Siasat Atur Defisit, Agar Belanja APBN 2025 Tak Sempit

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu yang berlangsung 14 Februari 2024. Mengusung tema keberlanjutan, Prabowo-Gibran meyakinkan pemilih akan meneruskan program-program pendahulunya.

Selain fokus pada hilirisasi, Prabowo juga ingin membuat legacy. Program andalan yang diusungnya saat kampanye yaitu makan siang gratis, yang belakangan diubah menjadi program makanan bergizi gratis.

Prabowo meyakinkan para tamu di Qatar Economic Forum, Mei 2024, bahwa ia telah mempelajari alokasi anggarannya. Di sesi itu, dia juga mengindikasikan akan hati-hati  namun progresif dalam mengelola fiskal.

“Indonesia, saya pikir, merupakan salah satu negara yang tingkat risiko utang terhadap PDB-nya rendah di dunia. Saat ini, saya pikir ini saatnya untuk lebih berani, tentunya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Prabowo.

Salah seorang Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, program pemberian makanan bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah menjadi salah satu program prioritas. Program ini diklaim akan memberi manfaat ke 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Berdasarkan simulasi tim pakar, Budiman mengatakan diperlukan anggaran Rp 450 triliun. “Diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100-120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Budiman, Februari 2024 lalu.

Program ini mengacu pada komposisi makanan 4 Sehat 5 Sempurna. Per tahun, diperlukan 6,7 ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, 1 juta ton daging ikan, berbagai sayur mayur dan buah-buahan, serta 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Budiman mengatakan Prabowo-Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan  industri pangan nasional.

Di kesempatan berbeda Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan tim teknis Prabowo untuk merancang program makanan bergizi gratis ini. Arief mengatakan telah memberikan masukan mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta regulasi yang ada saat ini.

Disebutkannya bahwa pembahasan dengan tim operasional tersebut lebih diarahkan kepada sejumlah program serupa yang sudah dikerjakan Bapanas,  semisal rumah pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

“Kita sudah ada, tapi skalanya masih kecil. Kalau mau di-scale up itu juga bisa,” ucap Arief kepada investortrust.id di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Bapanas, kata Arief juga terus melakukan pengukuran Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelance of Undermourishment/PoU). Dia mengatakan program makan bergizi Prabowo-Gibran nantinya dapat dihubungkan dengan pengukuran ini.

“Jadi akan ketahuan. Kita sudah punya 68 kabupaten/kota mana saja (yang alami prevalensi ketidakcukupan, red). Kemudian dengan Menko PMK kita tahu by name, by address. Dengan BKKB mana saja yang perlu dibantu (mengentaskan) stunting. Jadi itu yang kita informasikan,” kata dia.

Tetapi, Arief mengatakan, pembahasan belum sampai ke tahap penyusunan anggaran. “Belum. Karena itu kan anggaran 2025. Ya, apapun yang bisa kita bantu untuk menyukseskan program presiden terpilih, pasti kita bisa bantu,” kata dia.

Anggaran Makanan Bergizi dan APBN 2025

Setiap tahun pemerintah akan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar bagi proses pembangunan di tahun berikutnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kementerian Keuangan mengusulkan sejumlah postur anggaran dalam KEM-PPKF 2025. Pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 12,14% hingga 12,36% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara berada pada rentang 14,59% hingga 15,18% dari PDB. Adapun defisit ditargetkan dalam rentang 2,45% hingga 2,82% dari PDB.

Program makan bergizi gratis disinyalir  telah mendapat ruang di KEM-PPKF ini.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit mengaku tak mengetahui letak anggaran makan siang gratis. “Kalau kita di sini kan secara umum. Kita bulum lihat apakah sudah masuk atau belum,” ujar Dolfie di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Dolfie juga mempertanyakan program prioritas Prabowo dalam pembahasan KEM-PPKF. Dia mensinyalir ada dua program yang terakomodasi di KEM-PPKF, yakni program milik Jokowi dan Prabowo.  Dolfie pula yang menyebut bahwa bujet belanja di Rancangan APBN 2025 mencapai angka Rp3.500 triliun, kendati dari pihak Bendahara Negara belum melansir angka belanja APBN di tahun depan.

