Desil Kok Berubah? Jangan Salah Memahami Angka DTSEN
Desil Kok Berubah? Jangan Salah Memahami Angka DTSEN
“Desil adalah posisi relatif kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam suatu populasi. Karena sifatnya relatif, posisinya bisa berubah, namun tidak selalu berarti kehidupan keluarga itu tiba-tiba menjadi jauh lebih sejahtera atau jauh lebih miskin“.
Oleh: Andri Yudhi Supriadi - Statistisi Badan Pusat Statistik, Alumni Universitas Indonesia
INVESTORTRUST - Belakangan ini, pembicaraan mengenai desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ramai di ruang publik. Tidak sedikit keluarga yang mendapati posisi desilnya berubah cukup jauh dibandingkan informasi sebelumnya. Bagi mereka yang merasa kondisi rumah tangganya tidak mengalami perubahan berarti, situasi ini tentu membingungkan. Jika dulu berada pada desil tertentu, mengapa sekarang bisa berpindah? Apakah datanya salah? Atau jangan-jangan kondisi ekonomi keluarga memang dianggap berubah?
Pertanyaan seperti itu sangat wajar. Namun, persoalannya menjadi lebih rumit ketika perubahan angka langsung dimaknai sebagai kesalahan data pemerintah. Di sinilah pentingnya memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan desil. Sebab, desil bukanlah angka yang melekat permanen pada sebuah keluarga, apalagi semacam "rapor ekonomi" yang menunjukkan berapa besar pendapatan seseorang.
Desil pada dasarnya adalah posisi relatif kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam suatu populasi. BPS menjelaskan bahwa rumah tangga diperingkat berdasarkan berbagai karakteristik yang berkaitan dengan kesejahteraan, kemudian populasi tersebut dibagi menjadi sepuluh kelompok. Desil 1 menggambarkan sekitar 10 persen kelompok terbawah, sedangkan desil 10 berada pada sekitar 10 persen teratas.
Karena sifatnya relatif, posisi tersebut sangat mungkin berubah. Bahkan, perubahan desil tidak selalu berarti kehidupan sebuah keluarga tiba-tiba menjadi jauh lebih sejahtera atau jauh lebih miskin.
Bayangkan sebuah lomba lari. Posisi seseorang tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia berlari, tetapi juga oleh bagaimana pelari lain bergerak. Jika kecepatan kita relatif sama, tetapi sebagian peserta lain berlari lebih cepat, posisi kita dapat turun. Sebaliknya, jika banyak peserta lain melambat, posisi kita dapat naik. Dalam pemeringkatan kesejahteraan, logikanya kurang lebih seperti itu.
Bukan Sekadar soal Pendapatan
Kesalahpahaman lain yang cukup sering muncul adalah menganggap desil sebagai cerminan langsung pendapatan. Padahal, penentuan posisi kesejahteraan dalam DTSEN menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT). Pendekatan ini tidak sekadar bertanya berapa rupiah pendapatan sebuah keluarga, tetapi memperkirakan kondisi kesejahteraan melalui berbagai karakteristik yang dapat diamati.
Mengapa tidak menggunakan pendapatan saja?
Jawabannya sederhana: pendapatan tidak selalu mudah dicatat secara akurat. Untuk pegawai dengan gaji tetap, persoalannya mungkin relatif sederhana. Tetapi bagaimana dengan pedagang kecil, pekerja informal, petani, nelayan, pekerja lepas, atau rumah tangga yang memiliki beberapa sumber pendapatan sekaligus? Pendapatan mereka bisa berubah dari bulan ke bulan dan tidak semuanya tercatat dalam administrasi pemerintah.
Di sinilah pendekatan PMT memiliki relevansi. Informasi mengenai kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan disabilitas dapat digunakan secara bersama-sama untuk memperkirakan posisi kesejahteraan.
