Realisasi Belanja Pemerintah Terseok-seok, Masih di Bawah 85%

JAKARTA, Investortrust.id  - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, menyebut belanja pemerintah hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp 2.588,2 triliun. Angka ini masih di bawah dari target APBN yaitu Rp 3.061,2 triliun dan target revisi sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.

“Saya sudah sampaikan (realisasi belanja) 84,5% dari Undang-Undang APBN awal yang kemudian belanja kita naikkan Rp 3.117,2 pada pertengahan tahun, ini realisasi 83%” kata Sri Mulyani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Meski demikian, realisasi belanja tersebut masih di bawah realisasi periode yang sama tahun lalu. “Belanja negara ini masih kontraksi 4,1% dibandingkan tahun lalu di 12 Desember yang di angka Rp 2.689,4 triliun,” ujar dia.

Jika dilihat dari belanja kementerian/lembaga (K/L), Sri Mulyani mengatakan belanja yang ditargetkan berada pada angka Rp 1.000,8 triliun atau 94,5% dari target APBN lama maupun revisi. Perlambatan belanja terlihat dari belanja non K/L mengalami penurunan cukup dalam sebesar 11,7%. 

Belanja non K/L baru mencapai Rp 894,3 triliun sedangkan target Undang-Undang APBN yaitu Rp 1.245,6 triliun (atau 71,8% dari target) dan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 yaitu Rp 1.301,6 triliun (atau 68,7% dari target).

“Kira-kira belanja non K/L yang turun yaitu subsidi BBM yang mengalami penurunan karena harga BBM mengalami penurunan atau lebih rendah dari harga asumsi,” kata dia.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwarta mengatakan realisasi belanja negara tersebut memang lazim terjadi di tahun anggaran pemerintah. Dia mengatakan kelaziman ini terkait dengan beberapa kontrak yang ditunggu sampai selesai.

“Dan biasanya di akhir tahun ini. Dan baru biasanya termin terakhir dari pembayaran-pembayaran itu dilakukan,” ujar Isa.

Isa mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, K/L menjalankan belanja sekitar 95% dalam tiga tahun terakhir. “Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dan melampaui 95%” ujar dia. 

Sementara itu, Isa mengemukakan belanja non K/L yang jauh dari target karena subsidi dan kompensasi baru akan dibayarkan menjelang akhir tahun. “Pada paruh kedua bulan Desember ini sehingga masih terlihat rendah sampai dengan 12 Desember 2023,” kata dia. (CR-7)