Dirgayuza: Lawan Disinformasi dengan Data, Bukan Prasangka

JAKARTA, Investortrust.id — Pemerintah mengajak masyarakat melawan disinformasi, fitnah, dan narasi kebencian yang beredar di ruang digital dengan mengedepankan data, fakta, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai isu yang ramai diperbincangkan sepanjang Juli 2026, mulai dari literasi, pendidikan, kesejahteraan guru, hingga pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), dinilai banyak diwarnai informasi yang tidak utuh atau bahkan menyesatkan.

Hal tersebut disampaikan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Sabtu (1/8/2026), melalui rekap Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) Utama Juli 2026 yang dipublikasikan kepada masyarakat. Menurut Dirgayuza, ruang publik yang sehat harus dibangun di atas informasi yang akurat. Karena itu, setiap narasi yang berkembang perlu diuji berdasarkan data resmi pemerintah maupun sumber-sumber yang kredibel.

Baca Juga

Angkatan Utama URI Tembus 399 Mahasiswa, Fokus Cetak Pemimpin Pemerintah dan BUMN

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah anggapan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap literasi karena anggaran Perpustakaan Nasional menurun sehingga tidak lagi mampu membagikan buku secara gratis. Dirgayuza menjelaskan, program literasi nasional tidak hanya bergantung pada Perpustakaan Nasional. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran melalui berbagai kementerian dan lembaga.

Salah satunya, kata Dirgayuza, adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada akhir Juli 2026 telah mendistribusikan lebih dari 5,5 juta buku bacaan bermutu yang terdiri atas sekitar 200 judul ke 18.444 sekolah dasar dan 6.165 sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membuka akses terhadap 1.842 judul buku elektronik yang dapat diakses masyarakat secara gratis melalui platform resmi kementerian.

Ia juga menyebut sejumlah pemerintah daerah memanfaatkan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk membangun perpustakaan baru yang lebih modern, nyaman, dan dilengkapi koleksi buku yang lebih lengkap. Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah tidak serius memperbaiki kualitas pendidikan karena masih banyak sekolah yang rusak.

Menurut dia, ketika Presiden Prabowo Subianto mulai menjabat pada Oktober 2024, Indonesia masih memiliki lebih dari 500.000 ruang kelas dalam kondisi rusak. Banyak sekolah juga belum memiliki fasilitas olahraga, perpustakaan, maupun laboratorium yang memadai.

Revitalisasi 70.000 Sekolah

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah melaksanakan program revitalisasi 16.000 sekolah pada 2025, kemudian meningkat menjadi 70.000 sekolah pada 2026. Seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan ditargetkan selesai direvitalisasi paling lambat pada 2029.

Selain renovasi, pemerintah juga membangun berbagai institusi pendidikan baru, antara lain 500 Sekolah Rakyat, 500 sekolah nasional terintegrasi, 20 SMA Garuda, serta enam SMA Taruna Nusantara yang dibangun secara bertahap dengan fasilitas yang lebih lengkap.

Dalam bidang pendidikan tinggi, Dirgayuza turut meluruskan berbagai informasi mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Menurutnya, URI bukanlah universitas dalam pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Secara kelembagaan, URI merupakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) Universitas Republik Indonesia, yaitu sebuah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang berfungsi sebagai badan pengelola berbagai institusi pendidikan strategis negara.

Melalui badan tersebut, pemerintah dapat mengintegrasikan sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekolah Garuda, serta kampus-kampus baru yang akan dikembangkan bersama perguruan tinggi kelas dunia.

Dirgayuza mengatakan Indonesia memang telah memiliki jumlah perguruan tinggi yang relatif banyak dibanding jumlah penduduk. Namun, tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar kuantitas, melainkan kualitas dan daya saing global.

Baca Juga

Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Mensesneg: Tunjangan Guru dan Nakes Juga Naik

Ia menilai Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lulusan dokter, khususnya dokter spesialis, serta talenta di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM) untuk mendukung agenda hilirisasi industri nasional. Karena itu, kampus-kampus yang berada di bawah URI akan difokuskan pada bidang STEM dan kedokteran melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang masuk kelompok 100 terbaik dunia.

Dirgayuza juga membantah anggapan pemerintah mengabaikan kesejahteraan guru.Ia menjelaskan tunjangan guru non-ASN telah meningkat menjadi Rp 2 juta, sementara guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok. Pemerintah juga memperluas program peningkatan kompetensi guru dengan menaikkan kuota beasiswa pendidikan D4 dan S1 dari 12.500 guru pada 2025 menjadi 150.000 guru pada 2026.

Selain itu, mekanisme penyaluran tunjangan guru kini dilakukan secara langsung oleh Kementerian Keuangan kepada penerima, sehingga diharapkan lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), pemerintah juga mengusulkan agar kewenangan pengangkatan, remunerasi, dan penugasan guru kembali menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketimpangan distribusi guru antardaerah sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Kopdes Merah Putih

Dirgayuza turut menjelaskan isu mengenai lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih yang dinilai sebagian pihak tidak strategis jika dibandingkan dengan minimarket modern. Menurut dia, pendekatan tersebut keliru karena fungsi Kopdes Merah Putih berbeda dengan minimarket komersial. Jika minimarket berorientasi pada penjualan kepada konsumen, Kopdes Merah Putih memiliki fungsi ganda, yakni menjual kebutuhan pokok sekaligus membeli hasil pertanian, perikanan, serta produk UMKM masyarakat desa.

Untuk itu, penentuan lokasi Kopdes Merah Putih mempertimbangkan keseimbangan antara sentra produksi dan pusat konsumsi agar mampu memperkuat rantai pasok ekonomi desa, bukan semata-mata mengejar lalu lintas pembeli.

Di akhir paparannya, Dirgayuza mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. “Lawan disinformasi, fitnah, dan kebencian dengan fakta,” tegasnya. Ia mendorong masyarakat selalu memeriksa informasi melalui kanal-kanal resmi pemerintah maupun platform pemeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi kepada publik.