Artinya, dua keluarga dengan pendapatan yang tampak mirip belum tentu mempunyai posisi desil yang sama. Sebaliknya, perubahan pendapatan seseorang tidak otomatis menghasilkan perubahan desil dengan arah dan besaran yang sama.
Ada alasan lain mengapa penggunaan banyak indikator menjadi penting. Jika akses terhadap bantuan sosial hanya ditentukan oleh pendapatan yang dilaporkan sendiri, secara teoritis selalu terdapat risiko measurement error maupun perilaku strategis. Bukan berarti masyarakat pasti melakukan manipulasi. Namun, dalam desain sistem penargetan bantuan, kemungkinan seseorang melaporkan kondisi lebih rendah karena berharap memperoleh manfaat memang merupakan risiko yang perlu diperhitungkan.
Karena itu, persoalannya bukan mencari satu angka sakti yang menentukan siapa sejahtera dan siapa tidak. Tantangannya justru bagaimana membangun ukuran kesejahteraan yang cukup robust ketika informasi ekonomi masyarakat sangat beragam.
Baca Juga
Paradoks Negeri Tambang: Ketika Kontraksi Justru Menandakan Transformasi
Ketika Data Bertambah, Urutan Bisa Berubah
Hal lain yang sering luput adalah karakter DTSEN sebagai basis data yang terus diperbarui. DTSEN tidak berdiri dari satu sumber data saja. Data tersebut dibangun melalui berbagai sumber, kemudian diperkaya dengan data administratif, hasil sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi yang diperbarui masyarakat.
Konsekuensinya penting: ketika data bertambah atau diperbaiki, bukan hanya satu keluarga yang bisa berubah posisinya.
Jika sebuah keluarga memperbarui informasi pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah atau komposisi anggota keluarga, informasi tersebut dapat memengaruhi posisi relatifnya. Tetapi pada saat yang sama, keluarga lain juga bisa mengalami pembaruan. Ketika data baru masuk dalam jumlah besar, seluruh struktur pemeringkatan dapat ikut bergerak.
Ini mirip dengan daftar peringkat yang terus diperbarui. Jika hanya satu orang yang berubah, pergeserannya mungkin kecil. Tetapi jika jutaan orang sekaligus memperbarui informasi, urutan relatif tentu dapat berubah.
DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli 2026, misalnya, mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. Dengan cakupan sebesar itu, menjaga kualitas data jelas bukan pekerjaan sekali jadi.
Karena itu, kualitas DTSEN tidak cukup dinilai dari seberapa banyak data yang berhasil dikumpulkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah data tersebut konsisten, dapat diverifikasi, terus diperbarui, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara semakin mutakhir.
Di titik ini, perubahan desil justru seharusnya menjadi pintu masuk untuk membicarakan kualitas data secara lebih dewasa.
Transparansi Bukan Berarti Membuka Resep Model
Tentu masyarakat berhak bertanya ketika posisi desilnya berubah. Pemerintah perlu mampu menjelaskan apa yang berubah, dari mana informasi berasal, bagaimana proses validasinya, dan mengapa perubahan informasi tersebut dapat memengaruhi posisi relatif sebuah keluarga.
Namun, transparansi juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Masyarakat perlu memahami variabel apa yang digunakan, sumber datanya, bagaimana pemutakhiran dilakukan dan bagaimana data diproses. Tetapi transparansi tidak selalu berarti seluruh parameter teknis model harus dibuka sedemikian rinci sehingga justru menjadi "resep" untuk mengatur jawaban agar seseorang masuk ke posisi tertentu.
Dalam sistem penargetan bantuan sosial, desain yang terlalu mudah ditebak berpotensi menciptakan gaming atau moral hazard. Karena itu, keterbukaan metodologi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap integritas sistem.
Yang penting bukan semua orang menjadi ahli statistik, melainkan masyarakat memahami logika dasarnya: desil adalah hasil pemeringkatan statistik, bukan label permanen yang ditempelkan pada sebuah keluarga.