“Saya tanyakan ini. Sebenarnya belanja Rp 3.500 triliun programnya siapa. Programnya Jokowi mau dilanjutkan atau semuanya program barunya pemerintahan Prabowo? Itu belum ada jawaban,” kata dia.

Besaran defisit inilah yang juga menjadi kritikan dari Dolfie. Ia mempertanyakan asal muasal penggunaan anggaran yang bisa mengakibatkan defisit sebesar 2,45% dari PDB. Menurutnya, kemunculan angka defisit  sebesar itu mengindikasikan telah disiapkannya sejumlah program yang membutuhkan tambalan pendanaan.

Nah, bentuk program yang telah disiapkan pos anggarannya inilah yang menjadi pertanyaan utama Dolfie. Ini merujuk pada pos pembiayaan program makanan bergizi gratis yang belum dimasukkan dalam RAPBN 2025.

“Nggak mungkin kita bisa nentuin belanja segitu dengan defisit seperti itu, nggak ada programnya. Nah yang saya belum tahu karena belum dengar itu programnya siapa,” ucap dia.

Sinyal bahwa rancangan KEM-PPKF 2025 telah mengakomodir program makanan bergizi gratis setidaknya bisa disimak dari pernyataan Bendahara Negara Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024. Dia menyebut bahwa rancangan KEM-PPKF 2025 sejatinya didesain untuk bisa meraih pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%-8%, yang menjadi syarat tercapainya visi Indonesia Emas pada 2045.

Demi mencapai angka pertumbuhan tersebut, menurut Sri Mulyani, diperlukan  dukungan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sri Mulyani mengatakan, dibutuhkan kebijakan yang memprioritaskan  investasi di pembentukan sumber daya manusia yang unggul demi memacu produktivitas, salah satunya digelarnya program makanan bergizi.

“Program perbaikan sumber daya manusia (SDM) termasuk melalui program makanan bergizi dan perbaikan reformasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting,” kata Sri Mulyani.

Di tengah sejumlah pertanyaan soal rentang defisit  di APBN 2025, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjaga rentang defisit belanja secara hati-hati. 

“Tidak perlu ada kekhawatiran apapun, saya yakin semangatnya Prabowo juga menjaga defisit, menjaga kehati-hatian,” kata dia.

Skenario APBN Perubahan

Dalam beberapa kali rapat, Dolfie mengkritisi rentang defisit APBN 2025 yang mencapai 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Menariknya kritik ini direspons Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa dengan mengusulkan defisit lebih rendah.

“Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu lebih turun lagi 1,5% hingga 1,8% dari PDB,” kata Suharso.

Usulan itu mengejutkan banyak pihak, termasuk Sri Mulyani. Sebab, usulan itu di luar kesepakatan yang sudah tertuang di KEM-PPKF.

Suharso mengatakan menurunkan rentang defisit akan memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pemerintahan mendatang.

Usulan inilah yang memunculkan wacana APBN Perubahan (APBN-P). Dia mengatakan perubahan APBN juga bukanlah sesuatu yang baru, karena APBN-P pernah dibuat ketika masa transisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi).

“Apalagi nanti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) diputuskan maksimal tiga bulan setelah presiden terpilih dilantik. RPJMN ini akan berbasis pada RPJP (Rencana Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 yang sekarang proses legislasinya sedang dilakukan,” ujar Suharso.

Indikasi lain bakal dilakukannya perubahan APBN, Suharso menyebut pembahasan APBN 2025 saat ini menggunakan RPJMN 2005-2025. Setelah pembahasan ini selesai, barulah program Prabowo akan disinkronisasi.

“Pos-pos, kamar-kamar sudah ada, cuma angka yang belum,” kata dia.

Terbukanya peluang  bahwa APBN 2025 akan mengalami perubahan menjadi APBN Perubahan (APBN-P) juga disampaikan  Misbakhun. Ia mengatakan APBN 2025 merupakan hasil pembahasan melalui mekanisme politik di DPR, yang periodenya mengalami masa cut off. Sementara, presiden terpilih tidak secara langsung ikut membahas APBN.

