Pencairan Dana 'Below the Line' APBN Capai 26,41% Hingga September 2023
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memberikan gambaran pencairan anggaran "Below the line" APBN yang telah mencapai 26,41% dari total anggaran yang dialokasikan pada APBN 2023 sebesar Rp176,3 triliun, atau sekitar Rp46,56 triliun per 30 September 2023.
“Kita sekarang masuk ke pembiayaan, dari sisi ‘below the line’ APBN mengalokasikan Rp176,3 T sampai dengan akhir 2023, untuk pencairannya sebesar Rp46,56 T atau baru 26,41% per akhir September ini,” papar Mulyani di dalam paparan APBN Kita di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
"Below the line" dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merujuk pada pos-pos atau komponen dalam anggaran yang tidak termasuk dalam anggaran utama atau anggaran pokok yang mencakup pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan dalam satu tahun anggaran.
Baca Juga
Hadapi El Nino, Sri Mulyani Beri PR ke Risma Salurkan BLT Rp 7,52 Triliun
Below the line dapat mencakup item seperti dana darurat, proyek-proyek yang bersifat khusus dan di luar rencana tahunan, atau perubahan signifikan dalam anggaran yang tidak dianggap sebagai komponen rutin dari anggaran pemerintah. Posisi ini biasanya digunakan untuk mengakomodasi perubahan yang muncul selama tahun anggaran yang tidak dapat dimasukkan dalam anggaran pokok.
Sri Mulyani mengungkapkan pada kluster infrastruktur LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) dan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dialokasikan dana sebesar Rp28 Triliun. Alokasi dana juga dilakukan untuk pendidikan, dengan Rp15 triliun untuk pembiayaan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Selain itu, sekitar Rp3,5 triliun dialokasikan untuk kerja sama internasional dalam pembiayaan LDKPI (Lembaga Dana Kerjasama Pemerintah Indonesia).
“Terutama untuk kluster infrastruktur LMAN dan FLPP dalam hal ini sebesar Rp28 T. Kemudian kita juga mencairkan untuk Pendidikan, yaitu Rp15 T ke pembiayaan LPDP. Sedangkan untuk kerja sama internasional itu dicairkan sebesar Rp3,5 T untuk pembiayaan LDKPI,” ungkap Sri Mulyani.
Baca Juga
Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah memantau dampak dari penggunaan dana pembiayaan ini pada berbagai sektor, seperti FLPP yang digunakan untuk membangun unit-unit rumah yang dijual kepada masyarakat berpendapatan rendah, yang juga mendapatkan insentif khusus untuk membeli properti.
Terkait dengan LMAN, sejumlah dana telah dialokasikan untuk proyek-proyek strategis nasional dan pembelian lahan sebesar Rp144,46 triliun. Hingga September 2023, sekitar Rp12,3 Triliun telah dicairkan untuk LMAN. Proyek-proyek strategis nasional telah menerima dana sebesar Rp117,99 triliun, yang digunakan untuk berbagai proyek, seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, irigasi, air baku, jalur kereta api, pembangunan ibu kota negara, dan pengembangan kawasan pariwisata nasional.
“Sampai dengan September 2023, proyek strategis nasional yang telah didanai senilai Rp117,99 T. Berbagai proyek dengan nilai belanja LMAN, di antaranya jalan tol ada 52 proyek tercatat Rp99,53 T, bendungan 38 proyek sebesar Rp12,75 T, Pelabuhan sebesar Rp800 M, irigasi 5 proyek sebesar Rp620 M, air baku Rp66 M, jalur kereta api 9 proyek sebesar Rp3,18 T, ibu kota negara 6 proyek sebesar Rp967 M, dan kawasan strategis pariwisata nasional Rp85,2 M,” jelas Sri Mulyani pada presentasinya.
Selain itu, melalui LDKPI, sekitar Rp137,56 miliar telah disalurkan, terutama untuk dukungan diplomasi luar negeri, bantuan vaksin, bantuan kemanusiaan, dan capacity building bagi negara-negara yang membutuhkan.
“Dari sisi LDKPI, penyaluran sebesar Rp137,56 M, terutama dari sisi diplomasi luar negeri kita juga sering memberikan bantuan pada negara-negara yang membutuhkan dari mulai vaksin (Rp107,78 M) maupun bantuan kemanusiaan (Rp4,40 M) dan juga untuk capacity building (Rp25,38 M),” kata Menkeu.
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa LPDP telah menyumbangkan dana sebesar Rp139,11 triliun hingga Desember 2023, yang digunakan untuk mendukung 160.615 penerima beasiswa atau awardee. Program beasiswa mencakup degree program dan non-degree program. Selain itu, LPDP juga meningkatkan dukungan untuk penelitian dengan memberikan hibah kepada 2.492 proyek penelitian senilai Rp1,9 triliun.
“Untuk LPDP, total endowment fund sebesar Rp139,11 T sampai Desember 2023, sudah membiayai sebanyak 160.615 penerima beasiswa atau sering disebutnya awardee, dimana 31.421 adalah beasiswa untuk degree program dan 129.194 beasiswa untuk non-degree program (data per 30 September 2023),” ucapnya.
“Biaya riset juga kita tingkatkan, LPDP memberikan grants pada 2.492 proyek penelitian sebesar Rp1,9 triliun,” tambahnya.
Pemerintah pun memberikan dukungan dana riset dengan alokasi dana DAPT sebesar Rp481 miliar untuk 21 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) serta mendukung pegiat budaya dengan dana abadi kebudayaan sebesar Rp233 miliar.
“Alokasi dana DAPT untuk 21 PTNBH mendapatkan dampak positif dari LPDP sebesar Rp481 M untuk beberapa kegiatan yang dicanangkan Kemendikbud, dan juga para penggiat budaya mendapatkan dukungan melalui program LPDP yaitu dari sisi dana abadi kebudayaan dengan target penerima manfaat sebanyak 402 penerima manfaat dan kebutuhan dana sebesar Rp233 M,” kata Mulyani. (CR-3)