Baca Juga
Masyarakat Bukan Sekadar Objek Data
Di sinilah peran masyarakat menjadi penting. DTSEN tidak akan pernah benar-benar berkualitas jika masyarakat hanya menjadi objek yang didata, kemudian menunggu pemerintah memperbaiki semuanya.
BPS menyediakan kanal Cek DTSEN untuk pemutakhiran informasi. Kemensos juga menyediakan Cek Bansos dengan mekanisme usul dan sanggah. Selain itu, terdapat mekanisme pemutakhiran melalui SIKS-NG dengan dukungan operator desa atau kelurahan.
Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami: mengajukan pemutakhiran bukan berarti seseorang dapat memilih sendiri desil yang diinginkan. Informasi yang disampaikan masyarakat menjadi bahan untuk diperiksa, diolah dan diverifikasi. Setelah proses tersebut, posisi desil dihitung kembali berdasarkan data dan metode yang berlaku.
Ini justru menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran sebagai bagian dari quality control data.
Contohnya dapat dilihat dari penanganan perubahan desil pada kasus Pak Timbul. Pengecekan lapangan menemukan bahwa informasi yang tercatat sebelumnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini, sementara yang bersangkutan belum melakukan pemutakhiran melalui kanal yang tersedia.
Pelajarannya sederhana. Jika kondisi keluarga berubah, data juga perlu berubah. Jangan sampai kehidupan sudah berubah bertahun-tahun, tetapi informasi administratif masih menggunakan gambaran lama.
Single Data bukan Berarti Data Sekali Jadi
DTSEN juga membawa kita pada pemahaman yang lebih penting mengenai istilah single data. Sering kali istilah tersebut dipahami seolah-olah pemerintah ingin memiliki satu database yang setelah selesai dibangun kemudian persoalan data dianggap tuntas.
Padahal, kehidupan masyarakat tidak pernah berhenti bergerak.
Orang menikah, bercerai, memiliki anak, meninggal, pindah rumah, berganti pekerjaan, kehilangan pekerjaan, memperoleh pekerjaan baru, membeli aset, kehilangan aset, mengalami perubahan kondisi kesehatan, dan mengalami berbagai perubahan sosial ekonomi lainnya. Administrasi pemerintah pun terus berubah dan sumber data baru terus tersedia.
Karena itu, single data seharusnya tidak dipahami sebagai data yang selesai sekali jadi. Ia harus dipahami sebagai sistem data terpadu yang memiliki mekanisme continuous quality control: pemadanan, pengujian, verifikasi, pemutakhiran dan koreksi yang berjalan terus-menerus.
Dalam perspektif ini, pertanyaan "mengapa desil saya berubah?" sebenarnya dapat diarahkan menjadi pertanyaan yang jauh lebih produktif: "Apakah informasi yang menjadi dasar pemeringkatan keluarga saya sudah benar dan mutakhir?"
Jika belum, tersedia mekanisme untuk memperbaikinya. Pemerintah pun mempunyai pekerjaan rumah yang sama pentingnya: memastikan setiap pembaruan memiliki jejak yang jelas, diverifikasi dengan baik, dan dikomunikasikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Pada akhirnya, kepercayaan terhadap DTSEN tidak harus dibangun dengan mengatakan bahwa setiap angka pasti sempurna sejak awal. Data dalam skala nasional hampir tidak mungkin bebas dari kesalahan. Kepercayaan justru tumbuh ketika masyarakat mengetahui bahwa angka tersebut dihasilkan melalui metodologi yang jelas, diperbarui secara berkala, dapat diverifikasi, dan memiliki mekanisme koreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Jadi, desil boleh berubah. Sebab masyarakat memang berubah, data terus bertambah, dan informasi lama terus diperbarui. Yang tidak boleh berhenti berubah adalah kualitas proses di belakang angka tersebut.
Sebab pada akhirnya, yang paling penting bukan apakah desil seseorang berubah, melainkan apakah perubahan itu lahir dari data yang semakin benar. ***