KPK Periksa Anggota DPR dari Gerindra Anwar Sadad Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad pada hari ini, Senin (9/11/2026). Anwar Sadad bakal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur periode 2021-2022 yang telah menjeratnya sebagai tersangka.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Baca Juga
KPK Sita Tanah dan Apartemen Senilai Rp 8,1 M Milik Legislator Gerindra Anwar Sadad
Anwar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Selain Anwar Sadad, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa staf Anwar Sadad bernama Bagus Wahyudyono.
Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami tim penyidik saat memeriksa kedua saksi. Namun, seseorang diperiksa sebagai saksi lantaran diduga mengetahui dugaan tindak pidana yang sedang diusut.
KPK sebelumnya telah menyita sejumlah aset milik anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad dan stafnya Bagus Wahyudiono. Aset berupa bidang tanah, ruko, rumah, apartemen, SPBE, hingga GOR senilai sekitar Rp 22 miliar itu diduga merupakan hasil korupsi dana hibah Pokmas Jatim.
Dalam kasus ini, Anwar Sadad bersama ketua DPRD Jatim saat ini untuk menentukan besaran alokasi dana hibah pokok pikiran (pokir) untuk masing-masing anggota DPRD. Dari pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah periode 2019-2022 sekitar Rp 291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen fee sebesar 15% sampai 20% kepada korlap atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.
Baca Juga
Korlap diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20% hingga 25% kepada Anwar Sadad, baik secara langsung, melalui Bagus Wahyudiono selaku orang kepercayaannya, maupun dengan membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.
KPK sejauh ini sudah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk pokmas APBD Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
