Pejabat Tak Kompak, Harga Beras Terus Melonjak (Seri 2 dari 10 Tulisan)
Oleh Ester Nuky*
INVESTORTRUST.ID – Awal Maret ini, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan, pemerintah memastikan harga eceran tertinggi (HET) beras tidak akan naik. Ia menyebut, selain telah diputuskan berdasarkan rapat pimpinan dan arahan Presiden Joko Widodo, bila dinaikan berimbas harga beras nantinya tidak bisa diturunkan lagi.
Namun, hanya berselang seminggu, HET beras di Indonesia langsung dinaikkan. Padahal, data Food and Agriculture Organization (FAO) PBB menunjukkan, memasuki tahun 2024, harga beras internasional mulai turun tajam.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi Senin lalu (11/3/2024) tiba-tiba mengumumkan kenaikan HET beras premium, sebesar Rp 1.000 per kg untuk delapan wilayah. Keputusan yang sudah diberlakukan sejak 10 Maret hingga nanti 23 Maret itu, sebelumnya, sempat diwarnai menghilangnya beras premium di sejumlah minimarket di Jabodetabek.
Berdasarkan HET baru, diberlakukan kenaikan harga beras premium menjadi Rp 14.900 per kg, dari sebelumnya Rp 13.900 per kg di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan. Sedangkan HET beras medium tetap Rp 13.900 per kg.
Baca Juga
Berikutnya, di gerai Indomaret di Kabupaten Bogor, beras premium yang biasanya dijual dalam kemasan 5 kg seharga Rp 69.500 (Rp 13.900 per kg), kini dikemas dalam ukuran jauh lebih kecil. Pada Rabu (13/3/2024), beras ini dijual dalam kemasan 2,5 kg dengan dibanderol harga Rp 36.000 (Rp 14.400 per kg).
Gejolak harga pangan pokok di Tanah Air ini sebenarnya sudah lama terjadi. Badan Pusat Statistik mencatat, lonjakan harga beras mulai terlihat sejak Agustus tahun lalu. Memasuki 2024, harga bahkan makin memanas.
Pada Februari lalu, BPS pun menggelar survei harga produsen beras, yang dilakukan di 932 perusahaan di 33 provinsi, dengan 967 observasi di tingkat penggilingan. Rata-rata harga beras kualitas premium, medium, dan 'luar kualitas' masing-masing melonjak 22,91%, 25,32%, dan 30,53% di penggilingan, dibanding Februari 2022.
Bila dibandingkan Januari 2024, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sudah menembus Rp 14.525 per kg pada Februari, naik 6,31%. Sedangkan harga beras kualitas medium mencapai Rp 14.162 per kg atau naik 7,39%. Untuk rata-rata harga beras 'luar kualitas' sebesar Rp 13.664 per kg, naik 4,65% dalam sebulan.
Stok Beras Cukup
Merujuk penjelasan Arief, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) masing-masing komoditas ditargetkan bisa mencapai 5-10% dari kebutuhan nasional agar dapat mengintervensi harga pasar. Berdasarkan peraturan, terdapat 13 jenis komoditas yang semestinya stoknya dikelola sebagai CPP yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan kembung.
Sementara India misalnya, dengan konsumsi beras setahun sekitar 109,25 juta ton berdasarkan data Statista, per posisi 1 Juni 2023, pusat logistik nasionalnya mematok stok sebanyak 26,7 juta ton. Artinya, mereka membangun stok hingga sekitar 25% untuk memastikan bisa mengintervensi pasar, agar salah satu pangan pokok mereka ini harganya tetap terjangkau semua rakyat.
Baca Juga
Kembali ke kasus beras di dalam negeri, stok CPP untuk komoditas beras hingga Februari 2024 tercatat sekitar 1,4 juta ton di Perum Bulog. Ini sekitar 54% dari kebutuhan nasional bulanan yang sebanyak 2,6 juta ton. Sementara Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, stok beras yang dikuasai pemerintah mencapai 1,1 juta ton hingga 12 Maret 2024.
Dengan April bulan depan diperkirakan sudah panen raya, semestinya harga beras sudah bisa diintervensi pemerintah untuk dikembalikan pada harga wajarnya. Lalu, apa sesungguhnya yang terjadi?
| Lonjakan harga beras di Tanah Air berlanjut dari tahun lalu hingga memasuki 2024. Sumber: BPS. |
Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir pun turun tangan menguak permasalahan di balik data BPS yang memaparkan mayoritas -- sekitar 75% -- daerah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras. Kemendagri mencatat, hingga kini, baru 196 daerah mengelar operasi pasar (OP).
Sebagian besar, hampir 60% atau 250 daerah, belum melaksanakan OP. Padahal, Perum Bulog menegaskan, stok beras di seluruh daerah merata dan cukup. Alhasil, Bulog pun diminta melakukan jemput bola, berkoordinasi langsung dengan kepala daerah.
Pasalnya, lonjakan harga beras terus-menerus ini makin mendorong harga komoditas lain bergerak naik, apalagi di tengah Bulan Puasa dan sebentar lagi Lebaran. BPS mencatat, harga aneka komoditas terkerek naik, seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Bahkan, di sejumlah daerah, harga cabai sudah mendekati Rp 100 ribu per kg.
Artinya, gejolak harga beras dan komoditas lain ternyata tak lepas dari ketidakpedulian banyak kepala daerah untuk menolong warganya, kendati mereka setidaknya bisa mengoptimalkan operasi pasar. Semestinya, stok beras di Bulog bisa digelontorkan besar-besaran mengingat saat panen raya gudang harus dikosongkan untuk diisi gabah baru, hasil panen petani lokal.
Jadi, pemerintah tak perlu ragu mengumumkan daftar nama kepala daerah yang tidak melakukan OP beras, sekaligus mencari tahu penyebab sebenarnya. Selain itu, harus ada audit menyeluruh oleh lembaga kredibel dan independen apakah benar ada stok fisik beras sebanyak 1,1 juta ton di Bulog dan kepada siapa saja beras itu diserahkan, lantaran semestinya cukup untuk memadamkan lonjakan harga beras yang telah menyulut kenaikan inflasi tinggi RI. ***
*Redaktur makroekonomi portal berita investasi dan bisnis Investortrust.id, yang juga alumni Institut Pertanian Bogor.