Anak Usaha PT KAI Dituntut Bayar Rp 2,6 Miliar Terkait Kasus Suap Proyek DJKA
JAKARTA, investortrust.id - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman denda dan uang pengganti senilai total Rp 2,6 miliar terhadap PT KA Property Management (KAPM). Jaksa meyakini anak usaha PT KAI itu terbukti bersalah dalam perkara dugaan suap terkait proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Tuntutan tersebut dibacakan oleh jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2026).
Baca Juga
Surat Dakwaan Ungkap Eks Pejabat Kemenhub Minta Fee 5% ke Anak Usaha KAI
Dalam amar tuntutannya, JPU KPK menyatakan PT KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Perbuatan tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata JPU KPK.
Sebelum membacakan tuntutan pidana, jaksa KPK menyampaikan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa korporasi anak perusahaan PT KAI tersebut.
Sebagai hal yang memberatkan, JPU menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi pemerintah.
"Terdakwa PT KA Property Management tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," papar JPU KPK.
Selain itu, terdakwa dinilai melakukan tindakan korupsi secara aktif demi memperoleh keuntungan yang tidak wajar.
Sementara, untuk hal-hal yang meringankan tuntutan adalah PT KAPM belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta bersikap kooperatif selama jalannya proses persidangan.
Baca Juga
KPK Dalami Aliran Uang Rp 100 Juta ke Gus Miftah Terkait Kasus Korupsi DJKA
Atas perbuatan tersebut, PT KAPM dituntut pidana denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan harta kekayaan atau pendapatan PT KA Property Management akan disita dan dilelang, atau diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi PT KAPM selama satu tahun.
Selain itu, PT KAPM juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2,41 miliar dikurangi uang sitaan penyidik sebesar Rp1,56 miliar. Apabila sisa uang pengganti tidak dilunasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sanksi diganti dengan penutupan seluruh kegiatan usaha PT KAPM selama satu tahun.
Seusai mendengarkan tuntutan dari JPU KPK, hakim ketua memutuskan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa PT KAPM beserta tim penasihat hukumnya untuk menyusun nota pembelaan (pledoi).
"Kita beri kesempatan sampai dengan hari Senin tanggal 16 November 2026 untuk pembelaan ya, dari terdakwa," kata hakim sebelum menutup persidangan. (M-4)
