Menkeu Akui Kecepatan Pencairan Belanja APBN Bermasalah
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati terus memantau kualitas dan kecepatan belanja ABPN. Dia menyebut, dua hal ini terus menjadi poin kritis akhir masa Pemerintahan Jokowi.
“Meskipun ini tahun terakhir dari Presiden Jokowi, memang critical point-nya adalah quality spending dan speed of spending,” ujar Sri Mulyani saat diskusi Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, di St Regis, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Sri Mulyani mengatakan selama 2021 dan 2022 pertumbuhan pendapatan negara dari pajak meningkat, masing-masing 35% dan 40%.
“Jadi critical point adalah tetap bisa menjaga momentum pertumbuhan yang jadi basis pajak kita. Sedangkan pertumbuhan pajak kita sekarang sudah 7%. It’s quite remarkable meskipun angka dasarnya sudah naik tinggi,” ujar dia.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.588,2 triliun. Angka ini mencapai 84,55% dari target APBN yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Dalam paparan dalam APBN Kita, Desember 2023, penerimaan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.553,2 triliun. Penerimaan dari pajak masih mendapat porsi yang utama. Pendapatan utama dari pajak mencapai Rp 1.739,8 triliun.
Baca Juga
