggambarkan peta sentimen yang kompleks: 61,9 persen masyarakat mengkritik program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan lima dari delapan program unggulan mendapat sentimen negatif.

MBG memimpin dengan 76,9 persen pembicaraan negatif, diikuti oleh program hilirisasi (71,2 persen) dan pemberantasan korupsi (62,8 persen). Namun, bukan berarti seluruhnya bernada pesimistis. Tiga program justru memperoleh respons positif yang signifikan: swasembada pangan (70,7 persen), cek kesehatan gratis (74,1 persen), dan sekolah rakyat (77,5 persen).

Angka-angka ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu membedakan dan memberikan apresiasi selektif—bukan menolak mentah-mentah seluruh agenda pemerintah. Fenomena ini lalu dijadikan cermin oleh pembuat kebijakan: sentimen publik bukan musuh yang harus dibungkam, melainkan kompas yang perlu dibaca.

Setiap kritik, sekeras apa pun bunyinya, sesungguhnya menyimpan harapan bahwa program-program tersebut bisa berjalan lebih baik. Masyarakat tidak menolak makan bergizi gratis —mereka menolak ketika anak-anak diracuni oleh makanan yang seharusnya menyehatkan.

Masyarakat tidak menolak pemberdayaan ekonomi desa —mereka khawatir saat transparansi menguap dan dana publik menghilang ke dalam lubang birokrasi yang gelap.

Pemerintahan Prabowo-Gibran kini berdiri di persimpangan yang kritis. Di satu sisi, postur belanja negara APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun menjadi instrumen fiskal yang kuat untuk menggerakkan program-program prioritas —termasuk renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit daerah, dan target tiga juta unit rumah per tahun.

Investasi yang diklaim telah melampaui target nasional menambah narasi positif dalam peta capaian ekonomi makro. Di sisi lain, tekanan fiskal dari program-program berskala masif seperti MBG yang diproyeksikan menelan hingga Rp 450 triliun saat berjalan penuh, ditambah potensi defisit anggaran dan ketergantungan impor bahan pangan, membentuk bayang-bayang risiko yang tidak bisa dikesampingkan.

Mungkin yang paling dibutuhkan saat ini bukanlah percepatan ekspansi program baru, melainkan pendalaman kualitas pelaksanaan program yang sudah ada. Merapikan tata kelola MBG, membangun mekanisme transparansi Danantara yang benar-benar bisa diaudit publik, dan memastikan bahwa program-program yang disambut positif —seperti swasembada pangan dan cek kesehatan gratis— mendapat porsi perhatian dan pendanaan yang memadai.

Indonesia Emas 2045 bukanlah garis finish yang dicapai dengan sprint, melainkan maraton yang membutuhkan napas panjang, strategi yang matang, dan —yang tak kalah penting— kemampuan untuk mendengar suara-suara yang meragukan sekalipun. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada megahnya cita-citanya tetapi juga pada kebesaran jiwa untuk bersikap jujur ketika janji-janji itu belum sepenuhnya terpenuhi.***