Membaca Angka Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III dari Dua Sisi

"Laporan Bank Dunia tidak memvonis Indonesia bakal gagal menembus batas negara maju, namun sekadar menegaskan bahwa instrumen yang membawa kita sampai di titik ini belum tentu memadai untuk mengantar kita melangkah lebih jauh".

Oleh: Rijadh Djatu Winardi, Ph.D - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM

INVESTORTRUST - Pada Agustus 2024, Bank Dunia merilis laporan mengenai jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Pesannya lugas sekaligus menjadi peringatan dini: banyak negara berkembang gagal naik kelas bukan akibat hantaman krisis, melainkan karena terjebak rasa nyaman dengan formula lama. Berdasarkan proyeksi laporan tersebut, Indonesia membutuhkan waktu hampir tujuh dekade hanya untuk menyamai seperempat pendapatan per kapita Amerika Serikat.

Membaca arah pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2026 perlu kehati-hatian dari dua sudut pandang. Badan Pusat Statistik (BPS) memang baru akan merilis angka resminya pada 5 November, tetapi indikator awalnya sudah terlihat. Pandangan beberapa ekonom yang dikutip media menempatkan pertumbuhan di sekitar 5,3 persen, setara atau sedikit di atas capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen. Ada yang melihat pertumbuhan triwulan III akan setara dengan triwulan II, ada pula yang memperkirakan lebih baik berkat percepatan belanja pemerintah.

Dari satu sisi, angka ini merupakan sinyal ketahanan yang patut diapresiasi. Namun dari sisi lain, terdapat tanda tanya mendasar mengenai kualitas pertumbuhan tersebut. Kedua pandangan itu sama-sama didukung data. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan yang kuat ini juga berkualitas.

Mesin yang Masih Berputar

Dari sisi capaian positif, sektor riil menunjukkan ekspansi kapasitas. Data Bank Indonesia mencatat kredit investasi tumbuh 23,2 persen dan kredit modal kerja naik 11,9 persen secara tahunan pada September. Kinerja ini tercapai di tengah pengetatan moneter, setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin dalam dua bulan hingga mencapai 5,75 persen pada Juni. Menurut BPS, impor barang modal naik 10,6 persen pada Agustus, mengindikasikan geliat aktivitas pabrik. Hal ini sejalan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur versi S&P Global yang naik ke 52,4 pada September, level tertinggi sejak Februari.

Agenda hilirisasi juga mulai membuahkan hasil konkret. Studi Bank Dunia oleh Hiau Looi Kee dan Enze Xie (2025) menunjukkan bahwa restriksi ekspor bijih nikel berhasil mendongkrak porsi nilai tambah domestik dalam struktur ekspor nasional. Skeptisisme para ekonom terhadap kebijakan industri (industrial policy) pun kian terkikis. Evaluasi Réka Juhász, Nathan Lane, dan Dani Rodrik (2024) menegaskan bukti empiris kebijakan industri kini jauh lebih positif ketimbang pandangan konvensional masa lalu. Perdebatan saat ini bukan lagi relevan atau tidaknya hilirisasi, melainkan bagaimana tata kelolanya dioptimalkan.

Ke Mana Mesin Membawa Kita?

Kekhawatiran muncul saat membaca laporan Bank Dunia secara utuh. Laporan itu membagi peta jalan negara berkembang ke dalam tiga fase: investasi (investment), adopsi teknologi (infusion), dan inovasi (innovation). Fase infusi berfokus pada kemampuan menyerap teknologi global ke dalam rantai pasok domestik. Tanpa melewati fase ini, penumpukan kapital hanya akan berujung pada penurunan produktivitas marjinal. Setiap rupiah investasi menghasilkan tambahan output yang kian terbatas.

Gejala ini mulai tampak. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan pertumbuhan investasi triwulan III yang terkonsentrasi tajam. Penanaman Modal Asing (PMA) melesat 27,4 persen, namun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) justru terkontraksi 7,5 persen. Sektor industri logam dasar kini menyerap lebih dari seperlima total investasi nasional, dan hampir seluruhnya berasal dari modal asing, yaitu Rp111,6 triliun dari Rp118,8 triliun.

