Ketua DEN: Tidak Ada Negara Maju yang Ingin Negara Berkembang Menjadi Negara Maju
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan banyak negara maju tak ingin negara berkembang bertumbuh menjadi negara maju. Hal ini dilihat dari kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menekan potensi negara berkembang.
“Kalian nggak lihat Indonesia. Tapi, oke lah, jangan marah kalau kami juga nanti berdagang ke tempat lain,” kata Luhut menceritakan pengalamannya berbincang dengan koleganya asal AS, di IDN Headquarter, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Luhut menyatakan, Indonesia berhak menentukan pilihan kebijakan luar negeri sendiri. Termasuk, dengan bergabung ke organisasi antarnegara BRICS. Baginya, BRICS memiliki potensi, karena dapat menciptakan pasar bagi Indonesia.
Baca Juga
DEN Sebut Pemerintah Kejar Potensi Pajak Sektor Informal, Bukan Underground
Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Singapura itu menyebut Indonesia berhak menentukan pilihan mitra dagangnya. Sebab, Indonesia harus terus bertahan untuk menjaga keuangan dalam negerinya. “Saya bilang, ‘Don’t blame us. Blame your policy’,” ucap dia.
Luhut menceritakan, sebetulnya Indonesia sangat terbuka dalam menjalin komitmen kerja sama perdagangan. Termasuk dengan AS. Salah satu yang menjadi daya tarik Indonesia dalam mengembangkan perdagangan dengan AS yaitu kerja sama di bidang mineral kritis. “Saya bilang, kita sangat welcome sekali,” kata dia.
Saat ini, Luhut dan DEN sedang memetakan dampak dari kebijakan tarif yang ditetapkan Donald Trump. Belum pastinya bagaimana tarif ini diterapkan memunculkan ketidakpastian. Meski demikian, Luhut yang mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk menjaga kekompakan.
“Dengan keadaan situasi global yang tidak bagus ini, saya minta kita semua kompak. Kritiklah, tapi kritiklah yang membangun. Jangan yang destruktif,” ujar dia.
Baca Juga
Luhut Sebut DEN Punya Penasihat Global, Ada Ruchir Sharma dan Ma Jun
Luhut mengatakan, Prabowo Subianto memiliki kemauan untuk mengerjakan kebijakan yang berdampak. Bahkan baru-baru ini, Prabowo ingin pemberantasan korupsi terus diperkuat dan proses transparansi dalam sistem keuangan.
Langkah untuk menunjang transparansi ini ditunjang dengan Government Technology (GovTech) yang terus dikembangkan dan diperbarui. Prabowo bahkan meminta Luhut untuk meluncurkan GovTech pada 17 Agustus 2025, meski dengan keterbatasannya.
“Saya bilang ya boleh diluncurkan, tapi belum sempurna karena itu (GovTech) bisa beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun ke depan,” kata dia.