Bukan Sekadar Manufaktur, Ini Kunci RI Naik Kelas Jadi Negara Maju

JAKARTA, investortrust.id — Indonesia perlu meningkatkan kemampuan teknologi, memperkuat kapasitas pemasok lokal, dan mendorong inovasi industri manufaktur untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap menuju negara maju.

Dean & CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brodjonegoro menyatakan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman Jepang dan Korea Selatan yang mengembangkan industri manufaktur hingga menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Ini yang berbahaya dan bisa terjadi di banyak negara Asia Tenggara. Mereka bergerak di bidang manufaktur, melakukan ekspor, tetapi tidak meningkatkan teknologi. Artinya, daya saing mereka seiring waktu akan menurun,” kata Bambang dalam acara Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Menurut dia, pengembangan industri tidak cukup hanya melalui kegiatan manufaktur dan perakitan. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi, meningkatkan kemampuan rekayasa, dan mengembangkan inovasi.

Bambang pun mencontohkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berkembang dari bisnis awal berbeda sebelum memasuki industri teknologi dan manufaktur. Samsung, misalnya, pada 1960-an bergerak di bidang perdagangan gula. Sementara itu, LG memulai bisnis dari kosmetik, Hyundai dari pekerjaan konstruksi, SK dari tekstil, dan Daewoo dari perdagangan.

Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian berkembang ke berbagai sektor industri. Samsung menjadi perusahaan elektronik, Hyundai mengembangkan industri otomotif, sedangkan SK bergerak di bidang telekomunikasi.

“Pemerintah harus mendorong sektor swasta untuk bersama-sama membawa negara keluar dari middle-income trap,” ujar Bambang.

Dalam kajian Kadin Indonesia bersama ADBI bertajuk Private Enterprise and Indonesia’s High Income Transition, strategi keluar dari middle-income trap juga mencakup penguatan kemampuan pemasok, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pengembangan layanan industri.

Kajian tersebut mencatat, Indonesia memiliki pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar US$ 5.120 pada 2025, sementara ambang batas negara berpendapatan tinggi yang digunakan Bank Dunia berada di atas US$ 14.375.

Dokumen itu menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja, pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri, serta perluasan akses pekerjaan formal yang produktif bagi perempuan dan generasi muda.

Selain itu, kajian tersebut merekomendasikan agar dukungan pemerintah kepada sektor swasta dikaitkan dengan target kinerja yang terukur. Target tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, adopsi teknologi, dan pemenuhan standar kualitas.

Rekomendasi itu sejalan dengan penjelasan Bambang mengenai pentingnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta.

Dikatakan Bambang, pemerintah perlu menyediakan aturan yang konsisten, infrastruktur, dan pembiayaan untuk mendukung pengembangan industri.

Kemudian, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2014-2016 itu merujuk pendekatan tiga tahap dalam World Development Report 2024 yang diterbitkan Bank Dunia, yakni investasi (investment), penyerapan teknologi (infusion), dan inovasi (innovation).

“Investasi telah mampu membawa kita dari negara berpendapatan rendah ke menengah. Dari menengah bawah ke menengah atas, kita membutuhkan infusion. Dan dari menengah ke tinggi, kita membutuhkan inovasi,” ucap Bambang.

Dia menjelaskan, Indonesia perlu mempelajari dan mengadaptasi teknologi yang sudah tersedia untuk diterapkan dalam industri dalam negeri sebelum melanjutkan ke tahap inovasi.

Kajian Kadin Indonesia–ADBI juga menyoroti pentingnya kemitraan pemerintah, sektor swasta, dan Danantara dalam mendukung pembiayaan serta pengembangan industri.

Dalam skema yang direkomendasikan, pemerintah berperan menyediakan aturan dan mengatasi hambatan industri, sedangkan sektor swasta berperan dalam investasi, pengembangan usaha, dan penyerapan teknologi. Danantara dapat mendukung pembiayaan investasi industri dengan memperhatikan akuntabilitas dan pengelolaan risiko fiskal.

Di sini lah, Bambang menilai, pengembangan dua mesin pertumbuhan ekonomi melalui sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi penting untuk Tanah Air keluar dari zona middle income trap.

Menurutnya, pengembangan industri membutuhkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun rantai pasok dan rantai nilai, termasuk melalui kerja sama antara pemasok dan pembeli yang kredibel.

Lantas, Bambang menggarisbawahi tiga pilar pengembangan industri Indonesia, yakni peningkatan kemampuan pemasok, pengembangan layanan industri seperti utilitas bersama, logistik, dan pengujian, serta penguatan rekayasa melalui adopsi dan peningkatan teknologi.

Tiga proyek percontohan pada 2027–2029

Untuk menerapkan strategi tersebut, kajian Kadin Indonesia–ADBI merekomendasikan tiga proyek percontohan atau capability pilots pada periode 2027–2029.

Pertama, penguatan pemasok dengan menghubungkan produsen utama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemasok lokal. Program ini mencakup pendampingan rekayasa proses, pengujian mutu, dan sertifikasi agar pemasok lokal dapat masuk ke rantai pasok global.

Kedua, pengembangan layanan industri dan utilitas melalui peningkatan keandalan pasokan energi hijau, air, serta infrastruktur pengelolaan limbah di kawasan industri.

Ketiga, pengembangan jasa rekayasa dan perangkat lunak industri melalui kemitraan pelatihan berbasis kebutuhan pemberi kerja untuk meningkatkan ketersediaan tenaga ahli.

Dokumen kajian tersebut juga merekomendasikan penggunaan Seven-Part Scorecard untuk mengevaluasi capaian strategi, termasuk nilai tambah riil, pertumbuhan lapangan kerja formal, penyerapan modal swasta, dan efisiensi emisi.

Melalui penguatan pemasok, penyerapan teknologi, dan pengembangan kemampuan industri, strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia dan mendukung transisi menuju negara berpendapatan tinggi.