Penyerapan APBN Bisa Tumbuh 98% Jika Dilakukan dari Awal
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 2.234 triliun atau 63,4% dari target.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya penyerapan APBN adalah fenomena klasik "slow and low". Artinya, penyerapan APBN yang lambat di awal tahun akan berdampak pada rendahnya penyerapan secara keseluruhan.
"Karena di awal slow, akhirnya low. Nah sekarang yang ingin kita lakukan adalah kalau bisa mulai dipercepat, sehingga akhirnya optimal penyerapannya," ujar Wahyu dalam acara Investortrust Economic Outlook 2025 bertajuk "Tahun 2026, Tahun Ekspansi” di The Ritz Carlton Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah. Pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu.
"Seandainya penyerapannya masih rendah, ya kan dilihat penyebabnya apa, solusinya apa. Sehingga dari awal sudah kita bisa ciptakan dengan penyerapan yang lebih tinggi," ungkap Wahyu.
Wahyu menjelaskan, penyerapan belanja APBN rata-rata mencapai 95%, namun masih memiliki pola penyerapan yang tidak merata sepanjang tahun. Pada awal tahun, penyerapan hanya sekitar 10%, kemudian naik menjadi 15%, 25%, dan 35% sebelum akhirnya mencapai target 95%.
"Tapi kalau kita bisa melakukan penyerapan dari awal, maka penyerapan pada akhirnya juga bisa tumbuh sekitar 98%. Itulah yang nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi," jelas Wahyu.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan deregulasi dan penyederhanaan prosedur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Harus ada deregulasi, penyederhanaan prosedur, kemudahan berusaha, dan pemangkasan prosedur," kata Wahyu.
Wahyu menambahkan, pemerintah telah meluncurkan tiga serangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu serangan udara, serangan tengah, dan serangan darat. Serangan udara dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan serangan tengah dilakukan dengan membuat sektor keuangan berputar lebih cepat dengan cara menaruh sebagian SAL yang dulunya di BI digeser ke bank umum.
"Dengan begitu, harapannya perbankan akan fungsi intermediasinya akan bergerak lebih cepat, sehingga sektor yang bergerak itu akan menyerap tenaga kerja, membuat daya beli masyarakat meningkat, konsumsi meningkat, pada akhirnya akan memberdayakam investasi. Kombinasi itu akan menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi. Putar lebih cepat, tumbuh lebih tinggi," tegas Wahyu.