Lebaran Jangan Jadikan Pembiaran Lonjakan Harga Pangan (Seri 4 dari 10 Tulisan)
Oleh Ester Nuky*
INVESTORTRUST.ID – Mendekatnya Bulan Puasa dan Lebaran bukanlah alasan yang bisa dibenarkan untuk membiarkan lonjakan harga pangan tinggi, di Tanah Air. Setidaknya pemerintah bisa belajar dari catatan inflasi menjelang momen penting hari raya keagamaan di tiga negara berpenduduk Muslim terbanyak di ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, yang berbagi pula wilayah di pulau sama Kalimantan.
Berdasarkan data Trading Economics, inflasi pangan di Brunei justru turun ke 1,30% Februari 2024 (year on year) dibanding Januari lalu 2,10%. Bahkan, negara yang memiliki produk domestik bruto (PDB) USD 28.954 per kapita (tahun 2022) ini mencatatkan Indeks Harga Konsumen (CPI) turun atau deflasi sebesar 0,50%, dibanding bulan sebelumnya inflasi 0,10%.
Demikian pula Malaysia, inflasi pangan terus turun menjadi 1,90% Februari 2024 (yoy) dibanding Januari lalu 2,00%. Namun, negara dengan PDB per kapita USD 11.399 (tahun 2022) ini inflasi umum tahunannya naik ke 1,80% dari bulan sebelumnya 1,50%.
Sedangkan di Indonesia, inflasi pangan melonjak menjadi 6,36% year on year pada Februari 2024, dibanding bulan sebelumnya 5,84%. Bahkan, makin melambung ke 7,43% yoy Maret lalu. Akibatnya, negara dengan PDB sekitar USD 4.074 per kapita (tahun 2022) ini mencatatkan inflasi umum tahunan meningkat ke 2,75% Februari lalu dari bulan sebelumnya 2,57%, dan kian tinggi menembus 3,05% pada Maret 2024.
Lalu bagaimana dengan fenomena di negara Asia lain? Sebut saja Cina -- yang memiliki penduduk terbanyak kedua di dunia -- saat merayakan hari raya terbesar Tahun Baru Imlek, yang juga menjadi momentum libur panjang dan mudik nasional pada Februari 2024.
Pada Februari lalu, justru negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini mengalami deflasi pangan 0,90% (yoy), dari bulan sebelumnya deflasi 5,90%. Sedangkan inflasi umum tahunannya naik ke 0,70%, dari sebelumnya mengalami deflasi 0,80%.
Lalu mengapa inflasi pangan di ketiga negara Asia yang makanan pokoknya beras ini bisa turun? Hal itu, antara lain, lantaran harga beras sudah terkoreksi tajam dari Januari 2024 ke Februari, dan makin melorot ke Maret lalu. Indeks harga beras badan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO), juga tergambar anjlok.
Lantas apa yang membuat Cina bahkan mampu membukukan deflasi pangan, padahal penduduknya terbanyak kedua mencapai 1,43 miliar pada 2024? Sementara, penduduk Indonesia hanya sekitar 279 juta.
Densitas populasi negeri komunis itu juga lebih padat, mencapai 150 penduduk per km2 tahun 2021. Sedangkan Indonesia 145 orang.
Hal ini salah satunya karena pemerintahan Xi Jinping agresif menaikkan produktivitas pangan di Cina, termasuk dengan melakukan riset besar-besaran. Alhasil padi misalnya, produktivitas rata-ratanya sudah mencapai 7,14 ton per hektare tahun lalu, dibanding 6,97 ton per ha pada 2020 berdasarkan data Statista. Sementara produktivitas Indonesia tertinggal jauh di level sekitar 5,24 ton per ha.
Petani Kekurangan Pupuk
Salah satu masalah produktivitas beras di Indonesia rendah lantaran kekurangan pupuk bersubsidi, yang seharusnya menjadi hak para petani pangan. Misalnya petani di Jawa Timur yang merupakan produsen terbesar beras nasional, mengalami kekurangan pupuk fatal hingga Februari 2024. Antara melansir keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya, ia telah mengusulkan untuk musim tanam tahun 2024 kebutuhan pupuk bersubsidi petani sebanyak 2.418.491 ton. Tapi realisasinya, petani di provinsi ini hanya mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat 963.847 ton, alias sangat minim. Alokasi ini cuma setara 39,85% dari usulan atau masih ada kekurangan 1.454.844 ton dari total kebutuhan.
Oleh karena itu, Dydik berharap rencana penambahan subsidi pupuk nasional akan menutup kekurangan pupuk di daerah itu pada 2024. Ia menyebut, penambahan subsidi pupuk secara nasional tersebut direncanakan eksekusinya pada musim tanam kedua.
Baca Juga
Ia mengingatkan, apabila pupuk bersubsidi tidak ditambah, pasti akan berakibat terjadi penurunan produksi pertanian di Jawa Timur. Sebaliknya, ia yakin penambahan subsidi pupuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian di salah satu provinsi yang termasuk paling banyak menerima bantuan pangan atau bantuan sosial terkait pangan.
Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, dari penggunaan pupuk yang cukup saja, sudah dapat meningkatkan produksi padi sekitar 30%. Namun, faktanya, banyak petani mengeluhkan tidak mendapat pupuk bersubsidi yang seharusnya menjadi haknya, atau bahkan kekurangan pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman meski bersedia membeli.
