Halo KPU dan Bawaslu, Sri Mulyani Tunggu Laporan Belanja Pemilu
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk segera merampungkan laporan realisasi anggaran Pemilu 2024. Hal ini mengingat penyelenggaraan Pemilu 2024 turut berkontribusi terhadap melonjaknya belanja APBN di kuartal I 2024.
"Karena pemilu ini sudah selesai kita harapkan nanti pertanggungjawaban belanjanya untuk segera disusun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Menurut Sri Mulyani, anggaran pemilu secara keseluruhan dari 2022 hingga 2024 mencapai sebesar Rp 71,3 triliun. Pada 2022 telah realisasi anggaran pemilu sebesar Rp 3,1 triliun, sementara 2023 mencapai Rp 29,9 triliun.
Sementara untuk 2024. Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar Rp 38,3 triliun untuk penyelenggaraan pemilu. Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi anggaran penyelenggaraan pemilu sudah mencapai Rp 26 triliun atau setara 67,9%.
"Karena memang pemilu yang berlangsung pada bulan Februari ini mengharuskan belanja di depan," kata Sri Mulyani.
KPU dan Bawaslu yang menjadi leading sector dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berkontribusi terhadap penyerapan belanja sebesar Rp 23,8 triliun. Adapun anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran honorarium badan adhoc, pengadaan barang dan jasa serta sejumlah kebutuhan lain yang menyangkut pemungutan dan penghitungan suara.
Selain KPU dan Bawaslu, Sri Mulyani juga memberikan mandat pengalokasian anggaran pemilu kepada sejumlah kementerian/lembaga lain yang turut membantu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing seprti Kementerian PANRB, Kemenkominfo, TNI, Polri, BIN, BPKP RRI, TVRI.
Sementara itu Menkeu Sri Mulyani mengumumkan dalam kuartal I belanja pemerintah telah menembus angka Rp 427,6 triliun atau sebesar 17,3% dari total pagu anggaran. Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah dalam kuartal pertama tahun ini melonjak 23,1% (YoY)
"Ada aktivitas yang front load seperti pemilu yang terjadi pada bulan Februari sehingga banyak sekali belanja yang cukup tinggi untuk penyelenggaraan pemilu," ungkap Sri Mulyani.