Pemerintah akan Perluas Target Insentif PPh 21 DTP pada 2027

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah akan memperluas penerima insentif PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Perluasan penerima ini dilakukan karena penikmat insentif yaitu para pekerja di sektor formal.

“Soal PPh DTP kebanyakan kan [penikmatnya] sektor formal,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga merencanakan perluasan penerima ini dapat menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan. Artinya, dia memperkirakan, ada 13 juta orang yang bisa mendapat insentif ditanggung pemerintah ini.

Meski begitu, perluasan insentif PPh 21 DTP ke beberapa sektor ini masih dalam pembahasan.

Pada 2026 ini, pemerintah telah menetapkan lima sektor usaha penerima fasilitas PPh pasal 21 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. Kebijakan ini sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Fasilitas ini mulai berlaku masa pajak Januari hingga Desember 2026. Fasilitas ini menyasar pekerja di perusahaan padat karya dan berkontribusi ke perekonomian nasional.

Baca Juga

Pengusaha Tekstil Nganjuk Apresiasi Perpanjangan Insentif PPh 21 DTP hingga Desember 2026

Dalam pelaksanaannya, PPh pasal 21 yang seharusnya dipangkas ke pegawai akan dibayarkan oleh pemerintah melalui pemberi kerja. Dengan begitu, penerima upah tak perlu mengalami pengurangan penghasilan.

Pegawai tetap tertentu yang memenuhi kriteria yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan tidak lebih dari Rp 10 juta, dan tidak menerima insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya.

Hampir sama dengan kriteria untuk pegawai tetap tertentu, pekerja tidak tetap tertentu yang menerima insentif juga perlu memiliki NPWP dan tak menerima insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Hanya saja, terdapat regulasi mengenai upah harian yang diterima yaitu tidak lebih dari Rp 500.000 per hari, mingguan, satuan, atau borongan dan kurang dari Rp 10 juta secara bulanan.

Penghasilan pegawai tertentu yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak termasuk penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri.

Dengan adanya skema ini, pajak penghasilan pekerja yang memenuhi kriteria tetap dipotong secara administratif. Akan tetapi, nilai pajak yang terpotong akan dibayarkan kembali secara tunai oleh pemberi kerja sehingga tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima.