PDB/Kapita Rendah, Inflasi Pangan Tinggi Miskinkan Rakyat (Tulisan 3 dari 10 Seri)

Oleh Ester Nuky*

INVESTORTRUST.ID– Jika Bank Indonesia melontarkan peringatan keras soal lonjakan inflasi pangan yang disebut menggerogoti gaji karyawan, memang sudah semestinya. Inflasi pangan RI termasuk tertinggi kedelapan di G20, sementara produk domestik bruto (PDB) per kapita berdasarkan Purchasing Power Parity berada di kedua paling bawah tahun 2022.

Berdasarkan data terbaru Trading Economics, inflasi pangan (food inflation) Indonesia mencapai 6,36% pada Februari lalu, melonjak  dari bulan sebelumnya 5,84%. Inflasi RI tertinggi kedelapan di antara 19 negara dan Uni Eropa yang tergabung dalam G20, atau kelompok 20 ekonomi dengan PDB terbesar dunia. Sedangkan superinflasi tertinggi dialami Argentina hingga menembus 304%. 

Sementara Cina sebagai negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia justru mengalami deflasi pangan 0,9%. Demikian pula Amerika Serikat yang inflasinya sengit diperangi The Fed ternyata inflasi pangannya cuma 2,2%, turun dari sebelumnya di Januari 2,6%.

Sementara itu, PDB per kapita Indonesia berdasarkan Purchasing Power Parity sekitar US$ 12.410 tahun 2022, berada di kedua paling bawah atau peringkat 18 dari 19 negara. NKRI hanya lebih baik dari India yang paling buncit. 

Sedangkan yang paling kaya adalah Amerika Serikat di level US$ 64.623, yang selama ini juga memiliki perekonomian terbesar dunia. Untuk Cina di peringkat ke-15 yakni sebesar US$ 18.188.

Harga Beras di Atas HET Baru 
Jika merujuk data Badan Pusat Statistik, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 6,36% pada Februari 2024 secara year on year (yoy) atau tertinggi di antara total 11 kelompok, yang mengerek tingkat inflasi umum ke posisi 2,75% yoy. Selisih inflasi makanan sangat jauh dibanding kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,09%, atau tertinggi kedua. 

Kelompok makanan juga memiliki andil terbesar 1,79% dalammembentuk inflasi umum 2,75%. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Februari 2024, antara lain, beras, cabai merah, bawang putih, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, dan kopi bubuk.

Baca Juga

Carut Marut Peraturan K/L Picu Lonjakan Inflasi Pangan yang Menyengsarakan Rakyat (Seri 1 dari 10 Tulisan)

Hal ini tak mengherankan. Komoditas makanan pokok beras misalnya, berdasarkan data Bapanas, harganya terus membubung meski impor dinyatakan telah masuk banyak. BPS merilis data impor beras Indonesia sepanjang Januari hingga Februari 2024 mencapai 881 ribu ton. 

Nilai impor beras Indonesia ini menembus US$ 564,61 juta. Impor beras mengalami kenaikan secara volume maupun nilai, dibandingkan periode sama tahun 2023.

Baca Juga

Pejabat Tak Kompak, Harga Beras Terus Melonjak (Seri 2 dari 10 Tulisan)

Namun demikian, Bapanas mencatat, harga rata-rata beras premium nasional masih bertengger Rp 16.590 per kg pada Selasa (19/3/2024), di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sebenarnya sudah dinaikkan sejak 10 Maret hingga nanti 23 Maret sebesar Rp 1.000 per kg. Misalnya di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan, HET-nya menjadi Rp 14.900 per kg, dari sebelumnya Rp 13.900 per kg. 

Di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung kenaikan HET beras premium menjadi Rp 15.400 per kg, dari sebelumnya Rp 14.400 per kg. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, menjadi Rp 15.400 per kg, wilayah Nusa Tenggara Timur Rp 15.400 per kg, wilayah Sulawesi Rp 14.900 per kg, wilayah Kalimantan Rp 15.400, serta wilayah Maluku dan Papua Rp 15.800 per kg.