Akibatnya, efisiensi investasi masih rendah. Rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nasional masih bertengger di level 6,33 pada 2023 menurut data BPS, jauh di atas target pemerintah di kisaran 4. Studi Kee dan Xie turut menyoroti distorsi di rantai hilir. Menjamurnya entitas skala kecil yang kurang efisien justru menekan produktivitas agregat, sementara ketergantungan pada impor baja tetap signifikan.

Tantangan berikutnya bertumpu pada penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hingga Mei 2026, sebesar 59,3 persen tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada sektor informal, angka yang hampir tidak bergerak dalam setahun terakhir. Karakter investasi padat modal, seperti fasilitas pemurnian (smelter), memang meningkatkan mutu pekerjaan segelintir tenaga kerja terampil, tetapi daya serap tenaga kerja massalnya terbatas. Pada triwulan III, nilai investasi tumbuh 7,6 persen, sementara tenaga kerja yang terserap hanya naik 5,1 persen. Meminjam istilah Dani Rodrik dan Stefanie Stantcheva, ini adalah masalah good jobs. Perekonomian mencatat pertumbuhan PDB, tetapi belum mampu memperbanyak lapangan kerja formal yang layak.

Catatan ini juga terbaca dari kalangan ekonom sendiri. Survei Ekonom LPEM FEB UI semester II-2026 terhadap 63 ekonom menemukan 73 persen responden menilai penciptaan lapangan kerja lebih rendah dibanding enam bulan sebelumnya. Lebih dari separuh responden, tepatnya 52 persen, juga menilai kondisi ekonomi memburuk dibanding tiga bulan sebelumnya, dan hanya 8 persen yang melihat perbaikan.

Dampaknya langsung merembes ke daya beli rumah tangga. Pertumbuhan kredit konsumsi melambat ke level 4,9 persen. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun ke 118,1 pada September. Sementara itu, kelas menengah yang selama ini menjadi pilar utama konsumsi domestik menyusut dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,9 juta jiwa pada 2024. Bagi jutaan keluarga yang hidup mengandalkan upah bulanan, konsumsi ditentukan oleh stabilitas pendapatan dan kepastian kerja, bukan oleh stimulus jangka pendek maupun diskon musiman.

Melangkah Melampaui Fase Awal

Lantas, bagaimana membaca situasi ini secara utuh? Keduanya valid. Indonesia terbukti berhasil menarik arus modal, dan tahap awal akumulasi investasi tersebut telah berhasil kita lalui. Namun, pekerjaan rumah sesungguhnya adalah mengonversi kapital menjadi kapabilitas, yaitu transfer teknologi ke pemasok lokal, lonjakan produktivitas riil, dan ekspansi lapangan kerja formal.

Untuk itu, setidaknya ada tiga langkah strategis yang perlu segera diambil. Pertama, proyek hilirisasi strategis, termasuk yang dibiayai melalui Danantara, harus mematok syarat ketat alih teknologi serta kemitraan rantai pasok dengan pelaku usaha domestik. Kedua, tolok ukur keberhasilan penanaman modal tidak boleh lagi berhenti pada nominal realisasi, melainkan diukur dari penurunan ICOR dan jumlah serapan tenaga kerja formal. Ketiga, insentif fiskal dan regulasi perlu diarahkan lebih agresif ke hilirisasi sektor padat karya, seperti agroindustri, pengolahan pangan, dan perikanan.

Laporan Bank Dunia tidak memvonis Indonesia bakal gagal menembus batas negara maju. Laporan tersebut sekadar menegaskan bahwa instrumen yang membawa kita sampai di titik ini belum tentu memadai untuk mengantar kita melangkah lebih jauh. Pertumbuhan di atas 5 persen patut disyukuri, tetapi perjalanan transformasi ekonomi kita masih panjang. ***