KLHK Usulkan Pagu Indikatif Rp 6,23 Triliun, DPR Dukung Ada Penambahan Anggaran
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan pagu indikatif belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,24 triliun. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut pagu indikatif ini mengalami penurunan dibanding pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp 7,71 triliun.
“Atau turun 19,14%. Secara nasional, pagu indikatif 2025 turun sebesar 14,59% atau RP 159,1 triliun dibanding tahun sebelumnya,” ujar Siti, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Untuk mengejar target dan melangkah di periode berikutnya, Siti mengatakan masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun. Dia mengatakan penambahan ini akan diajukan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XI.
Baca Juga
Siti mengatakan penambahan anggaran ini diperlukan mengingat target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di KLHK mencapai Rp 7,07 triliun. Pendapatan ini ditargetkan berasal dari produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian dari pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup.
Angka ini menurun 5,56% dari angka tahun 2024. Penurunan target ini muncul karena beberapa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) masa berlakunya habis dan arealnya tak bernilai ekonomi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini menyetujui penambahan anggaran di KLHK. Dia mengatakan usulan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KLHK dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.
“Serta program kerja yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,” kata Erma.
Meski penambahan anggaran disetujui, Komisi XI meminta KLHK untuk mempercepat realisasi anggaran. Sebab, hingga 10 Juni 2024 realisasi anggaran KLHK baru mencapai Rp 2,43 triliun atau 29% dari total pagu Anggaran KLHK sebesar Rp 8,38 triliun.
Baca Juga
Sampah Plastik di Indonesia Hampir 13 Juta Ton, KLHK: Ini Permasalahan Serius!
Dengan realisasi ini, KLHK saat ini menempati peringkat ke-66 dari 85 kementerian/lembaga (K/L). Sebab, rata-rata realisasi belanja nasional mencapai 37,54%.
“Kita punya problem sedikit yang sedang ditangani sampai minggu depan yaitu di PPKL (Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) yang dananya diblokir sampai bulan Maret dan dalam prosesnya itu untuk pengadaan sekitar 42% dengan menggunakan e-catalog,” kata Siti.
Siti mengatakan penggunaan e-catalog memiliki persyarataan lebih ketat dibandingkan pengajuan secara biasa. Untuk itu, dia mengatakan akan mengonsultasikan persoalan ini dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).