“Karena undang-undangnya mengatakan, APBN harus sudah selesai 60 hari sebelum (pelantikan presiden dan wakil presiden) di bulan Oktober,” ucap Misbakhun, di kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Misbakhun meyakini akan ada skema politik yang akan mendukung  program-program unggulan Prabowo masuk dalam APBN 2025. Dia pun meyakinkan masyarakat bahwa Prabowo akan menjaga defisit belanja dengan penuh kehati-hatian.

Misbakhun juga menyebut Prabowo menghormati secara penuh fatsun politik yang ada. “Ada pemerintahan Pak Jokowi, ada pemerintahan yang masih berkuasa dan Pak Prabowo menjadi bagian dari itu,” kata dia.

Investor Menatap Ragu?

Morgan Stanley menjadi salah satu perating yang menatap ragu program  karena alasan pelemahan rupiah dan beban fiskal yang menantang jelang pelantikan presiden terpilih.

"Kami melihat ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa tekanan di pasar Valas di tengah masih tingginya suku bunga AS dan prospek dolar AS yang kuat," tulis ahli strategi Morgan Stanley dalam catatannya kepada klien tanggal 10 Juni.Morgan Stanley  menganggap usulan penyediaan makan bergizi dan susu untuk siswa menimbulkan beban fiskal substantif.

Di kesempatan berbeda, Senior Economist DBS, Radhika Rao dalam Indonesia Chartbook: Political Transition yang terbit 12 Juni 2024, menyebut defisit fiskal diprediksi akan meningkat tahun ini dan 2025. Alasannya, belanja bantuan sosial dari pemerintahan baru akan mengalami kenaikan.

“Dan pendapatan yang moderat. Kami perkirakan defisit di atas 2% dari PDB,” tulisnya.

Radhika memproyeksikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan bantuan sosial dan mempertahankan subsidi. Ini menimbulkan kekhawatiran pinjaman akan meningkat untuk mendanai program-program tadi.

Seorang sumber di DPR mengatakan aturan batas defisit itu bisa saja diubah. Dia menyebut patokan defisit anggaran  bukanlah hal  yang sakral dalam ekonomi. Dia menyebut terdapat banyak indikator yang menjadi paramater dalam upaya menumbuhkan perekonomian, selain defisit, sebut saja indikator inflasi. Sehingga bisa saja pagu defisit pada anggaran diubah lewat mekanisme perubahan undang-undang di parlemen.

Mengubah undang-undang anggaran, kata sumber tersebut bisa dilakukan secara cepat maupun lambat, tergantung dinamika politik. Pembahasan undang-undang tercepat yang pernah dilakukan yaitu dua pekan dan yang terlama bisa membutuhkan waktu lima tahun pembahasan.

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut “dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN.”

Pasal penjelasan ayat 3 tersebut menyebut “defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

Merespons wacana tersebut, Dolfie mengaku belum pernah mendengar upaya mengubah batas defisit itu. “Belum, belum ada. Itu kan harus mengubah undang-undang, kalau mau lebih dari 3% (dari PDB). Saya belum dengar ada rencana mengubah undang-undang,” kata dia.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai melihat perkembangan saat ini investor akan wait and see melihat dinamika pembentukan APBN 2025. Dia memproyeksikan upaya untuk menaikkan tax ratio akan dipenuhi tekanan. Ini diakibatkan ekonomi yang masih di bawah harapan dan tren penurunan harga komoditas yang menghantui.

Dia mengatakan kenaikan pajak yang tidak signifikan, tidak akan terlalu berpengaruh pada minat investor. “Mereka jauh lebih concern pada banyak hal lain, seperti tingginya biaya logistik, ketidakpastian hukum, inefisiensi, birokrasi, inkonsistensi regulasi, dan lainnya,” kata Wijayanto.

Sementara itu, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyebut defisit yang relatif lebar biasanya muncul saat tahun pertama. Defisit yang terkontrol dalam rancangan APBN 2025 akan memberi sinyal positif kepada investor.

Meski demikian, Riefky mengingatkan perkembangan geopolitk ke depan. Dia menyebut kondisi geopolitik dapat mempengaruhi nilai tukar dan harga minyak. Kondisi suku bunga global juga akan mempengaruhi nilai tukar dan potensi inflasi.

“Dari dalam negeri, spending dari pemerintah baru serta penerimaan juga perlu digenjot untuk menjaga fiscal sustainability,” ujar Riefky.