Pagu Indikatif 2025 Turun 37,44%, Menkop UKM Usul Tambahan Anggaran Rp 665 Miliar
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Menkop UKM) Teten Masduki mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 665 miliar dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Dalam Raker tersebut disampaikan bahwa alokasi pagu indikatif untuk Kemenkop UKM pada tahun 2025 sebesar Rp 937,1 miliar atau turun 37,44% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 1,49 triliun.
Teten membeberkan, rencana tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk alokasi serta upaya strategis pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia menjelaskan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 643 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan program-program strategis. Program ini menurut Teten, diharapkan dapat menambah target sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kepada koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
Baca Juga
Pagu Indikatif Kementeriannya Anjlok, Menteri PUPR Bilang Begini
"Serta alokasi gaji dan tunjangan pegawai tahun 2025 untuk total pegawai sebanyak 1.103 orang," kata Teten dalam raker bersama Komisi VI di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Seperti yang disampaikan Teten, Kemenkop UKM memiliki proyeksi pegawai sebanyak 1.103 orang di tahun 2025 yang terdiri atas 833 pegawai eksisting dan 270 orang usulan perekrutan pegawai baru. Dengan proyeksi tersebut, usulan tambahan anggaran untuk alokasi gaji adalah sebesar Rp 30 miliar.
Sementara itu mengenai proyeksi rancangan anggaran Kemenkop UKM tahun 2025 sesuai dengan masing-masing satuan kerja (satker) yakni Deputi Bidang Perkoperasian sebesar Rp 68,5 miliar. Rencananya akan dialokasikan untuk industrialisasi koperasi, penguatan tata kelola manajemen koperasi, implementasi pengembangan dan pengawasan koperasi.
Kemudian, Deputi Bidang Usaha Mikro dengan total anggaran Rp 67 miliar akan dialokasikan untuk fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk serta penerbitan NIB.
Baca Juga
Menkeu: Pagu Indikatif Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 53,19 Triliun
"Lalu pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik, layanan bantuan hukum bagi usaha mikro dan kecil, fasilitas kemasan," sambung Teten.
Ketiga adalah Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah dengan total anggaran Rp 61,4 miliar yang akan dialokasikan untuk fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM hingga pengembangan kompetensi SDM pelaku UMKM.
Lalu ada Deputi Kewirausahaan dengan total anggaran Rp 68,3 miliar yang dialokasikan untuk pemetaan dan pemeliharaan data UMKM, pengembangan ekosistem kewirausahaan, digitalisasi UMKM, fasilitasi dan pembinaan serta akses pembiayaan startup.
Selain itu ada pada satker Sekretariat Kementerian dialokasikan anggaran sebesar Rp 317,6 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja gaji, tunjangan pegawai, dan layanan operasional pemeliharaan sarana prasarana.
Baca Juga
ESDM Usulkan Rp 5,19 Triliun dari Pagu Indikatif TA 2025 untuk Infrastruktur
"(Anggaran sekretarian) juga akan dialokasikan untuk dokumen perencanaan monev, serta perencanaan SDM dan organisasi, dukungan publikasi, layanan kerja sama, layanan TIK serta pengawasan internal," tambah Teten.
Tidak hanya itu, Teten juga membeberkan proyeksi anggaran untuk Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir (LPDB) yang diperuntukkan bagi UMKM sebesar Rp 226 miliar. Ia mengatakan keseluruhan anggaran LPDB berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan akan dialokasikan untuk dukungan fasilitasi dana bergulir dan inkubator wirausaha.
Kemudian, Limited Liability Partnership (LLP) dengan total anggaran sebesar Rp 55,5 miliar yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan fasilitasi trading house dan center of excellence serta Smesco sebagai integrated startup hub.
Dan yang terakhir ada Dekopin dengan total Rp 3 miliar serta Dekonsentrasi sebesar Rp 69,3 miliar. Ia menjelaskan anggaran Dekonsentrasi akan digunakan untuk dukungan rapat koordinasi, fasilitasi dan pendampingan koperasi di 36 provinsi.