DPR Usul Defisit APBN 2025 Rendah, Menkeu: Tergantung Belanja Pemerintah Baru
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengusulkan pemerintah agar menurunkan defisit untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Usulan ini muncul karena Dolfie melihat beban jatuh tempo utang Indonesia di kemudian hari tinggi.
“Buat lah defisit yang rendah sebagai permulaan. Jangan langsung (defisit) tinggi. Jangan sudah utang bebannya banyak, masuk pemerintahan baru dibebani utang yang juga besar,” kata Dolfie di rapat panitia kerja (Panja) Komisi XI DPR, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga
Pemerintah dan Komisi XI DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN Pertama Prabowo-Gibran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penentuan defisit untuk RAPBN 2025 yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dikerjakan bersama-sama lintas kementerian/lembaga. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak presiden terpilih periode 2024-2029.
“Kami pun tanyakan kepada incoming government, ini maunya seperti apa,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, penentuan besaran defisit itu untuk mewadahi program pemerintah baru. Meski demikian, rambu prudensial tetap digunakan pemerintah.
“Ini mencoba menjadi wadah dari semua dinamika perubahan, dari transisi politik, aspirasi pemerintah baru, dan prioritas-prioritas yang harus kita jaga. Namun, APBN-nya tetap kredibel,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan, bisa saja menurunkan defisit APBN 2025. Tetapi, dia memberikan catatan mengenai penerimaan dan belanjanya.
“Kalau bisa lebih rendah, ya tentu kita akan coba lebih rendah. Tinggal sekarang masalah belanjanya,” kata dia.
Sediakan Ruang Fiskal
Bendahara Negara itu mengatakan juga menyediakan ruang fiskal bagi belanja pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pemerintahan baru tersebut akan membuat komposisi belanja prioritasnya.
“Tapi, kira-kira kami sudah tahu wadahnya dibutuhkan sekian untuk program-program yang baru. Ini kemudian kami taruh dalam postur APBN keseluruhan,” kata dia.
Baca Juga
Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp 3.783 Triliun Lima Tahun ke Depan, Ternyata Ini Pemicunya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa juga sempat menyarankan agar defisit APBN 2025 berada di bawah usulan KEM-PPKF sebesar 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Suharso menyarankan agar defisit bisa turun menjadi 1,5% hingga 1,8% dari PDB.
Ditemui usai rapat panja, Suharso mengatakan pembahasan defisit akan dilanjutkan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia enggan mengindikasikan akan ada penurunan defisit.
“Kita lihat nanti, banyak cara,” kata dia.