Hal yang sama terjadi di beras medium yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, harganya masih jauh melonjak di atas HET, yakni mencapai rata-rata nasional Rp 14.320 per kg. HET beras medium diatur dalam Perbadan Nomor 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras. Beras medium ini juga yang menjadi cadangan pangan pemerintah (CPP). 

Untuk Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium ditetapkan Rp 10.900 per kg. Untuk Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung, Sumsel, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp 11.500 per kg, sedangkan zona 3 meliputi Maluku dan Papua Rp 11.800 per kg.

Harga Beras Thailand-Vietnam Turun
Dari data historis Bapanas tercatat, sejak Januari 2023, baik beras medium maupun premium di Tanah Air terus menanjak naik. Hal ini kontradiksi dengan tren global di mana harga beras sudah mulai turun memasuki tahun 2024. Ini misalnya harga beras Vietnam yang pada akhir Februari lalu sudah turun jauh menjadi US$ 614,26 per ton, dibanding awal Januari.

Hal yang sama terjadi pada beras Thailand, yang sudah turun tajam mulai akhir Januari 2024. Pada akhir Februari 2024, harga tinggal US$ 624 per ton atau Rp 9.779 per kg.

Hal ini juga terkonfirmasi dari indeks harga beras dunia yang dirilis badan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO). Indeks harga makanan pokok di Asia ini sudah merosot dalam memasuki 2024.

Harus Segera Diatasi
Lonjakan harga beras yang luar biasa tinggi di Tanah Air ini juga dikonfirmasi dari survei harga produsen beras yang dilakukan BPS. BPS telah menggelar survei di 932 perusahaan di 33 provinsi, dengan 967 observasi di tingkat penggilingan. Rata-rata harga beras kualitas premium, medium, dan 'luar kualitas' pada Februari 2024 masing-masing melonjak 22,91%, 25,32%, dan 30,53% di penggilingan, dibanding Februari 2023.  

Bila dibandingkan Januari 2024, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sudah menembus Rp 14.525 per kg pada Februari, naik 6,31%. Sedangkan harga beras kualitas medium mencapai Rp 14.162 per kg atau naik 7,39%. Untuk rata-rata harga beras 'luar kualitas' pun sudah menyentuh Rp 13.664 per kg, naik 4,65% hanya dalam sebulan.

Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung periode keduanya ini harus lebih serius mengatasi masalah lonjakan harga pangan yang makin parah. Pasalnya, inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan otomatis menggerogoti pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. 

Apalagi bagi Indonesia yang perekonomiannya tergantung pada konsumsi dalam negeri. Merujuk data BPS, pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi 53,18% terhadap PDB RI. Namun, konsumsi RT ini hanya tumbuh 4,82% tahun 2023, yang menyeret pertumbuhan ekonomi nasional anjlok menjadi 5,05% dari tahun sebelumnya 5,31%.  

Itulah sebabnya, lembaga pemeringkat internasional papan atas Fitch pada 15 Maret 2024 memperkirakan, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9% pada 2024 atau lebih rendah dari 2023 dan 2022. Angka ini juga jauh lebih rendah dari target APBN 2023 sebesar 5,2%.

Jadi, sangat tidak pantas terus membiarkan penduduk kita yang pendapatannya lebih rendah justru harus menanggung biaya tinggi untuk membeli beras. Rakyat Thailand yang memiliki PDB PPP per kapita US$ 22.491 pada 2023 justru bisa membeli beras sekitar Rp 9.779 per kg. Sedangkan Indonesia dengan PDB PPP per kapita hanya US$ 15.836 atau 30% lebih rendah berdasarkan data International Monetary Fund, ironisnya harus membayar beras lebih mahal setidaknya Rp 14.320 per kg atau 46% lebih tinggi.

Hal ini bisa menjelaskan mengapa angka kemiskinan di Indonesia jauh lebih tinggi dari Thailand maupun Vietnam. Juga, betapa seriusnya peringatan Bank Indonesia, yang bertanggung jawab menjaga nilai tukar tukar rupiah -- yang tercermin pula dari inflasi rendah -- plus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. ***



*Redaktur makroekonomi portal berita investasi dan bisnis Investortrust.id, yang juga alumni Institut Pertanian Bogor.