Artinya, masalah kekurangan pupuk bersubsidi ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, kemungkinan terjadinya fenomena El Nino yang berdampak menyebabkan kekeringan lebih panjang sudah dilontarkan sejak Mei lalu, oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Artinya, semestinya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubdisi sudah harus digenjot setidaknya mulai musim tanam kedua (kemarau) tahun tanam 2022/2023 pada Mei-Agustus lalu, dan musim tanam pertama (penghujan) tahun tanam 2023/2024 mulai Oktober lalu.
Baca Juga
Pejabat Tak Kompak, Harga Beras Terus Melonjak (Seri 2 dari 10 Tulisan)
Bila kebutuhan pupuk bersubsidi dipenuhi, maka tentunya tidak akan terjadi penurunan produksi beras, seperti yang kini terjadi hingga memicu kenaikan inflasi. Merujuk data Badan Pusat Statistik, produksi padi pada 2023 hanya sebanyak 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 767,98 ribu ton atau 1,40% dibanding pada 2022 sebesar 54,75 juta ton. Alhasil, produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk hanya sekitar 31,10 juta ton, merosot 439,24 ribu ton atau 1,39% dibanding tahun sebelumnya 31,54 juta ton.
Artinya, jika langkah antisipasi El Nino dilakukan dengan benar, maka Indonesia semestinya juga tak perlu impor beras. Merujuk data United States Department of Agriculture (USDA), tahun 2023, impor milled rice Indonesia mencapai 3,5 juta ton. Negeri agraris ini menjadi importir beras terbesar kedua di dunia, setelah Filipina.
Berdasarkan catatan Perum Bulog, selama 2023, pemerintah mengimpor beras lewat perusahaan pelat merah ini sebanyak 3,3 juta ton untuk tambahan pengadaan beras yang dikuasai pemerintah. Ini mencakup 300 ribu ton dari kuota izin impor yang dikeluarkan tahun 2022 dan sisanya 2023.
Artinya, pengadaan beras impor yang siap digunakan untuk menyubisidi dalam berbagai bentuk program di dalam negeri ini menembus USD 1,87 miliar atau setara Rp 29,75 triliun. Ini merujuk rata-rata harga beras impor seperti dari Vietnam yang sekitar USD 568 per ton dalam 11 bulan pertama 2023.
Baca Juga
PDB/Kapita Rendah, Inflasi Pangan Tinggi Miskinkan Rakyat (Tulisan 3 dari 10 Seri)
Tahun ini, pemerintah akan menambah impor beras, menjadi 3,6 juta ton. Menurut kabar dari Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo, semula, rencana impor beras pemerintah 2024 adalah 2 juta ton, dengan pelaksana tugas Perum Bulog.
Oleh karena itu, ketimbang memperbesar impor beras, pemerintah harus fokus mengeksekusi penambahan pupuk bersubsidi dan benar-benar direalisasikan untuk memupuk tanaman pangan petani RI. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi pernah menyampaikan, total anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp 54 triliun untuk alokasi 2024. Hal ini setelah pemerintah melihat Indonesia bisa swasembada pangan, bila ada tambahan volume pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan dalam raker dengan DPR bulan lalu, tambahan subsidi pupuk yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) -- naik dari realisasi pupuk bersubsidi 6,13 juta ton tahun 2023 -- belum kunjung bisa diterapkan, padahal kebutuhan di lapangan tinggi.
Artinya, jangan lagi sekitar Rp 30 triliun per tahun uang rakyat -- termasuk setoran pajak kita -- dihamburkan untuk menyubsidi petani asing Vietnam maupun Thailand. Sangat ironis dan tidak beretika, di tengah harga beras melambung, kesejahteraan rakyat petani kita justru dimundurkan oleh guyuran banjir impor beras dan mahalnya pupuk yang sangat dibutuhkan.
Ingat, petani yang makin dimiskinkan sudah tergambar jelas dalam kemerosotan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP), dari 120,30 pada Februari 2024 menjadi 114,28 pada Maret lalu. Indeks Harga Terima Petani (It) turun, sedangkan Indeks Harga Bayar Petani (Ib) naik, padahal petani inilah konsentrasi penduduk miskin terbanyak di Nusantara. Jadi, jika sebelumnya banyak pejabat berdalih impor untuk menurunkan harga beras dan membantu petani karena mereka juga banyak sebagai penerima bantuan pangan, dalil itu terpatahkan.
Jadi, sekali lagi, cara yang benar, tepat, dan santun adalah pemerintah memberikan subsidi pupuk yang cukup dan sampai ke tanah sasaran, sehingga mendongkrak produktivitas tanaman dan pendapatan petani, dengan harga beras tetap terjangkau. Hal ini juga tidak memboroskan devisa negara yang kian terbatas di tengah tekanan dolar, seiring anjloknya harga komoditas unggulan ekspor seperti minyak sawit, batu bara, hingga produk olahan hilirisasi nikel.
Kepastian pembelian pupuk produksi dalam negeri dari anggaran pemerintah juga memperkuat hilirisasi sektor energi, khususnya gas. Tak hanya itu, peningkatan produksi beras dan harga pangan yang terjangkau bakal mendorong inflasi turun kembali ke titik tengah sasaran Bank Indonesia 2,5%. Bila inflasi terkendali, BI dipastikan menurunkan BI rate saat The Fed memangkas bunga acuan Amerika Serikat Juni mendatang, atau bahkan bisa mendahului guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi RI yang tertahan perlambatan ekspor. ***
*Redaktur makroekonomi portal berita investasi dan bisnis Investortrust.id, yang juga alumni Institut Pertanian Bogor (IPB).